Puluhan Remaja Dijebak, Kejaksaan Tetapkan Kredit Fiktif PT Jaztel dan BRI Sebagai Kasus Korupsi

Puluhan Remaja Dijebak, Kejaksaan Tetapkan Kredit Fiktif PT Jaztel dan BRI Sebagai Kasus Korupsi. – Foto: Ketua Gerai Hukum Arthur Noija dan Hendri Wilman mendampingi remaja korban jebakan Kredit Fiktif PT Jaztel dan BRI pada pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus), Kamis, 27 Agustus 2020. (Ist)
Puluhan Remaja Dijebak, Kejaksaan Tetapkan Kredit Fiktif PT Jaztel dan BRI Sebagai Kasus Korupsi. – Foto: Ketua Gerai Hukum Arthur Noija dan Hendri Wilman mendampingi remaja korban jebakan Kredit Fiktif PT Jaztel dan BRI pada pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus), Kamis, 27 Agustus 2020. (Ist)

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) terhadap laporan dugaan kredit fiktif yang dilakukan PT Jaztel dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Dengan Sprindik itu, maka dugaan kredit fiktif yang dilakukan PT Jaztel dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) itu dikategorikan sebagai kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan, Ketua Gerai Hukum Arthur Noija, di Jakarta, Senin (31/08/2020). Dia membeberkan, 4 orang kliennya sudah dipanggil Kejari Jakpus untuk dimintai keterangan terkait laporan yang dilakukan Gerai Hukum ke Kejaksaan itu.

“Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat secara resmi mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, kepada klien kami yakni sebanyak 4 orang, dengan dugaan tindak pidana korupsi,” tutur Arthur Noija.

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor : PRINT-400/M.1.10/Fd.1/07/2020 tanggal 27 juli 2020. Dengan kode surat Pidsus- 6A.

“Dari surat itu, klien diminta keterangan pada Kamis 27 Agustus 2020. Di situ berbunyi dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Bank BRI kepada karyawan PT Jaztel,” jelasnya.

Hendri Wilman selaku Kuasa Hukum korban kredit fiktif PT Jaztel yakni Fauzan dan Fauzi , membenarkan, kedua anak remaja tersebut mendapatkan panggilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 27 Agustus 2020 jam 10 pagi.

“Surat panggilan kepada klien kami dikeluarkan pada 24 Agustus 2020 untuk dimintai keterangan,” ungkap Wilman.

Sprindik tersebut, lanjut Wilman, adalah atas tindak lanjut surat laporan tertulis dari Gerai Hukum kepada Kejaksaan Agung sebanyak tiga kali.

Gerai Hukum sudah melayangkan Surat Somasi kepada PT Jaztel dan Bank BRI terkait dengan permasalahan ini. Dengan nomor surat somasi ke I, No.001/SMS/GH/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 dan Somasi ke 2 No.001/SMS/GH/V/2020 tanggal 3 Juni 2020.

Dari jawaban dua surat somasi yang dilayangkan pihak Gerai Hukum kepada BRI dijawab oleh pihak BRI Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang dengan No.B/261/KC-V/AQ/06/2020 untuk jawaban Somasi ke I dan jawaban somasi ke II dengan No.B/2664/KC-V/OPS/06/2020.

Dari jawaban surat dua somasi tersebut, pihak BRI tetap meminta pertanggungjawaban atas tunggakan sisa kredit pinjaman. Dan  menganggap tidak kaitan hukum dengan PT Jaztel dengan BRI, karena kreditur sudah dianggap sebagai karyawan PT Jaztel.

“BRI tetap menolak permintaan Gerai Hukum atas klien kami untuk mengeluarkan surat lunas dan tetap akan mengirimkan surat somasi atas tunggakan pinjaman yang ada. Alasan BRI, klien kami merupakan hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja,” jelasnya.

Dugaan ini mengemuka ketika puluhan remaja mendatangi lembaga Gerai Hukum yang dikelola oleh Arthur Noija. Para remaja itu mengadukan nasibnya dan meminta advokasi dari pihak Gerai Hukum. Mereka mengatakan telah terjebak kredit fiktif melalui dugaan manipulasi data yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, PT Jaztel.

Fauzan dan saudara kembarnya Fauzi, dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan korban manipulasi data sebagai karyawan fiktif dari PT Jaztel di wilayah Mangga Besar, Tamansari, Jakarta Barat.

Fauzan terjerat sisa hutang KTA BRI senilai Rp 105 jutaan dari pinjaman yang diajukan PT Jaztel tahun 2018. Serta Fauzi terjerat sisa hutang Rp 500 jutaan dari pinjaman yang diajukan PT Jaztel.

PT Jaztel memanipulasi data Fauzan dan Fauzi sebagai karyawan dengan jabatan Manager dengan surat keterangan kerja yang dikeluarkan tahun 2016.

“Tahun 2016 itu klien kami Fauzan dan Fauzi masih duduk dibangku sekolah kelas 2 SMA. Pertanyaannya, kenapa Bank BRI tidak melakukan analisa data tersebut? Kita tanyakan ke pihak BRI, beralasan hal itu sudah bagian dari SOP, ini tidak masuk akal,” jelas Wilman.

Gerai Hukum berharap Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berlaku profesional dan menjunjung tinggi nilai keadilan terhadap korban kredit fiktif yang dilakukan PT Jaztel dan Bank BRI Cabang Tanah Abang.

“Kejaksaan sudah menetapkan kasus ini sebagai tindak pidana korupsi. Jadi kami dari Gerai Hukum, meminta Jaksa Agung berkompeten untuk mengawal kasus ini dan mengawal kami sebagai pencari keadilan di negeri Indonesia ini,” tutup Wilman.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kasipidsus Jakpus) Muhammad Yusuf Putra mengungkapkan, pihaknya masih mendalami kasus tersebut dengan melakukan pemeriksaan saksi.

“Tim Penyelidik Kejari Jakpus masih melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan bukti data dan dokumen untuk menemukan ada atau tidaknya peristiwa Tipikor,” ujar Yusuf.(Nando)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan