Pupuk Mahal, Petani Tetap Terjajah

Pupuk Mahal, Petani Tetap Terjajah.

Swasembada beras dan bahan pangan pokok lainnya hanya jadi mimpi yang dikumandangkan dalam janji-janji politik saja. Itu tidak akan terwujud, dikarenakan harga pupuk sangat mahal. Distribusinya pun dikuasai para tengkulak.

Pemerintah didesak segera menindaktegas para pemain pupuk serta membuat harga pupuk murah bagi petani.

Aktivis Pendamping Desa, Adnan Dinan menyampaikan, sampai kini harga pupuk sangat mahal bagi petani. Padahal, pupuk adalah kebutuhan utama petani untuk bercocok tanam dan menghasilkan bahan pokok.

“Boro-boro akan terjadi swasembada beras, harga pupuk sangat mahal, petani pun tetap terjajah,” tutur Adnan, dalam catatannya, Sabtu (10/11/2018).

Adnan Dinan yang melakukan pendampingan dan memfasilitasi persoalan pupuk melalui dialog bersama petani itu, mengungkapkan dalam dialog Serikat Tani Nasional (STN) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), pupuk yang selama ini menjadi kebutuhan utama petani, tidak lagi dirasakan murah.

“Sekarang lebih mahal dan dikontrol tengkulak. Terutama dalam pengadaan dan pengawasannya. Sehingga, dibutuhkan perhatian agar tidak terganggu kelancaran masa tanam dan juga hasil produksi petani,” tuturnya.

Dia mengingatkan, ketersediaan pupuk pada musim tanam sangat penting. Pemerintah harus cepat memberi perhatian untuk mengatur dan membuat regulasi yang bisa melindungi pupuk bagi petani.

“Persoalan pupuk hingga memasuki masa tanam saat ini belum dapat terselesaikan secara baik. Apalagi di lapangan, subsidi pupuk juga tidak terarah. Bahkan petani tidak mengerti sama sekali mengenai subsidi itu,” ujar Adnan.

Selama ini, pupuk bersubsidi yang biasa ditebus petani 1 kwitantal seharga Rp 180 ribu hingga Rp 200 ribu, dengan pupuk non subsidi harganya Rp 520 ribu.

“Hal itu semakin menambah beban para petani. Sementara, kebutuhan pupuk saat ini sangat tinggi,” ujarnya.

Dia mendorong petani dan organisasi paguyuban petani, harus melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengadaan, penyaluran pupuk.

“Sekaligus memantau harga eceran tertinggi (het) dari pupuk bersubsidi. Juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida,” tambahnya.

Menurut dia, pupuk bersubsidi senilai Rp 180 ribu sulit didapatkan, karena faktor permainan tengkulak dan pengambil kebijakan ikut bermain.

“Apalagi paguyuban-paguyuban yang mengatasnamakan petani juga ikut bermain. Sehingga petani lebih memilih membeli pupuk dengan harga mahal, namun dapat dengan cepat didapatkan,” ujar Adnan.

Dia mencontohkan, di Sumbawa sangat sering terjadi penyelewengan dalam memenuhi permintaan pupuk. Misalnya, 1000 ton yang diminta untuk petanu, hanya diberikan separuhnya saja.

“Ini merupakan bentuk penjajahan terhadap petani. Sebaiknya pemerintah bijak menyelesaikan masalah ini. Pemerintahan harus berpijak pada kepentingan para petani, bukan kepanjangan tangan korporasi produksi pupuk,” ujarnya.

Dia mendesak pemerintah, terutama Dinas-Dinas Pertanian dan Holtikultura, serta Dewan Tani dan Tim Pengawasan Pupuk dan Obat Pestisida, agar memaksimalkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dan non subsidi.

Dengan pengawasan yang ketat, lanjutnya, petani diharapkan bisa mendapatkan harga sesuai standar daerah.

“Dan tolong dipastikan tidak ada tekanan dari pihak-pihak tengkulak. Pupuk bersubsidi dan non subsidi harus bisa dibeli secara bersamaan oleh petani tanpa melalui perantara siapapun,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan keluhan lainnya yang dialami petani, yakni kekurangan air. Karena itu, dia meminta pemerintah untuk memprogramkan pengadaan kantong air atau sumur dangkal pada setiap kelompok tani.

Jika memang pemerintah serius hendak memajukan petani, lanjut Adnan, maka perlu juga dillakukan bimbingan, pendidikan serta pembinaan yang intens pembuatan pupuk organik.

Hal itu perlu dilakukan sebagai upaya menghilangkan ketergantungan petani kepada pupuk yang bernitrogen. “Petani juga butuh pupuk yang ramah lingkungan di masa depan,” ujarnya.

Adnan menambahkan, pengadaan bibit padi dan jagung harus segera dievaluasi. Sebab, lanjut dia, warga tani tidak mengerti bibit tersebut. Petani pun masih belum mengerti klasifikasi bibit berdasarkan kelas dan kwalitasnya.

“Jika memang serius, maka pemerinta harus benar-benar dan bersungguh-sungguh melakukan swasembada beras dan jagung,” ujarnya.

Adnan meminta, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi  ke warga tani tentang peraturan standar harga padi dan jagung ditingkat petani menjelang musim panen. “Sebab harga saat musim panen selalu berubah,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan