Raih Penghargaan WBBM, Jampidsus M Adi Toegarisman dan Kabandiklat Setia Untung Arimuladi Duet Eks Kapuspenkum Yang Paling Moncer

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Dr M Adi Toegarisman dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kabandiklat) Setia Untung Arimuladi meraih Penghargaan Zona Integritas dengan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2019, yang diterima dari Wakil Presiden Republik Indonesia Maáruf Amien, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019). M Adi Toegarisman dan Setia Untung Arimuladi sama-sama pernah menjabat Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum).
Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Dr M Adi Toegarisman dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kabandiklat) Setia Untung Arimuladi meraih Penghargaan Zona Integritas dengan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2019, yang diterima dari Wakil Presiden Republik Indonesia Maáruf Amien, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019). M Adi Toegarisman dan Setia Untung Arimuladi sama-sama pernah menjabat Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum).

Kejaksaan Agung Republik Indonesia kebagian penghargaan sebanyak 55 penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2019.

Penghargaan paling moncer adalah Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kali ini, kejaksaan mendapat 5 penghargaan kategori WBBM. Dua untuk Eselon I dan 3 untuk Kejaksaan Negeri (Kejari).

Untuk Pejabat Eselon I Kejaksaan Republik Indonesia, predikat WBBM diraih oleh 2 Pejabatnya, yakni Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Dr M Adi Toegarisman dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kabandiklat) Setia Untung Arimuladi. Kedua sosok ini, pernah menjadi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum).

Sedangkan predikat WBBM untuk 3 Kejaksaan Negeri (Kejari) diraih oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel) Nanang, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya (Kajari Surabaya) Ali Nurdin dan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pandang Belitung (Kajari Tanjung Pandang Belitung).

Penyerahan penghargaan Zona Integritas WBK dan WBBM itu dilakukan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Maáruf Amien, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

Wakil Presiden Maáruf Amien didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Tjahjo Koemolo.

“Saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada para peraih penghargaan atas keberhasilannya membangun zona integritas di lingkungan unit kerja strategis,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amien saat memberikan sambutannya.

Ma’ruf mengatakan, penghargaan itu akan menjadi contoh bagi kementerian/lembaga dan kepala daerah lain. Prinsip integritas di instansi pemerintah dinilai penting karena dapat mencegah penyimpangan kewenangan dan perilaku koruptif.

“Semakin baiknya integritas birokrasi maka akan memperkuat public trust dalam pelayanan publik kepada masyarakat,”ujar pria bergelar Kiyai itu.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyatakan terdapat sejumlah tahapan bagi kementerian/lembaga dan pemda untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

Pertama, pencanangan zona integritas pada unit kerja. Kedua, pembangunan terhadap enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kemudian penilaian tim internal dan evaluasi tim penilai nasional. Selanjutnya penetapan predikat unit kerja, dan terakhir penyerahan penghargaan,”ujarnya.

Instansi yang menerima penghargaan tersebut yakni Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebanyak 55 Unit Kerja, Mahkamah Agung (MA) sebanyak 62 Unit Kerja, Kementerian Keuangan sebanyak 149 Unit Kerja, Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 43 Unit Kerja, Kementerian Perhubungan sebanyak 12 Unit Kerja, Kementerian Perindustrian sebanyak 6 Unit Kerja, Kementerian Luar Negeri sebanyak 8 Unit Kerja, Kementerian ATR sebanyak 7 Unit Kerja, Kementerian Agama sebanyak 5 Unit Kerja, BPOM sebanyak 7 Unit Kerja, Kemendikbud sebanyak 10 Unit Kerja dan Polri sebanyak 42 Unit Kerja.

Dua Kepala Daerah yang menerima penghargaan Zona Integritas adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada satuan Kerja yang memenuhi sebagian besar Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Sedangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada Satuan Kerja yang memenuhi sebagian besar Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M Yusuf Ateh menambahkan, pemberian pengharagaan itu juga  bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas.

Sebanyak 16 pimpinan kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara massif mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya,” jelas Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh.

Ateh mengatakan, fokus pembangunan Zona Integritas tahun 2018 dan 2019 adalah pada sektor penegakan hukum yakni di instansi Polri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan RI, Makamah Agung, TNI, serta Kementerian Pertahanan. Pada tahun 2019 ini pula, pembangunan Zona Integritas juga berfokus pada Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS PK).

Dijelaskannya lagi, ada enam tahapan dalam pembangunan Zona Integritas diantaranya. Pertama adalah Pencanangan ZI pada unit kerja.

Langkah kedua, yakni pembangunan terhadap enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian langkah ketiga, penilaian oleh Tim Internal.

Tahapan tersebut dilanjutkan dengan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Langkah kelima, penetapan predikat unit kerja pelayanan WBK/WBBM. Sedangkan langkah terakhir adalah penyerahan penghargaan WBK/WBBM kepada unit kerja pelayanan tersebut.

Menurut Ateh, reformasi birokrasi merupakan langkah utama bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran utamanya yaitu mewujudkan birokrasi yang semakin bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran hasil tersebut, Zona Integritas dibangun sebagai simbol komitmen pelaksanaan reformasi birorkasi di tiap unit kerja. Setiap unit kerja yang berhasil membangun ZI akan menjadi role model bagi unit kerja lainnya untuk menuju WBK/WBBM.

“Momen Hari Anti Korupsi Internasional ini, harus mampu menjadi pemicu bagi seluruh Instansi Pemerintah untuk melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara konkrit, sistematis, dan berkelanjutan melalui penerapan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025,” pungkas Ateh.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan