Rakyat Tak Butuh Kartu Prakerja, Gerakan Tolak Komersialisasi Kartu Prakerja Muncul

Rakyat Tak Butuh Kartu Prakerja, Gerakan Tolak Komersialisasi Kartu Prakerja Muncul. – Abdullah Amas dari Aliansi Pemuda Nasional (APN) yang menjadi salah satu bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Kartu Prakerja (Kompak), menilai program Kartu Prakerja tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Ke depan, menurutnya, program ini akan memicu berbagai persoalan hukum. - Foto: Ilustrasi Kartu Prakerja. (Net)
Rakyat Tak Butuh Kartu Prakerja, Gerakan Tolak Komersialisasi Kartu Prakerja Muncul. – Abdullah Amas dari Aliansi Pemuda Nasional (APN) yang menjadi salah satu bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Kartu Prakerja (Kompak), menilai program Kartu Prakerja tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Ke depan, menurutnya, program ini akan memicu berbagai persoalan hukum. - Foto: Ilustrasi Kartu Prakerja. (Net)

Sejumlah aktivis melakukan gerakan menolak Kartu Prakerja. Soalnya, Program Kartu Prakerja itu tidak jelas juntrungannya.

Gerakan Tolak Komersialisasi Kartu Prakerja pun muncul. Para aktivis yang bernaung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Kartu Prakerja (Kompak) ini digawangi oleh mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Arip Musthopa.

Abdullah Amas dari Aliansi Pemuda Nasional (APN) yang menjadi salah satu bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Kartu Prakerja (Kompak), menilai program Kartu Prakerja tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Ke depan, menurutnya, program ini akan memicu berbagai persoalan hukum.

“Negara seperti  tidak nyambung atau tidak relevan arahnya dengan kepentingan Rakyat terlihat dari kebijakan Kartu Pra Kerja ini,” ujar Abdullah Amas, dalam keterangannya, Kamis (14/05/2020).

Amas mengatakan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto harus menghentikan program Kartu Prakerja ini.

“Di telivisi Menko Perekonomian mengatakan bahwa dari paparannya Kartu Prakerja total masuk dalam kebijakan social safety net. Bukan semi bansos seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Srimulyani. Jadi jelas, tujuannya bukan peningkatan kompetensi, melainkan bansos. Ini kacau,”tutur Abdullah Amas.

Oleh karena itu, Abdullah Amas menyampaikan, gerakan untuk menolak Program Kartu Prakerja itu harus didukung.

“Hentikan program-program yang tak berguna bagi rakyat, seperti Kartu Prakerja itu,”tandas Abdullah Amas.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan