Presiden Jokowi menyampaikan pidato nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dalam Sidang Tahunan MPR dan Rapat Paripurna DPR di Gedung Bundar, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016). Di dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa pencapaian pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi cukup menggembirakan. Pasalnya, menurut Presiden, inflasi terkendali dan tingkat kemiskinan dan kesenjangan menurun.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengungkapkan, di zaman Orde Baru pengertian infrastruktur sudah sangat maju, termasuk di bidang sarana dan prasarana pertanian.
Pidato Jokowi malah dianggap mengecilkan defenisi infratruktur, termasuk sarana dan prasarana pertanian. Infrastruktur yang disampaikan Presiden, menurut Fadli Zon, adalah salah kaprah dan tidak berdampak pada perekonomian rakyat.
“Sekarang itu direduksi, seolah-olah infrastruktur itu membagun jalan dan jembatan. Itu salah kaprah. Itu enggak ada dampaknya pada ekonomi rakyat,” ujar Fadli Zon di Komplek Parlemen, Selasa (16/8/2016).
Dalam program pemerintah melalui infrastrukturnya itu, diungkapkan Politisi Partai Gerindra itu, yang akan diuntungkan adalah industri-industri otomotif, kapal-kapal besar, serta multinational corporation.
“Sekarang karena orientasinya itu tidak kembali kepada ekonomi rakyat, tidak kembali kepada bagaimana memperkuat daya beli masyarakat. Dan asumsi-asumsi itu menurut saya terlalu fantastis,” kata dia.
Selain itu, ekonomi pada triwulan sebelumnya di angka 5.18 persen, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, adalah faktor bulan puasa dan lebaran. Nilai rata-rata yang dicapai pemerintah, di yakini dia masih di bawah 5 persen.
“Nanti kita lihat rata-ratanya, kan kita harus lihat juga faktor-faktor di dalam dan di luar, eksternal dan internal. Eksternal juga terjadi perlambatan, kalau ada misalnya satu persen penurunan ekonomi atau pertumbuhan dari Cina, kita berarti turun ekspor sepuluh persen. Karena itu saling berkaitan,” tuturnya.
Fadli Zon meminta pemerintah bisa merealisasikan programnya. Namun, dengan cara kerja yang orientasi tidak kepada ekonomi rakyat, untuk ke depan itu tidak akan tercapai.
“Menurut saya, kita berharap bisa direalisasikan. Tapi saya yakin cara bekerja yang orientasinya tidak kepada ekonomi rakyat, itu hanya akan membuat di belakangan tahun depan tidak tercapai,” pungkasnya.(Jimmi)
