Rapor Merah Kinerja Komisi Kejaksaan, Tak Jelas Kinerjanya Kok Minta Nambah Anggaran

Penanganan Kasus Penganiayaan dan Pengeroyokan Aktivis Tidak Fair, Adukan Jaksa, Masyarakat Kawasan Danau Toba Datangi Komisi Kejaksaan.

Masyarakat merasa aneh dengan keluhan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) mengenai angaran yang disebut minim dalam pengawasan kinerja kejaksaan.

Laporan yang disampaikan dalam Konperensi Pers Capaian KinerjaTahun 2018 Komisi Kejaksaan, pada Selasa (15/01/2019) semakin mempetontonkan kinerja buruk dari lembaga pengawasan kejaksaan itu.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Lekasia), Charles Hutahaean menuturkan, kalau mau jujur, Komisi Kejaksaan layak diberikan rapor merah.

“Ngapain mengeluhkan kurangnya anggaran di Komisi Kejaksaan? Kinerjanya saja tak jelas. Komisi Kejaksaan gagal menjadi teladan memberikan contoh integritas tergambar dalam Laporan Capaian Kinerja Komjak 2018. Itu layak dapat rapor merah kok,” tutur Charles, di Jakarta, Kamis (17/01/2019).

Dia mencontohkan kinerja buruk Komisi Kejaksaan, seperti, adanya Komisioner Komisi Kejaksaan yang lompat pagar, mencalonkan diri sebagai Hakim Adhoc Pengadilan Tipikor pada 2018. Anehnya, diloloskan pula. Protes yang diajukan masyarakat malah dicueki, tak digubris.

“Kurang bergiginya Komjak melakukan pengawasan terhadap Kejaksaan karena berbagai permasalahan justru terjadi dalam tubuh internal  Komjak,” ujarnya.

Hal itu, lanjutnya, antara lain soal integritas oknum komisionernya. Charles menuturkan, seperti diketahui salah seorang Komisioner Komjak Pultoni melalaikan kewajjbannya dengan melamar menjadi hakim adhoc. Selain itu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang keuangan Komjak 2017 yang berindikasi penyimpangan keuangan negara.

“Didiamkan saja semua itu kok. Mestinya diusut tuntas. Kemana saja mereka selama ini? Ngapain aja? Sampai hari ini tidak jelas, kok ujug-ujug bikin Konperensi Pers Capaian Kinerja 2018. Emang capaian apa yang dilakukan?” ujar Charles.

Kondisi Komisi Kejaksaan, kata pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai Pengacara Rakyat itu, turut memperparah kredibilitas Komjak sehingga merosot tajam. “Bagaimana mau menilai integritas Kejaksaan, diri Komjak sendiri tidak bersih,” ujarnya.

Belum lagi, lanjut Charles, kegagalan Komjak yang sampai saat ini tidak mampu menerapkan Zona Integritas, Birokrasi Bersih Melayani dibanding dengan Kejaksaan yang sudah lebih dahulu memperoleh predikat tersebut dari Kemenpan.

“Jadi aneh kalau lembaga yang diawasinya yaitu Kejaksaan malah sudah lebih dahulu memperoleh Zona Integritas. Kok kemudian Komjak mau mengawasi dan menilai yang dia sendiri tidak bias lakukan? Lembaga itu minus keteladanan,” beber Charles.

Lucunya, lanjut dia, laporan Capaian Kinerja Komisi Kejaksaan 2018 itu, hanya menggambarkan laporan statistik, tidak memberikan gambaran hasil rekomendasi pengawasan yang singnifikan untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan.

“Kalau hanya soal lapdumas atau laporan pengaduan masyarakat saja yang disampaikan ya tidak dapat disebut capaian kinerja,” katanya.

Charles menegaskan, sebaiknya Komjak tidak berpura-pura tidak tahu atau malah bersengaja muka tembok dan masa bodoh.

“Publik juga mulai mempertanyakan urgensi lembaga ini dipertahankan. Lembaga ini tidak membawa pengaruh signifikan pada peningkatan  kinerja Kejaksaan kok,” ujarnya.

Menurut Charles, Catatan Kinerja 2018 yang disampaikan Komisi Kejaksaan itu cenderung menutupi fakta-fakta yang viral di media online tentang kinerja buruk Komjak.

“Terutama mengenai buruknya integritas sejumlag Komisionernya. Seperti disampaikan oleh Presiden, lembaga negara tidak cukup hanya membuat-buat laporan tebal-tebal, tapi tidak berdampak bagi masyarakat. Keberadaan Komjak seyogyanya menjadi teladan dalam integritas agar disegani institusi lain. Eh, malah kebalikannya yang terjadi,” ujar Charles.

Lagipula, lanjutnya, capaian kinerja yang dipaparkan Erna Ratnaningsih dkk itu tidak objektif. Sebab, tidak memuat permasalahan dan sikap responsif Komjak atas tuntutan publik terhadap tindakan komisionernya yang melakukan pelanggaran integritas.

“Kami mempertanyakan integritas komisionernya. Juga kami pertanyakan kelanjutan temuan BPK atas berbagaj pelanggaran di Komjak,” ujarnya.

Sebagai sebuah lembaga yang melakukan pengawasan dan etika, lanjutnya, bukankah Komjak harus memberikan teladan dan memberikan bukti  kejujuran dan ketegasannya atas pelanggaran yang terjadi di internalnya?

“Kalau mau menyapu lantai yang  kotor, pakailah sapu yang bersih. Alias introspeksi dan berkaca diri dong,” ujarnya.

Dalam Laporan Capaian Kinerja 2018, Komisi Kejaksaan mengeluhkan minimnya anggaran yang dipersiapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi Komjak.

Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Erna Ratnaningsih menyatakan, APBN hanya menganggarkan satu atau dua perkara untuk penanganan pidana umum maupun pidana khusus.

“Sementara mereka (Kejaksaan) menangani lebih banyak termasuk perkara pidum (pidana umum), kejaksaan negeri dan tinggi tidak bisa menolak perkara yang masuk karena anggaran tidak ada. Inilah yang merepotkan mereka bagaimana penanganan kasus,” tutur Erna Ratnaningsih, saat menggelar Konperesnsi Pers, mengenai Capaian Kinerja Komisi Kejaksaan Tahun 2018, di Kantor Komisi Kejaksaan, Selasa (15/1/2019).

Persoalan anggaran yang terbatas menjadi fokus komisi itu lantaran dikhawatirkan dapat menjadi celah timbulnya anggaran yang diambil dari dana-dana yang tidak jelas.

“Kita berharap kepada DPR dan Kemkeu untuk memperhatikan kecukupan anggaran untuk penanganan khususnya perkara pidum dan khusus, bagi Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di daerah,” ujar Erna.

Selain biaya penanganan perkara, Erna juga memaparkan program Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dan Jaksa Masuk Sekolah tidak didukung dengan dana yang memadai.

Karena itu, penyusunan anggaran harus mengakomodasi kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.

“Perlu dibuat perencanaan program didukung anggaran di kejaksaan sendiri, jadi apa yang diharapkan masyarakat untuk kejaksaan lebih baik, kesejahteraan juga perlu ditingkatkan supaya mencegah jaksa nakal,” tuturnya.

Tahun 2019 Jaksa Agung M Prasetyo mengajukan anggaran bagi institusi kejaksaan sekitar Rp 9,7 triliun, naik sekitar Rp 2,9 triliun dari tahun 2018. “Realisasi anggaran mungkin sekitar itu 9,7 triliun, tapi kita belum tahu,” imbuhnya.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan RI Nomor 269/MK.02/2018 dan Kepala PPN/Kepala Bappenas Nomor: B-209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 per 16 April 2018, pagu anggaran untuk Kejaksaan RI ditetapkan sebesar Rp 6,1 triliun.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*