Rancang Perekonomian Pro Rakyat, Bappenas Diminta Libatkan Tokoh Masyarakat dan Sejarawan

Rancang Perekonomian Pro Rakyat, Bappenas Diminta Libatkan Tokoh Masyarakat dan Sejarawan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) diminta melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan sejarawan dalam menyusun rancangan perekonomian, agar pro kepada rakyat.

BPIP

Hal itu disampaikan Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono dalam Seminar Gerakan Sejiwa Pancasila, di Auditorium Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Kamis (25/10/2018).

Hariyono mengatakan, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan sejarawan, maka perekonomian yang dirancang akan sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dia mengatakan, Nawacita yang menjadi program prioritas  pembangunan nasional, mulai hulu sampai hilir, semestinya penerapan berdasarkan ideologi dan nilai-nilai Pancasila yang sudah hidup dan tertanam dalam keseharian sosial masyarakat.

“Itu juga sudah ada dan tetap tertanam, terpelihara dalam masyarakat adat istiadat, untuk keadilan dan kesejahteraan ekonomi.Tetapi kok Bappenas masih hanya melibatkan pakar ekonomi dan teknik pembangunan dalam perencanaan-nya” tuturnya.

Dikarenakan tidak melibatkan tookoh-tokoh masyarakat dan sejarawan, lanjut dia, maka yang terjadi adalah kesenjangan ekonomi makin tinggi.

Hariyono mengingatkan, ke depan rancangan perencanaan pembangunan dapat melibatkan pakar-pakar, sejarawan, filsuf dan tokoh masyarakat setempat, agar terciptanya ekonomi kerakyatan yang mengutamakan kearifan lokal dan gotong-royong.

Namun, lanjut dia, pada prakteknya kini, aturan dan prosedur yang ada pada perencanaan pembangunan ialah sistem lelang.

“Maka yang mendapatkan lelang itu bebas untuk membangun dan pengembang menyampingkan kebiasaan budaya lokal setempat,” ujar Hariyono yang juga Guru Besar Universitas Negeri Malang itu.

Di tempat yang sama, Politisi Senior Akbar Tanjung menyampaikan, nilai-nilai Pancasila itu dinamis, hidup dan bergerak dalam kehidupan sosial masyarakat.

“Maka semestinya setiap aturan kebijakan pemerintah terlebih dahulu mengedepankan nilai-nilai tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Tokoh Muhammadiyah Din Samsudin mengingatkan, keyakinan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda seharusnya menjadi kekuatan yang besar untuk maju. Bukan sisi perbedaannya yang harus diperruncing. Sebab, jika diperruncing maka masyarakat akan pecah.

“Di sisi lainnya juga dalam berkeyakinan agama, pasca Pilkada Serentak kemarin, banyak terjadi perpecahan dan tindakan-tindakan intoleran dalam sosial masyarakat karena berbeda pilihan. Kejadian itu bisa menjadi pelajaran untuk kita,” tutur Din Samsudin.

Direktur Eksekutif Wahid Foundation Mujtaba Hamdi, dalam penelitiannya menemukan banyak kasus penyebaran ujaran kebencian di media sosial serta intoleran, yang dilakukan oleh ibu-ibu dan remaja di era pemerintahan saat ini.

“Maka untuk menangani masalah ini, mahasiswa serta masyarakat mesti saling rangkul-merangkul agar tercipta keharmonisan dalam bermasyarakat,” ujar Hamdi.

Dalam seminar dengan tema  Penguatan Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Indonesia Toleran dan Bermartabat itu, Prof Dr Jimly Asshiddiqie sebagai keynote speaker mengajak mahasiswa untuk konsisten mensosialisasikan program toleransi di dalam kampus. “Harus terus mensosialisasikan toleransi di kampus serta lingkungan masyarakat sekitar melalui Gerakan Sejiwa Pancasila,” ujarnya.(Jepri)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan