Breaking News

Pungutan Dana Sawit Kembali Hancurkan Harga Tandan Buah Segar di Petani Sawit

Pungutan Dana Sawit Kembali Hancurkan Harga Tandan Buah Segar di Petani Sawit. Pungutan Dana Sawit Kembali Hancurkan Harga Tandan Buah Segar di Petani Sawit.

Penerapan Pungutan Dana Sawit kembali menurunkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di kalangan petani sawit.

Padahal sebelumnya, menurut Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto, pencabutan pungutan sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) terhadap Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian sudah sejalan dengan permintaan petani sawit sebelum pencabutan ini dilakukan.




“Sekarang, pungutan yang dilakukan oleh BPDP Sawit  diberlakukan lagi. Ini mengakibatkan harga Tandan Buah Segar (TBS) petani turun,” tutur Darto, Selasa (04/06/2019).

Dia menjelaskan, ungutan ekspor sebesar 50 dolar amerika per ton tidak perlu dilakukan jika harga rata-rata CPO sekitar 500 dolar amerika per ton.

“Karena kondisi seperti ini akan mengakibatkan harga CPO lokal akan turun, dimana kita tahu bersama kalau harga CPO lokal ini menjadi komponen dalam penentuan harga TBS ditingkat petani,” tuturnya.




Darto menyampaikan, dalam hitungan SPKS ada penurunan harga TBS sekitar Rp 100 per kilogram hingga Rp 300 per kilogram, pada setiap pungutan sawit yang dilakukan oleh BPDP Sawit.

Diterangkan Darto, pada tanggal 26 November 2018 pemerintah melalui Menteri Kordinator Perekonomian Darmin Nasution mencabut pungutan CPO oleh BPDP Sawit dengan alasan harga CPO yang terus menurun hingga harga 410 dolar amerika per ton pada Nulan November 2018.

Pencabutan dilakukan salah satunya untuk membantu harga di level petani tetap stabil. Pungutan akan diberlakukan kembali jika harga CPO sudah di level 550 dolar amerika per ton.




Paska pencabutan ini pemerintah diapresiasi dan didukung oleh stakeholders sawit di Indonesia karena dinilai akan memberikan dampak pada harga sawit.

Kalangan industri juga dinilai akan menaikan harga CPO di tingkat internasional. “Dan petani sawit yang dinilai akan menaikan harga TBS sawit ditingkat petani sawit,” ujarnya.

Terhitung setelah pencabutan pungutan dana sawit diberlakukan harga CPO lokal dan TBS sawit petani di berbagai daerah mengalami kenaikan.




Dari data yang dikumpulkan SPKS, dengan mengambil 3 Provinsi daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia terdiri dari 1 Provinsi di Kalimantan dan 2 Provinsi di Sumatera, tercatat ada perubahan harga CPO lokal antara Rp 1000 per kilogram sampai Rp 1500 per kilogram CPO.

Untuk Provinsi Sumatera Utara, periode harga TBS 01 Desember 2018 sampai dengan 12 Desember 2019, harga rata-rata CPO  Rp 5.822,56 naik menjadi Rp  6.088,80 per kilogram pada periode Periode 12 Desember 2018 sampai dengan 18 Desember 2018.

Sementara untuk Provinsi Riau Periode 21 November 2018 sampai 27 November 2018 dari harga rata-rata CPO Rp 5.629,80 per kilogram menjadi Rp 6.347,11 per kilogram pada Periode 26 Desember 2018 sampai dengan 8 Januari 2019.




Untuk Provinsi Kalimantan Barat Periode 01 Desember 2018 sampai dengan 18 Desember 2018 harga rata-rata CPO Rp 4.968,93 per kilogram menjadi Rp 5.470,75 per kilogram Periode 18 Desember 2018 sampai dengan Januari 2019. Kenaikan harga CPO lokal ini juga turut meningkatkan harga TBS pada 3 provinsi ini.

Permintaan penghentian pungutan sawit dicabut terkait dengan adanya permintaan dari kalangan industri agar pungutan BPDP Sawit kembali diberlakukan dengan alasan salah satunya ekspor yang sulit untuk bersaing.

Juga dianggap bertentangan dengan semangat pemerintah untuk memperbaiki harga TBS di tingkat petani pasalnya harga CPO masih di bawah 550 dolar amerika per ton.




Selain itu pencabutan pungutan sawit pada November sudah menyelamatkan petani karena ada kenaikan harga TBS sekitar Rp 100 per kilogram sampai Rp 150 per kilogram sampai sekarang ini.

“Kalau ini akan diberlakukan maka akan sangat memberatkan dan merugikan petani sawit, harga akan turun kembali,” ujar Darto.

Untuk kondisi ini, SPKS merekomendasikan, apabila pungutan diberlakukan kembali, maka pungutan sawit oleh BPDP Sawit yang semula 50 dolar amerika per ton harus diturunkan menjadi 25 dolar amerika per ton dengan alasan agar tidak terlalu membebani petani sawit.




“Pemerintah harus membuat regulasi pelibatan petani dalam rantai suplay biodiesel karena faktanya semenjak diberlakukan biodiesel belum ada dampak yang nyata bagi petani sawit padahal biodiesel ini berjalan karena ada subsidi dari pungutan sawit BPDP Sawit yang dananya juga bersumber dari petani,” tutur Darto.

Dia juga meminta Pemerintah perlu segera merevisi aturan pedoman-pedoman peremajaan tanaman kelapa sawit yang memberatkan petani sawit.

“Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi pada agar prosedurnya disederhanakan,” katanya.




Pemerintah juga harus memperbesar Alokasi Penyaluran Dana BPDPKS kepada petani dan tidak hanya pada replanting, dimana dari alokasi dana BPDPKS tahun 2018 lebih banyak untuk kepentingan biodiesel sebesar 70 % dan hanya 22 % untuk replanting.

“Sementara untuk Riset, Pengembangan SDM hanya 2 % dari dana yang sudah di kumpulkan dari pungutan,” ujar Darto.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*