PT TPL Tak Kunjung Ditutup, Kembali Datangi Jokowi, Sebanyak 40 Orang Utusan Rakyat Tanah Batak Gelar Aksi Jalan Kaki ke Jakarta

PT TPL Tak Kunjung Ditutup, Kembali Datangi Jokowi, Sebanyak 40 Orang Utusan Rakyat Tanah Batak Gelar Aksi Jalan Kaki ke Jakarta

- in DAERAH, DUNIA, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL, World
60
0
PT TPL Tak Kunjung Ditutup, Kembali Datangi Jokowi, Sebanyak 40 Orang Utusan Rakyat Tanah Batak Gelar Aksi Jalan Kaki ke Jakarta. - Foto: Konperensi Pers Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL, di Gedung YLBHI, Jl Diponegro No 74, Menteng, Jakpus, pada Rabu 17 November 2021.(Ist)PT TPL Tak Kunjung Ditutup, Kembali Datangi Jokowi, Sebanyak 40 Orang Utusan Rakyat Tanah Batak Gelar Aksi Jalan Kaki ke Jakarta. - Foto: Konperensi Pers Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL, di Gedung YLBHI, Jl Diponegro No 74, Menteng, Jakpus, pada Rabu 17 November 2021.(Ist)

Sebanyak 40 orang utusan Masyarakat Adat Tanah Batak yang merupakan perwakilan dari Kabupaten Toba, Simalungun, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara kembali menggelar Aksi Jalan Kaki ke Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo. 

Masyarakat Adat Tano Batak yang merupakan korban kekejaman dan kebrutalan dari PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) yang kini berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) milik taipan Sukanto Tanoto itu akan kembali menegaskan dan menagih janji Istana Presiden Joko Widodo terhadap nasib Tano Batak dan warganya di Sumatera Utara (Sumut). 

Pengurus Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sinung Karto yang menjadi salah seorang juru bicara Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL, menyampaikan, Aksi Jalan Kaki ke Istana Presiden Jokowi di Jakarta kembali dilakukan utusan Masyarakat Adat Tano Batak lagi, karena belum terbukti janji Presiden Joko Widodo untuk segera menutup perusahaan pengolahan bubur kertas yang terletak di hulu Sungai Asahan dan yang telah puluhan tahun merusak Tano Batak dan Masyarakat Batak di Kawasan Danau Toba (KDT). 

“Sebanyak 40 orang Masyarakat Adat Tano Batak dari Kabupaten Toba, Simalungun, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara, korban dari PT  Toba Pulp Lestari (TPL) dan gabungan Organisasi Masyarakat Sipil di Provinsi Sumatra Utara dan Nasional yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL kembali melakukan perjalanan ke Jakarta. Untuk sekali lagi membawa dan menyampaikan aspirasi kami mengenai keberadaan PT TPL telah mengorbankan dan mengancam kehidupan masyarakat adat Tano Batak selama puluhan tahun,” tutur Sinung Karto, dalam siaran pers yang diterima, Selasa (23/11/2021). 

Sinung Karto mengatakan, maksud kedatangan Rakyat Tano Batak kali ini untuk menyampaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT TPL sekian puluh tahun. 

“Akan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait, dan menuntut Presiden Jokowi segera mencabut ijin dan menutup PT TPL seperti aspirasi dan tuntutan yang telah kami sampaikan sebelumnya,” lanjutnya. 

Di tengah masih belum berakhirnya pandemi Corona dan Pembatasan Sosial yang masih berlangsung di berbagai wilayah, lanjutnya, Rakyat Tano Batak terpaksa melakukan perjalanan panjang dari Medan ke Jakarta. 

“Sebab, kami melihat tidak ada komitmen dan keseriusan dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik yang tengah kami hadapi selama puluhan tahun,” sebutnya. 

Tampaknya, aksi jalan kaki yang telah dilakukan bulan Agustus yang lalu, kata dia, belum mampu menggugah hati orang nomor satu di Negara ini untuk segera mencabut ijin dan menutup PT TPL seperti aspirasi yang telah disampaikan langsung ke Presiden di Istana Negara. 

“Kami warga Tano Batak, sebagai bagian dari warga Negara Indonesia sangat kecewa terhadap sikap Presiden Jokowi dalam merespon tuntutan kami. Padahal, saat kami ke Jakarta pada bulan Agustus lalu, Presiden berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu sebulan. Namun nyatanya hingga saat ini tidak tindak lanjut yang konkrit yang kami lihat di lapangan,” tuturnya. 

Sebaliknya, lanjutnya, yang terjadi di Tano Batak malah tindakan intimidasi dan teror yang terus dilakukan oleh PT TPL terhadap warga Tano Batak yang merupakan para korban dari keberadaan dan operasi perusahaan tersebut. 

“Oleh karena itu, kami meminta keseriusan Presiden Jokowi untuk segera menanggapi aspirasi kami. Karena sudah terlalu banyak kerusakan lingkungan dan praktik perampasan tanah dengan dalih klaim kawasan hutan yang telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat adat Tani Batak,” jelasnya. 

Dia menyebut, Masyarakat Adat Tano Batak mengenal TPL sejak bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang dimiliki oleh pengusaha Sukanto Tanoto yang bernama asli Tan Kang Hoo. 

