Breaking News

Rakyat Sendiri Menambang Timah Kok Ditangkapi Aparat, Tolong Dengarkan Persoalan Warga Desa dari Bangka Belitung

Rakyat Sendiri Menambang Timah Kok Ditangkapi Aparat, Tolong Dengarkan Persoalan Warga Desa dari Bangka Belitung.

Pemerintah Pusat dan aparatur penegak hukumnya diminta mendengarkan persoalan dan penderitaan masyarakat desa-desa di Bangka Belitung.

Kehidupan yang kian sulit, hidup mencari makan dengan cara bertani dan nelayan tidak memiliki hasil yang memadai bagi hidup sehari-hari.

Begitu ada peluang menambang timah di lahan-lahan mereka, malah warga desa yang diperas, dipaksa dan ditangkapi oleh aparat keamanan seperti Polisi, Polairut dan anggota TNI.

Hal itu diungkapkan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Bangka Belitung (LBH Masyarakat Babel) Bujang Musa kepada wartawan, di sela-sela upayanya menemui sejumlah instansi untuk menyampaikan persoalan itu, di Jakarta, Kamis (28/02/2019).

Bujang Musa menuturkan, warga desanya, misalnya, tiap hari mendapat teror dari sejumlah oknum aparat keamanan dan juga preman yang mengklaim mengurusi tambang liar di Bangka Belitung.

Setiap kali habis menambang, warga dipaksa menyerahkan sebagian besar pasir timah yang didulang.

“Setiap sore hari, warga yang pulang menambang dimintai fee oleh oknum aparat. Ada oknum Polisi, Polairut dan TNI. Mereka itu kaki tangan dari seseorang yang mengklaim menguasai semua wilayah di Bangka Belitung, bernama Johan,” tutur Bujang Musa.

Fee yang dimaksud adalah berupa jatah bagi aparat. Jatah Preman. Jatah itu berupa pasir timah yang sudah akan dibawa pulang oleh warga desa ke rumah, untuk dijual atau ditukarkan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.

Misalnya, jika satu orang warga penambang membawa 20 kilogram pasir timah, maka oknum aparat dan kaki tangan itu meminta dan memaksa harus menyerahkannya sebanyak 10 kilogram hingga 13 kilogram sebagai fee.

“Mereka main sedok, bahasa Bangka Belitungnya, ambil semaunya. Pastinya harus lebih banyak bagi mereka sebagai fee,” ungkap Bujang Musa.

Jika ada warga desa yang tidak memberikan fee itu, lanjutnya, maka jangan harap hidupnya akan tenang. Oknum aparat pasti akan bergerak melakukan penangkapan dan memenjarakan warga desa, dengan dalil melakukan penambangan liar.

Awalnya, menurut Bujang Musa, warga tidak keberatan dengan fee yang diminta aparat dan kaki tangannya. Namun, lama kelamaan aparat itu kian ngelunjak, dan malah ingin menguasai hampir semua pendapatan warga desa.

“Itu fee terlalu tinggi. Dan dipaksa. Kami warga desa, sangat kecewa dengan perlakuan aparat di sana,” ujarnya.

Lagipula, lanjutnya lagi, lahan atau areal pertambangan yang dikelola masyarakat desa itu adalah milik mereka dan PT Timah. Meskipun ada urusan Izin Usaha Pertambangan (IUP), masyarakat mau mengurusnya, agar legal dan sah di mata pemerintah Indonesia.

“Dan kita mengurusinya kok. Asal jangan dipermain-mainkan, dan jangan diperas atau dipaksa-paksa oleh aparatur dengan berbagai ancaman-ancaman yang tidak perlu,” jelas Bujang Musa.

Lebih lanjut, pria yang namanya cukup kesohor  di Bangka Belitung sebagai Advokat Rakyat ini mengungkapkan, untuk lahan tambang yang ada IUP-nya maupun yang belum memiliki IUP dari PT Timah, semuanya dimintai fee oleh aparat.

Bujang Musa yang juga dikenal sebagai pengacara pro bono atau tidak dibayar alias memberi bantuan hukum gratis kepada warga masyarakat ini, meminta para petinggi di Jakarta, seperti Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Panglima TNI, Menteri dan bahkan Presiden Joko Widodo, untuk menolong rakyat Bangka Belitung.

