Putusan MK Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Keluar, Jangan Senang Dulu, Perusahaan Pembiayaan Tetap Ajukan Permohonan

Jangan Senang Dulu Perusahaan Pembiayaan Tetap Ajukan Permohonan

Litigator Finance, Ardhian LH Sirait: Putusan MK Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Keluar, Jangan Senang Dulu, Perusahaan Pembiayaan Tetap Ajukan Permohonan.
Litigator Finance, Ardhian LH Sirait: Putusan MK Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Keluar, Jangan Senang Dulu, Perusahaan Pembiayaan Tetap Ajukan Permohonan.

Meskipun sudah ada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang adanya Esekusi Jaminan Fidusia, bukan berarti setiap perusahaan pembiayaan bisa serta merta melakukan eksekusi.

Litigator Finance, Ardhian LH Sirait menuturkan, meski  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 telah dikeluarkan, namun para debitur yang menunggak jangan merasa senang dahulu.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, lantas membuat dunia finance terkejut.

Pasalnya, putusan tersebut yang pada pokoknya menyatakan frasa titel eksekutorial tidak berlaku dan bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD).

Hal ini berdampak kepada perusahaan pembiayaan tidak dapat mengeksekusi sendiri unit kendaraan jaminan fidusia, melainkan harus melalui penetapan pengadilan.

Menurut Ardhian LH Sirait, berdasarkan putusan MK tersebut, jika perusahaan pembiayaan ingin melakukan eksekusi jaminan fidusia, harus melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri (bukan gugatan).

Setelah mengajukan permohonan, pengadilan akan mengeluarkan teguran (aanmaning), jika tidak ada itikad baik dari debitur untuk melunasi seluruh angsuran, maka jurusita pengadilan akan melakukan eksekusi ke kediaman debitur.

“Jika sudah sampai dengan tahap ini, sebaiknya debitur koperatif dan beritikad baik. Karena, jika prosesnya eksekusi dilakukan, ternyata unit jaminan fidusia tidak dapat dihadirkan oleh debitur, maka debitur dapat dijerat dengan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana 4 Tahun penjara,”  tutur Ardhian LH Sirait, di Jakarta, Selasa (18/02/2020).

Sebaliknya, kata dia, untuk perusahaan pembiayaan, mau tidak mau, jika ingin melakukan eksekusi jaminan fidusia, lebih baik mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Hal itu untuk menghindari benturan dengan pihak-pihak lain di lapangan. Dan mendapatkan kepastian hukum.

“Eksekusi nantinya dapat dilakukan di kediaman debitur atau dimana unit jaminan fidusia berada,” ujarnya.

Ardhian mengingatkan, perusahaan pembiayaan tidak mengajukan gugatan untuk melakukan eksekusi, tetapi melakukan permohonan eksekusi, karena eksekusi jaminan fidusia tidak harus memiliki putusan pengadilan.

“Eksekusi yang akan dilakukan dikenal dengan eksekusi “titel eksekutorial grosse akta” sebagaimana yang diatur dalam pasal 224 HIR,” ujarnya.

Intinya, lanjut Ardhian yang juga mantan aktivis mahasiswa ini, bagi konsumen atau debitur, jika merasa telah menunggak angsuran dan telah mendapatkan surat teguran atau somasi dari perusahan pembiayaan sebaiknya segera melakukan pembayaran. Jika tidak sanggup membayar, maka menyerahkan unit kendaraan.

Agar nanti pihak perusahaan pembuatan melakukan lelang dan jika dari hasil lelang terdapat kelebihan dari pokok hutang debitur, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada debitur, sesuatu dengan UU Nomor 42 Tahun 1999.

Dia juga meminta kepada perusahaan jaminan fidusia, sudah saatnya mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri, baik debitur yang menunggak sejak tahun lama, untuk mempermudah perusahaan.

“Tidak perlu lagi mengejar-ngejar unit jaminan fidusia, tapi bersama dengan jurusita pengadilan mendatangi rumah atau kediaman debitur, untuk membacakan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri,” pungkasnya.(JR/Richard)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*