Breaking News

Ramai-Ramai Gasak Dana Desa, Jaksa Tangkapi Kepala Desa Korup

Ramai-Ramai Gasak Dana Desa, Jaksa Tangkapi Kepala Desa Korup. Ramai-Ramai Gasak Dana Desa, Jaksa Tangkapi Kepala Desa Korup.

Pemanfaatan Dana Desa rawan dikorupsi. Sejumlah Kepala Desa di daerah-daerah diduga menggasak dana yang bersumber dari APBN tersebut.

Karena itu, Jaksa menangkapi para Kepala Desa yang terbukti dan atau diduga kuat menggasak Dana Desa atau korupsi.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri menuturkan, salah seorang Kepala Desa yang baru ditangkap karena dugaan korupsi Dana Desa itu adalah Kepala Desa Kasang Lopak Alai, di Kecamatan Sungai Galam, Jambi.

Mukri menuturkan, tim jaksa penyidik pidana khusus (Pidsus) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaro, Jambi menahan tersangka kasus korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa (APBDes) Kasang Lopak Alai tahun anggaran 2016-2017.

“Penahanan terhadap tersangka inisial M yang menjabat sebagai Kepala Desa Kasang Lopak Alai, Kecamatan Sungai Galam, Jambi, itu dilakukan setelah menjalani pemeriksaan di Kejari Muaro Jambi,” ungkap Mukri, di Jakarta, Senin, 02 September 2019.

Kepala Desa berinisial M itu disangka melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2019 tentang Pemberantasan Tipikor.

“Tersangka langsung ditahan dan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jambi untuk menjalani penahanan nya selama 20 hari ke depan. Terhitung mulai tanggal 31 Juli 2019,” ungkapnya.

Di Jombang, Jawa Timur, Kejari Jombang menetapkan Kepala Desa Dukuhmojo Pranajaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa.

Kades Dukuhmojo tersebut dikenakan pasal tentang kerugian keuangan negara. Kepala Seksi Pidana Khusus Pidsus kejari Jombang M Salahuddin mengatakan, Pranajaya sebagai kepala pemerintahan desa diduga menyelewengkan dana desa senilai Rp278,4 juta dari dua kegiatan yang dilaksanakan pada 2018.

Kedua kegiatan yang bersumber dari anggaran dana desa tersebut adalah proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di Dusun Kemudo Selatan, Desa Dukuhmojo, senilai Rp257,8 juta.

Kemudian, dana bantuan kegiatan sosial kemasyarakatan senilai Rp20,6 juta. “Berdasarkan hasil penyelidikan hingga tahap penyidikan, unsur melakukan tindak pidananya terpenuhi,” tutur Salahuddin.

Kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Dukuhmojo itu mulai naik ke tahap penyidikan pada 17 Juli 2019.

Kemudian, pada 19 Agustus 2019, penyidik menetapkan Kepala Desa Dukuhmojo sebagai tersangka.

Terungkapnya kasus korupsi dana desa berawal dari laporan pengaduan umum yang diterima Kejari Jombang beberapa bulan lalu. Hasil penyelidikan Kejari Jombang juga selaras dengan hasil evaluasi Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jombang yang menemukan adanya penyelewengan.

Salahuddin memaparkan bagaimana modus tersangka melakukan penyelewengan anggaran dana desa. Penyelewengan diduga dilakukan dengan menerima anggaran, namun tidak mengerjakan proyek.

“Proyek ini fiktif. Tidak dikerjakan, tetapi laporannya ada,” ujarnya.

Selain proyek fiktif pembangunan TPT, tersangka juga diduga meraup dana desa pada pos bantuan kegiatan sosial kemasyarakatan senilai Rp20,6 juta.

Anggaran kegiatan non-fisik berupa bantuan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dikeluarkan dari kas desa. Namun, anggaran tersebut tidak diketahui ke mana peruntukannya.

Padahal, anggaran tersebut untuk bantuan pendidikan anak usia dini (PAUD), pembelian alat peraga, pembelian alat kesenian, untuk forum kewaspadaan dini dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya di desa.

“Anggaran itu tidak diberikan, tapi laporannya ada, di SPJ-kan kegiatannya,” jelasnya.

Menurut Salahuddin, tersangka juga dinilai menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan Desa Dukuhmojo. Dia menerangkan, ada pelanggaran prosedur dalam pengelolaan, penyerapan serta pemanfaatan anggaran dana desa pada 2018 yang dilakukan tersangka.

Pranajaya disebut meminta anggaran kegiatan kepada bendahara desa, setelah dana desa untuk kedua kegiatan tersebut dicairkan dari bank. Padahal, kata Salahuddin, berdasarkan prosedur yang ditetapkan, anggaran dana desa hanya bisa dicairkan oleh bendahara, lalu diserahkan kepada tim pelaksana kegiatan (TPK) desa.

“Kami telah menyita beberapa berkas, antara lain SPJ (laporan pertanggung jawaban) kegiatan, kwitansi belanja, sama SK Kepala Desa,” ujar Salahuddin.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*