Dia meminta agar membebaskan rakyat dari praktik-praktik pemerasan, pungli serta ancaman-ancaman bernada hukum dan undang-undang yang ternyata diselewengkan oleh para oknum itu.

“Kami hanya meminta, supaya aparat hukum, kepolisian, TNI, kembalilah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Tolong rakyat ini. Janganlah rakyat desa, rakyat sendiri yang diancam dan diperas-peras begitu,” ujar Bujang Musa.

Bujang Musa yang adalah Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia Kabupaten Bangka (LKPI Bangka) ini menuturkan lagi, praktik mengumpulkan fee yang dilakukan oknum aparat dan kaki tangannya itu sudah berlangsung lama. Namun, dalam satu tahun terakhir kian menjadi-jadi dan kian sesuka hati mereka.

Saat ini saja, lanjutnya, sekitar 200-an warga yang terdiri dari warga Dusun Tirus dan Desa Riau dari Kecamatan Riau Silit, bersama warga Dusun Tanjung Batu dan Desa Lumut dari Kecamatan Blingo, serta Masyarakat Desa Rambang dan Desa Bebuar—singkatan dari nama-nama Dusun Bernai, Dusun Sinar Gunung dan Dusun Rambang—juga berada di Kecamatan Riau Silit, setiap harinya mengalami ancaman dan pemerasan dalam bentuk fee tadi.

“Bahkan ada satu orang yang bagai preman, mengaku penguasa dan pengusaha bernama Johan Murod, warga Gunung Muda, yang beroperasi dengan seenak hatinya. Dia mengaku sendiri bahwa dirinya dibekingi oleh oknum Polisi dan oknum Anggota TNI Angkatan Laut. Warga dipaksa harus tunduk padanya,” ungkap Bujang Musa.

Padahal, lanjut Bujang Musa, sudah berkali-kali ada warga desa yang mengingatkan Johan dan kawan-kawannya agar tidak bertindak sekehendak hatinya kepada warga. Namun, dikarenakan merasa dibekingi oleh para oknum parat, pria itu dan para kaki tangannya tetap saja merasa bebas merdeka melakukan kegiatan-kegiatannya.

Beberapa kali, diungkapkan dia lagi, warga memergoki Johan Murod dan kaki tangannya bersama aparat menggelar operasi malam hari di sekitar Jembatan Srimping. Praktik-praktik gelap mereka selalu aman dan tidak diusik oleh aparat penegak hukum.

“Beberapa kali warga melaporkan, tidak digubris. Tidak ada respon dan tidak ditindaklanjuti. Praktik pemerasan, penguasaan gelap lahan-lahan dan meneror warga itu jangan diteruskan lagi dong,” ujar Bujang Musa.

Bujang Musa yang datang ke Jakarta dengan didampingi Direktur Eksekutif Nasional Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia Pusat (LKPI Pusat) Ayub Faidiban itu merasa aneh dengan tata cara mengelola potensi masyarakat dan Negara ini.

Menurut dia, tidak selayaknya warga masyarakat yang dikorbankan. Meskipun belum memiliki atau belum mengerti tata cara mengelola lahannya, hendaknya warga diajari yang benar, dikasih tahu dan dibimbing. Bukan malah main teror, main peras dan main tangkap begitu saja.

“Masyarakat desa yang hidup miskin, mencari kehidupan sehari-hari sebagai petani dan nelayan, tidak sanggup memenuhi kebutuhan makannya, eh ada potensi tambang timah di lahan, dikelola seadanya oleh warga, berharap mampu meningkatkan kesejahteraan, kok malah diperas dan ditangkapi. Negara apaan begini?” tuturnya.

Paling tidak, lanjut Bujang Musa, saat ini di wilayah desa dan kecamatannya, terdapat sekitar 600 Kepala Keluarga (KK) atau mencapai 7000-an jiwa warga, yang mengalami persoalan dengan kemiskinan, yang kemudian menambang timah seadanya, namun diintimidasi, diperas dan ditangkapi jika tidak memberi fee kepada oknum aparat dan oknum jagoan di sana.

Bujang Musa menyatakan, Bumi Bangka Belitung dianugerahi Tuhan Sang Pencipta dengan alam yang bagus dan kandungan Timah yang melimpah. Namun, warganya hidup miskin dan kesusahan makan.

Mayoritas warga desa-desa di Bangka Belitung mencari penghidupan sebagai petani miskin dan nelayan kecil.

“Faktanya, warga desa bekerja sebagai petani dan nelayan, tidak cukup hasilnya untuk makan sehari-hari, tidak sanggup menyekolahkan anak-anak kami,” tuturnya.

Begitu mengetahui bahwa di tanah dan daerahnya ada timah yang bisa ditambang, sekiranya bisa meningkatkan taraf hidup, malah warga desa dijadikan korban.

Pria yang mendirikan Kantor Hukum Bujang Musa SH., MH & Partners di Bangka Belitung ini sangat menyayangkan minimnya keberpihakan pemerintah dan aparat hukum Indonesia kepada rakyatnya sendiri.

“Rakyat menambang karena miskin. Eh, begitu perlahan menambang, malah masuk ke mulut buaya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk kebutuhan menambang saja, warga desa tetap harus mengeluarkan uang yang tidak kecil. Warga bahkan rela meminjam uang untuk membeli peralatan-peralatan menambang yang sederhana.

“Bahkan tidak sedikit yang membuat komitmen ke pemilik toko supaya bisa mempergunakan alat-alat, nantinya kalau sudah ada hasil, maka akan dibayarkan,” katanya.

Biasanya, para penambang rakyat itu melakukan perhitungan sekali seminggu. Jika warga bisa membawa pasir timah mencapai 20 kilogram saja, dan dijual dengan harga Rp 90 ribu, sebetulnya sudah lumayan membantu membayar utang-utang pembelian alat atau kredit peralatan di toko.

Akan tetapi, dikarenakan fee yang tinggi dan hasil tambang yang dibawa rakyat lebih banyak diambil oleh oknum aparat, maka hasilnya pun tidak mencukupi lagi.

“Makin menumpuklah utang-utang mereka di toko, makan pun terancam,” ujar Bujang Musa.

Dia menjelaskan, untuk satu orang penambang rakyat, setiap harinya bisa mengeluarkan biaya operasional dan makannya hingga Rp 700 ribu.

Hasil menambang timah itu dikumpulkan selama satu minggu. Nah, kalau dimintai paksa fee, tentu sangat kecil yang bisa dibawa pulang ke rumah.

“Seharusnya bisa meningkatkan perekonomian rakyat, eh malah masyarakat terjerumus hutang, karena harus membayar spare parts,  alat-alat di toko. Hidup tak makin sejahtera, malah hutang yang menumpuk,” tuturnya.

Oleh karena itulah, Bujang Musa berharap, ada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi penambang rakyat yang adalah warga Bangka Belitung.

Polanya, sarannya, PT Timah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola Timah, melindungi dan menjaga para penambang rakyat, hasil tambang timahnya dijual ke PT Timah, dengan harga yang baik.

Ibaratkan saja, kata Bujang Musa, para rakyat penambang itu seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang memiliki usaha penambangan rakyat, dan itu dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah melalui BUMN, PT Timah.

“Masyarakat tidak mau dipersulit dengan aturan-aturan yang malah mengancam mereka. Legalkan, bikin legalisasi rakyat menambang timah, di bawah naungan PT Timah, dengan IUP PT Timah. Hasilnya lewat PT Timah dan rakyat dilindungi,” tutur Bujang Musa.

Menurut dia, rakyat Bangka Belitung akan patuh dan menurut ke Pemerintah, asalkan mereka dilindungi dan dilegalkan dalam usaha mereka.

Selain itu, Bujang Musa juga meminta aparat kepolisian dan TNI, serta aparatur hokum untuk pro kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bukan kepada kepentingan pengusaha tertentu.

“Tolong jangan sampai penambang rakyat di Bangka Belitung dibiarkan dan dianggap illegal atau liar. Tolonglah agar rakyat tidak dipermasalahkan,” pintanya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*