Proyek infrastruktur Presiden Jokowi harus dikritisi dengan sangat keras. Selain program itu hanya untuk pencitraan, pengerjaan infrastruktur itu dikebut dengan mengandalkan utang yang semakin gendut, namun efek positifnya bagi rakyat nihil.
Upaya mengkritisi itu digelar oleh Radical Movement Mahasiswa dengan fokus Rembuk Aktivis Mahasiswa Meminta Agar Percepatan Infrastruktur Selaras dengan Kemanusiaan, di Ciputat, Jumat (23/02/2018).
Koordinator Radical Movement, Rabitul Umam menyampaikan, rembuk aktivis dengan tajuk Infrastruktur Dikebut, Utang Negara Semakin Gendut ini banyak menyoroti Kebijakan Presiden Jokowi yang menggenjot percepatan infrastruktur namun bertumpu pada utang.
“Kita menyayangkan Pak Jokowi yang terkesan menganggap enteng beban utang negara yang semakin menggunung dengan mengatakan tidak apa hutang negara meningkat untuk infrastruktur, karena hutang negara yang semakin besar itu dengan kondisi fiskal kita yang masih lemah akan sangat berbahaya secara jangka panjang,” tutur Umam.
Menurut dia, Jokowi hanya mampu memberi harapan manis bahwa percepatan infrastruktur yang dibiayai dari utang itu untuk menyerap tenaga kerja, tapi realitanya angka pengangguran di Indonesia menurut BPS mencapai 7,4 juta jiwa.
“Belum lagi banyak infrastruktur jalan yang dikebut malah banyak memakan korban jiwa karena roboh. Maka saya mohon kepada bapak Jokowi untuk berhenti memberi Angin Sorga kepada rakyat,” ujarnya.
Acara diskusi yang dihadiri oleh para Aktivis perwakilan dari berbagai organisasi ekstra kampus seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan organisasi intra kampus—Dewan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (Dema Universitas UIN Jakarta) ini dimulai pada pukul 19.00 WIB bertempat di Intermezo Coffee. Sedangkan pembicara utama dari diskusi ini adalah pengamat ekonomi Salamuddin Daeng.
Dalam diskusi tersebut Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa mahasiswa saat ini harus kritis terhadap kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat.
“Seperti halnya ambisi percepatan infrastruktur yang kurang terukur dengan kondisi perekonomian nasional yang mesih lemah, ini harus dikontrol dan dikritisi dengan ketat,” ujar Wahid.
Wakil Presiden Dema UIN Jakarta Adi berpandangan, bisa jadi kebijakan pembangunan infrastruktur yang dikebut ini hanya untuk kepentingan politik pencitraan menjelang pilpres 2019.
Selaras dengan pendapat Wahid dan Adi, Perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)Cabang Ciputat Hafidz mangatakan bahwa ambisi percepatan infrastruktur Jokowi telah banyak melanggar kemanusiaan.
“Contohnya pembangunan Bandara di Kulon Progo Yogyakarta,” ujarnya.
Salamuddin Daeng, sebagai pembicara utama dalam diskusi ini mencoba melihat persoalan infrastruktur ini dari kacamata global. Menurutnya persolan pembangunan infrastruktur yang terjebak dalam utang luar negeri ini sebenarnya adalah dampak dari kekacauan ekonomi global, terutama imbas dari ekonomi Cina.
“Ini bukan salah Pak Jokowi seratus persen, ini juga dampak dari program MP3EI Presiden SBY yang tidak terselesaikan, dan kesemuanya ini merupakan akibat dari jebakan dari permainan elit kapitalis global,” ujar Salamuddin Daeng.(JR)
