Pungutan Liar Berupa Retribusi ‘Surat Ijo’ Bagi Tanah Warga Bukan Solusi

Pungutan Liar Berupa Retribusi ‘Surat Ijo’ Bagi Tanah Warga Bukan Solusi.

Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Surabaya bersama warga yang menjadi korban adanya kutipan retribusi atas tanah mereka akan melakukan advokasi atas persoalan itu.

Hal itu terungkap saat Permahi DPC Surabaya menggelar Forum Group Discussion (FGD) mengusung tema  Problematika Surat Ijo Kota Surabaya.

Pengurus Permahi Surbaya, Willy Innocenti mengatakan, upaya untuk melakukan advokasi atas persoalan ini sudah tidak bisa ditunda lagi.

“Permasalahan ini mesti segera diberikan penyelesaian yang berkeadilan bagi penghuni tanah maupun pemerintah kota,” tutur Willy dalam diskusi yang digelar di Graha Tourindo, Kota Surabaya itu.

Dia mengatakan,  konsep adil bagi penghuni tidak di cantumkan dalam pasal 10 Perda Surabaya nomor 16 tahun 2014 tentang pelepasan aset pemkot.

“Artinya,  jika penilaian asset ditaksir dari segi NJOP dan harga setempat maka pertimbangan tentang bagaimana penghuni membayar retribusi hingga merawat tempat juga harus diperhatikan supaya kedua belah pihak mampu mendapatkan keadilan,” ujarnya.

Permahasalan ini, lanjutnya,  tengah menjadi sorotan seluruh elemen masyrakat, terutama kalangan mahasiswa dan praktisi hukum.

Dalam kegiatan yang dikemas dalam konsep halal bihalal ini dihadiri oleh praktisi, pengamat dan akademisi termasuk kader, pengurus dan alumni Permahi Surabaya.

Haryadi sebagai salah seorang pemantik diskusi menyampaikan,  pengkajian problematika ini dapat memberikan cara dan langkah yang belum pernah di lakukan oleh pejuang surat.

“Kita bisa menyampaikan inilah kesalahan Perda, ini kesalahan retribusi, ini kesalahan HPL yang dimiliki yang bertentangan dengan peraturan dan bisa kita berikan solusi yang menguntungkan,” ujar pira yang merupakan Alumni Permahi Surabaya.

Haryadi yang berprofesi sebagai advokat itu pun menyatakan siap turun melakukan advokasi dengan menggalang  para advokat untuk menyelesaikan persoalan Surat Ijo itu.

“Kegiatan ini nantinya akan menjadi tolak awal bagi Permahi Surabaya untuk mengadvokasi warga kota Surabaya yang merasa dirugikan tentang kebijakan Pemerintah kota Surabaya,” ujarnya.

Sejak tahun 2015, surat ijo telah menjadi masalah tak kunjung henti hingga kini. Pada umumnya tanah yang masuk dalam jangkauan surat ijo merupakan tanah yang telah ditempati puluhan tahun hingga menjadi warisan turun temurun.

Beberapa dari warga ada yang mempunyai kepemilikan sertifikat ‘Eigendom verpounding’ hingga pada akhirnya Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang pelepasan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan