Rapat perdana Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2016). Dalam rapat tersebut akan dibahas terkait dengan anggaran hingga program prioritas.
Dalam rapat perdana ini, Tito mengatakan, dirinya merasakan nuansa baru karena pertamakali mengikuti rapat sebagai kepala BNPT.
“Saya baru pertama kali datang dalam kapasitas Kepala BNPT. Terasa ada nuansa baru,” ujar Komjen Tito di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Dalam rapat tersebut, Tito mengatakan perlunya penyediaan pusat krisis yang akan dibangun di Jakarta. Dia meminta agar komisi III DPR menyetujui pembangunan tersebut.
“Bikin crisis center di Jakarta untuk monitoring real time dan terkoneksi. Pembangunan ini butuh gedung permanen, BNPT tidak punya gedung permanen di Jakarta,” ucapnya dalam rapat tersebut.
Gedung sperti itu, lanjut mantan Kapolda Metro Jaya itu, belum pernah ada di Ibu Kota. Selama ini kantor pusat yang digunakan BNPT berada di Sentul dan Bogor. Menurutnya, gedung yang digunakan selama ini tidak strategis jika kehadiran kunjungan patner BNPT dari Luar Negeri. Selain itu, BNPT juga kesulitan ingin mendatangkan pemangku kebijakan karena ketiadaan fasilitas yang memadai.
“Kendala jika mengundang pemangku kebijakan, menyulitkan termasuk patner luar negeri. Kami mohon dibantu untuk dapat tempat di Jakarta berikut juga bikin krisis center. Sehingga jika terjadi teror di Bali, Lombok bisa kita monitor dan membantu Presiden,” ucapnya.
Menurutnya krisis center sudah seharusnya dibangun di Ibu Kota Jakarta agar BNPT bisa memantau jika terjadi teror di luar daerah.
“Selama ini yang ada di Sentul, padahal untuk deradikalisasi dan latihan, bukan kantor utama. Oleh karena itu kami mohon dapat dibantu agar dapat tempat di Jakarta, juga dibangun semacam crisis center di tempat itu,” pintanya.
Tito juga memaparkan tentang program dan target kerja taktis dan strategis BNPT, serta isu-isu yang selama ini berkembang.
“Strategis bukan taktis sebagai eksekutor. Untuk penegakan hukum dilaksanakan oleh Satgas Densus 88,” ujarnya.
Selain itu, Tito juga meminta tambahan personil BNPT untuk ditempatkan di luar daerah. Jumlah personil yang dimiliki BNPT saat ini dirasa masih sangat kurang, dengan jumlah anggota 192 personil.
“Makanya kami perlu penambahan SDM sebanyak 148 orang,” ujar pria yang baru dilantik sebagai Kepala BNPT Rabu (16/3) lalu.(Tornando)