Sejak tahun 1982, perusahaan bernama PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) yang kini berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) telah masuk ke Kampung  Halaman Orang Batak dimulai dengan peta penunjukan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). 

“Hingga hari ini, yang kami tahu, dasar hukum TPL beroperasi telah dilakukan revisi sebanyak 8 kali. Revisi kebijakan ini sangat berhubungan dengan luas area kerja TPL,” bebernya. 

Surat Keputusan terakhir yang mengatur TPL adalah SK 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020. Perubahan ini membuat luas area kerja TPL bertambah, menjadi 167.912 hektar, dan tersebar di kampung-kampung Tano Batak yang berlokasi di 12 Kabupaten. 

“Selama kami amati, areal konsesi TPL merambah beberapa jenis kawasan hutan yang menurut kami sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum,” lanjut Sindung. 

Seperti area konsesi di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 11.582,22 hektar, di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) 122.368,91 hektar, di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 12.017,43 hektar, di dalam Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) 1,9 hektar, dan di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) 21.917,59 hektar. 

Dari 188.055 hektar konsesi TPL, setidaknya 28 persen atau seluas (52.668,66 hektar adalah ilegal. Karena berada di atas HL, HPK, dan APL. 

Dia melanjutkan, sebagaimana yang telah dipelajari melalui Undang-Undang Kehutanan sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), bahwa TPL sesungguhnya memiliki 141.537 hektar area konsesi ilegal karena berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), dan Area Penggunaan Lain (APL). 

“Namun, yang sungguh membuat kami kecewa, pasca disahkannya UUCK, pelanggaran berat oleh TPL ini justru lolos secara hukum,” ujarnya. 

Sebab, dalam UUCK telah mengubah aturan, di mana Hutan Produksi Terbatas (HPT) digabungkan dengan Hutan Produksi Tetap (HP). Dengan kata lain, luas TPL menjadi bertambah secara legal. 

Padahal, hukuman atas tindakan ilegal sebelumnya belum dijatuhkan pemerintah. Oleh karenanya, UUCK secara otomatis mengesahkan pelanggaran atas konsesi ilegal TPL. 

“Dan kami sangat yakin sekali tentu ada banyak pelanggaran serupa yang dilakukan korporat di tempat lain yang kini menjadi benar secara hukum,” lanjut Sindung. 

Lebih parahnya, lanjutnya, sudah jelas ilegal, TPL juga menebang kayu hutan alam seperti kayu kulim dan kempas dengan diameter lebih dari 30 cm di dalam HPT. 

Selain itu, sekitar 34.817 hektar konsesi TPL berada di daerah tangkapan air (DTA) atau Catchment Area Danau Toba, di mana terdapat 55 sungai besar dan 3.039 anak sungai yang menjadi pemasok air untuk Danau Toba. Danau yang selama berabad-abad menjadi tumpuan Masyarakat Tano Batak hidup untuk anak cucu. 

Atas kondisi itu, Aliansi Gerak Tutup TPL menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk segera, pertama,  menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL). Karena sejak berdirinya korporasi ini, tidak memberikan manfaat baik untuk Negara, terlebih untuk rakyat sekitar area konsesi TPL. 

“Pasalnya, TPL selalu melakukan pe-mangkiran pajak dengan melakukan pemalsuan pendapatan, seolah-olah mereka mengalami kerugian terus menerus,” ungkap Sinung. 

Kedua, Masyarakat Tano Batak  tidak menerima bentuk lobby atau negosiasi apa pun terkait kasus ini.  

“Sebab hidup kami sudah susah, kami hanya ingin mengambil kembali hak hidup dasar yang telah terenggut,” lanjutnya. 

Ketiga, Pemerintah atau pemilik perusahaan harus segera berhenti memanfaatkan Polisi dan Tentara untuk dijadikan alat-alat kekerasan sehingga menciptakan citra buruk kedua institusi tersebut di mata masyarakat. 

“Polisi dan Tentara seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan musuh rakyat,” ujarnya. 

Keempat, sudah saatnya Pemerintah banting stir dalam model pembangunan yang terus merusak dan merugikan rakyat. Ini saatnya memikirkan nasib Indonesia ke arah yang lebih baik, bukan ke arah kehancuran. 

Kelima, Pejabat Negara di Tingkat Nasional dan Daerah, sudah saatnya berhenti menggali kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa ada rasa puas dengan mengorbankan rakyat dan alam. 

Sebab, akan ada masanya segala kerusakan yang diciptakan oleh sikap yang tidak amanah akan dirasakan oleh semua umat manusia. 

“Sekian surat pernyataan ini, kami sangat bermohon kebesaran hati Ibu dan Bapak, mohon kiranya untuk diperhatikan dengan seksama apa saja yang telah TPL lakukan pada kampung kami, anggota keluarga kami, alam kami, dan masa depan kami. Ibu dan Bapak yang terhormat kami sangat berharap agar kasus ini diputuskan melalui kebijakan yang jernih dan bajik bagi Rakyat Umum. Horas, Salam Sejahtera! Salam Perjuangan Rakyat!” tutup Sinung Karto.(J-RO)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like