Puspenkum Kejagung Siap Menuju ZI WBBM, Sunarta : Segera Siapkan Rencana Aksi Konkret

Puspenkum Kejagung Siap Menuju ZI WBBM, Sunarta : Segera Siapkan Rencana Aksi Konkret

- in NASIONAL
50
0

JAKARTA – Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Puspenkum Kejagung) memiliki peran sangat strategis sebagai perangkat kejaksaan dalam memberikan informasi publik terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Oleh karenanya, menuju Zona Integritas (ZI) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Puspenkum perlu meningkatkan pelayanan Informasi Publik sehingga menghasilkan layanan yang berkualitas. Serta menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

“Berbicara zona integritas, berarti tidak hanya berbicara tentang anti-korupsi, namun juga fokus pada peningkatan kualitas pelayanan,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen Sunarta dalam arahannya di Press Room Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Senin (19/4/2021).

Menurut Sunarta, peningkatan layanan informasi publik akan berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik. Hal ini tergambar sebagaimana hasil Lembaga Survei Indonesia Political Review (IPR) yang melakukan pengukuran atas kinerja Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – H Ma’ruf Amin pada akhir 2020, dengan hasil survei kinerja Kejaksaan cukup memuaskan.

Lalu survei yang dilaksanakan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) pada awal Tahun 2021 yang merilis bahwa Kejaksaan RI termasuk 10 lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik yang tertinggi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat maka kualitas pelayanan publik harus prima dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Pelayanan prima harus diterapkan dari garda terdepan yaitu personil yang ditugaskan untuk berhadapan langsung dengan masyarakat hingga level managerial.

Sunarta berharap seluruh jajaran Puspenkum dapat memiliki jiwa-jiwa pengabdian untuk melayani kebutuhan publik dengan lebih baik setiap harinya.

Sunarta menegaskan bahwa Pencanangan Zona Integritas merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi sebagaimana arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku bagian dari tim penilai nasional.

“Setelah pencanangan ini diharapkan semua jajaran Pusat Penerangan Hukum segera untuk menyiapkan rencana aksi konkret guna mensukseskan tercapainya predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujarnya.

Menurut Sunarta, meraih WBBM bukanlah perkara mudah. Predikat WBBM diberikan kepada unit kerja pelayanan percontohan yang tidak hanya mampu mencegah praktik KKN, namun juga mampu memberikan pelayanan publik berkualitas.

Oleh karena itu perlu strategi dalam meraihnya, salah satunya menciptakan inovasi/program pelayanan yang menyentuh hati masyarakat dengan membangun budaya pelayanan: Cepat Akurat Komunikatif Akuntabel dan Produktif (CAKAP).

Kesungguhan untuk meraih predikat WBBM akan membutuhkan sekaligus menguji komitmen bersama seluruh jajaran Puspenkum untuk secara konsisten memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, meskipun di tengah suasana pandemi Covid-19.

“Saya tegaskan kembali bahwa pencanangan pembangunan Zona Integritas ini merupakan upaya penting kita bersama, karena mencerminkan tekad dan tanggung jawab untuk menjadikan Pusat Penerangan Hukum menjadi zona yang berintegritas. Saya berharap budaya CAKAP dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Puspenkum, sekaligus memberikan kepuasan bagi masyarakat. Komitmen dan keberhasilan dalam membangun budaya CAKAP tersebut diharapkan mampu memposisikan Puspenkum menjadi role model, inspirasi dan penggerak bagi jajaran penkum di daerah,” tegas Sunarta.(Richard)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Kasus Jual Beli Saham IUP Batubara di Sarolangun, Kejagung Periksa Pejabat PT Antam

JAKARTA – Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak