Breaking News

Rajin Berpolemik, Direksi BPJS Kesehatan Diminta Mundur Saja

Rajin Berpolemik, Direksi BPJS Kesehatan Diminta Mundur Saja.

Jajaran Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) diminta mundur dari posisinya, dikarenakan kinerjanya yang tidak profesional, malah memunculkan wacana yang mengakibatkan polemik.

 

Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (Kornas MP BPJS) Hery Susanto mengatakan, jika tidak bisa bekerja secara profesional, sebaiknya para petinggi di BPJS Kesehatan mundur saja.

 

“Jajaran Direksi BPJS Kesehatan malah melemparkan polemik-polemik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wacana cost sharing BPJS Kesehatan tidak bisa dijalankan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kekinian. Masalahnya, defisit keuangan BPJS Kesehatan  itu problem pengelolaan BPJS Kesehatan. Bukan status negara dalam keadaan gawat darurat.  Karena itu, saatnya direksi dan dewas BPJS Kesehatan berhenti berwacana di ranah publik. Kerja ! Kerja ! Kerja! Kata Presiden Jokowi. Jika tidak siap kerja maka mundur saja,” tutur Hery Susanto, Selasa (28/11/2017).

 

Hery memperingatkan jajaran Direksi dan Dewan Pengawasa (Dewas BPJS Kesehatan) agar tidak menciptakan skenario yang seolah-olah situasi keuangan negeri ini dan kondisi masyarakat Indonesia sedang dalam kondisi darurat, sebab faktanya, itu hanya provokasi yang didesain oleh jajaran BPJS Kesehatan saja.

 

“Jadi, Komisi IX DPR tidak perlulah membuat simulasi cost sharing BPJS Kesehatan, karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia tidak dalam kondisi gawat darurat,” katanya.

 

Dia mengatakan, cost sharing BPJS Kesehatan hanya bisa dilakukan manakala negara dalam ‘keadaan krisis ekonomi/kolaps/gawat darurat’.

 

Karena itu, Hery meminta semua pihak membaca dengan benar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

 

Yang pada ayat 2 berbunyi, ‘Dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS, Pemerintah dapat mengambil kebijakan khusus untuk menjamin kelangsungan program Jaminan Sosial.

 

Selanjutnya, di ayat 3, disebutkan, ‘Dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial.’

 

Menurut Hery, dalam penjelasan pasal 56 ayat 3, kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian dapat berupa tingkat inflasi yang tinggi, keadaan pascabencana yang mengakibatkan penggunaan sebagian besar sumber daya ekonomi negara, dan lain sebagainya.

 

Tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial antara lain ‘berupa penyesuaian manfaat’, Iuran, dan/atau usia pensiun, sebagai upaya terakhir.

 

Dikatakan Hery, maknanya adalah pemerintah dapat melakukan langkah menyesuaikan manfaat atau cost sharing merupakan salah satu bentuk dari penyesuaian manfaat, dengan catatan sebagai upaya terakhir.

 

“Tetapi untuk menuju ke upaya terakhir tersebut,  maka ditandai atau adanya kondisi memberatkan perekonomian, apakah bentuk inflasi, bencana alam skala nasional yang mengakibatkan sumber daya ekonomi terkuras. Pertanyaannya apakah kondisi perekonomian kita sudah seperti itu? Jika iya, maka Presiden Jokowi harus mengumumkan bahwa negara dalam keadaan gawat darurat,” ujar Hery.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*