Rakyat Sedang Kesusahan Malah Iuran Dinaikkan, Sekjen SPMI: Boikot Dan Bubarkan BPJS Kesehatan!

Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Migran Indonesia (Sekjen SPMI) Nicho Silalahi: Rakyat Sedang Kesusahan Malah Iuran BPJS Kesehatan Dinaikkan. Negara Hadir Sebagai Perampok Rakyat. Boikot Dan Bubarkan BPJS Kesehatan! – Foto: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. (Net)
Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Migran Indonesia (Sekjen SPMI) Nicho Silalahi: Rakyat Sedang Kesusahan Malah Iuran BPJS Kesehatan Dinaikkan. Negara Hadir Sebagai Perampok Rakyat. Boikot Dan Bubarkan BPJS Kesehatan! – Foto: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. (Net)

Di tengah persoalan berat yang membelit rakyat Indonesia, Pemerintah malah masih menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Di situasi pandemi Virus Corona atau Covid-19 ini, tidak sedikit masyarakat yang menjadi tersadar, bahwa kehadiran BPJS Kesehatan bagi mereka tidaklah perlu.

Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Migran Indonesia (Sekjen SPMI) Nicho Silalahi menyampaikan, di situasi seperti sekarang ini, Negara tak kunjung hadir untuk melindungi rakyatnya sendiri.

“Negara kok malah hadir sebagai pemeras bagi rakyat sendiri. Semua orang sedih menyaksikan langkah Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Di saat sedang kesusahan ini. Rakyat sudah tak butuh BPJS Kesehatan, bubarkan BPJS Kesehatan,”tutur Nicho Silalahi, dalam rilisnya, Senin (18/05/2020).

Nicho mengatakan, dalam Video Conference Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyampaikan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomoir 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan adalah sebagai bukti bahwa negara hadir, itu tidak benar.

“Itu hanyalah sebuah bentuk Angkat Telor. Kalau Orang Medan mengatakan itu artinya penjilat. Dia sedang menjilati pemimpin,”ujar Nicho.

Sementara, kata dia, Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo tersebut memuat tentang kenaikan Iuran peserta yang semakin memberatkan rakyat Indonesia. Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan itu menunjukan, Negara Hadir Sebagai Pemeras Rakyat Sendiri.

“Justru, Negara hadir sebagai pemeras bagi rakyat sendiri. Jika memang negara itu hadir, maka seharusnya BPJS Kesehatan dibubarkan. Dan seluruh biaya kesehatan rakyatnya harusnya ditanggung oleh Negara,”cetusnya.

Kenaikan iuran tersebut bagi para peserta BPJS Kesehatan mulai Juli 2020. Itu, kata Nicho, semakin memperberat para peserta mandiri, baik itu Kelas I, Kelas II hingga Kelas III.

Cobalah dihitung, lanjut dia, dengan asumsi satu keluarga 4 Orang (Suami, Istri dan 2 Anak) maka dapat dirincikan.

Untuk iuran peserta mandiri kelas I naik 87,5 % dari sebelumnya Rp 80 ribu X 4 orang = Rp 320 ribu, menjadi Rp150 ribu. Maka, jika dikali 4 orang, setiap bulannya satu keluarga akan membayar sebesar Rp 600 ribu. Dari yang tadinya cuma membayar Rp 320 ribu setiap bulannya, kini jadi Rp 600 ribu. Ada kenaikan beban sebesar Rp 280 ribu per satu keluarga.

Kelas II naik 96,07 % dari Rp 51 ribu X 4 Orang = Rp 204 ribu menjadi Rp 100 ribu. Maka jika dikali 4 orang, setiap bulannya satu keluarga akan membayar sebesar Rp 400 ribu  dari yang tadinya cuma membayar hanya Rp 204 ribu setiap bulannya. Sekarang menjadi Rp 400 ribu, artinya terjadi kenaikan beban tambahan Rp 196 ribu per satu keluarga setiap bulan.

Sementara, lanjutnya, Perpres baru juga menyebutkan bahwa iuran peserta mandiri kelas III baru akan naik itu pada tahun depan. Pemerintah mendongkrak kenaikan iuran peserta mandiri kelas III sebesar 37,25 persen dari Rp25.500 menjadi Rp35 ribu.

Menurut Nicho, kebijakan berbentuk Perpres dilakukan karena tidak lagi memerlukan koordinasi dan persetujuan DPR.

“Sehingga peraturan itu bisa langsung diterapkan. Dan itu juga menjadi fakta bahwa Pemerintah tidak peduli dengan kenaikan serta dampak yang akan terjadi di masa mendatang,”ujarnya.

Seharusnya, ditandaskannya, pemerintah itu hadir untuk meringankan beban rakyat. Sehingga kesejateraan rakya bisa segera terwujud seperti cita-cita kemerdekaan, yang berdaulat, adil dan makmur.

“Bukan malah menambah beban rakyat melalui kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini,”imbuhnya.

Nicho juga semakin mempertanyakan akal sehat yang dimiliki Dirut BPJS Kesehatan. Padahal, direksi BPJS Kesehatan digaji besar, sekitar Rp 200 juta.

“Malah mengatakan negara hadir. Sedangkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut menunjukan bahwa negara tidak lebih sebagai wujud tukang palak bagi rakyat,”katanya.

Jadi, lanjutnya, sangat jelas bahwa statement itu telah menghina akal sehat dan rasionalitas.

“Maka dari itu, kami Serikat Pekerja Migran Indonesia mengajak seluruh eleman masyarakat untuk menolak kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. Dan bila perlu, kita melakukan aksi boikot pembayaran Iuran BPJS Kesehatan,”tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan