Breaking News

PT Kobelco Langgar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Perusahaan Asal Jepang Ini Harus Ditindak Tegas

PT Kobelco Langgar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Perusahaan Asal Jepang Ini Harus Ditindak Tegas.

Perusahaan Asing yang sudah tidak jujur, tidak terbuka dan cenderung melawan hukum yang sah di Indonesia harus segera ditindak tegas.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Budiman Sitinjak di Jakarta, Selasa (16/04/2019).



Menurut Komisioner BPKN ini, bukan hanya perusahaan asing, perusahaan-perusahaan milik orang Indonesia sendiri pun jika sudah tidak berperangai sebagai pelaku usaha yang jujur, mesti ditindak tegas.

“Perlu saya tegaskan, kami dari BPKN, sebagai lembaga Negara, harus memastikan Negara hadir untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan oleh para pelaku usaha nakal, yang tidak taat pada hukum. Selama ini, warga Negara sangat sering mengalami kerugian materil dan immaterial yang tidak sedikit,” tutur Rolas Budiman Sitinjak.

Dia menerangkan, prinsip-prinsip dasar para pelaku usaha yang tidak boleh dilanggar adalah kejujuran dan keterbukaan informasi dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Hal itu sangat jelas dan tegas diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Kami harus memastikan konsumen memperoleh haknya. Memastikan para pelaku usaha jujur dan memberikan informasi yang benar, dan terbuka dalam menjalankan usahanya,” tutur Rolas Budiman Sitinjak.

Hal yang paling tidak disukai BPKN, dalam persidangan-persidangan sengketa pelaku usaha, lanjutnya, adalah ketidakjujuran pelaku usaha dalam menjalankan transaksi dan juga operasional perusahaan.

“Pelaku usaha yang tidak jujur, itu paling dilarang. Jadi, informasi, keterangan, dan juga perilaku pelaku usaha, harus terbuka, jujur dan transparan,” tuturnya.

Hal itu pula yang ditegaskan Rolas Budiman Sitinjak ketika dirinya sebagai perwakilan BPKN dihadirkan sebagai Saksi Ahli pada persidangan sengketa pelaku usaha antara Perusahaan Alat Berat Raksasa dari Jepang, PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia (Kobelco) dengan PT Artemore Tradia Penta, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (08/04/2019) lalu.

Pihak PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia (Kobelco) sebagai pelaku usaha di Indonesia, sudah tidak jujur, penuh skenario dalam operasional perusahaan dan cenderung hendak mematikan pelaku usaha lainnya yakni PT Artemore Tradia Penta yang menjadi lawannya.

“Pendapat kami, perusahaan yang tidak jujur, tidak terbuka seperti itu malah sudah menciderai hukum Indonesia, dan menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap Undang Undang Perlindungan Konsumen, sehingga konsumen Indonesia sangat dirugikan,” tutur Rolas Budiman Sitinjak.

Pada persidangan itu, pihak penggugat yakni PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia (Kobelco) melalui kuasa hukumnya, Rahmat Siregar dan Bernard sempat mengajukan protes kepada Majelis Hakim karena kehadiran BPKN dalam persidangan, atas kehadiran Rolas Budiman Sitinjak dari BPKN yang menjadi Saksi Ahli atas nama Negara Indonesia .

“Kami keberatan dengan hadirnya BPKN dalam persidangan ini. Tidak relevan dengan persengketaan yang sedang kami ajukan,” tutur Rahmat Siregar.

Namun Kuasa Hukum PT Artemore Tradia Penta, sebagai Tergugat, Bangun Sinaga mengingatkan, bahwa BPKN dihadirkan sebagai saksi ahli, bukan untuk menjelaskan sengketa yang diperkarakan.

“BPKN dihadirkan dalam hal ini sebagai perwakilan Negara, untuk memberikan penjelasan dan menengahi sesuai koridor hukum Negara. Tidak masuk ke substansi gugatan. Jika Penggugat tidak setuju dengan hadirnya Saksi Ahli dari BPKN, silakan Majelis Hakim yang meminta Penggugat tidak perlu menanggapi Ahli,” tutur Bangun Sinaga.

Hal itu juga diiyakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga mengijinkan Komisioner BPKN Rolas Budiman Sitinjak untuk menjelaskan keahliannya sebagai lembaga Negara yang melindungi konsumen.

Rolas Budiman Sitinjak juga tidak mau menjelaskan substansi persengketaan yang disampaikan. “Urusan perjanjian kerja sama mereka, ya itu bukan ranah saya. Saya hanya menjelaskan posisi saya di BPKN, menjelaskan tugas dan kewajiban BPKN dalam melindungi konsumen, sesuai amanat Undang Undang. Terkait kondisi barang, informasi barang, perjanjian mereka, ya harus saling jujur dan terbuka. Jangan bertentangan dengan UU,” ujar Rolas Budiman.

Kuasa Hukum PT Artemore Tradia Penta, sebagai Tergugat, Bangun Sinaga mengatakan kliennya digugat oleh PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia (Kobelco) atas pembayaran sejumlah alat berat. Padahal, kliennya melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

“Biar pihak Jepang, dan manajemen perusahaan itu tahu, bahwa merekalah yang teledor. Dan biarlah Negara dan Majelis Hakim yang menilai siapa yang sebenarnya ingkar dari perjanjian. Perjanjian dan pembayaran dilakukan, malah klien kami digugat. Ini semacam unsur kesengajaan merusak usaha kami,” ujar Bangun Sinaga.

Majelis Hakim pun belum memutus. Persidangan selanjutnya akan digelar pada Senin 22 April 2019 mendatang, dengan agenda Kesimpulan.



 

Pemilik PT Artemore Tradia Penta, Timbul Ginting mengatakan, pada awalnya pihaknya sudah selesai segala urusan transaksi dan pembayaran. Sudah ada bukti pelunasan yang dikeluarkan sendiri oleh PT Kobelco itu.

Namun, entah mengapa, secara sepihak PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia (Kobelco) memaksa dirinya membayarkan tagihan yang sudah tidak menjadi kewajibannya lagi. Dikarenakan sudah taka da kewajiban, Timbul pun menolak memenuhi permintaan PT Kobelco. Dirinya digugat di PN Jakarta Timur atas penolakannya itu.

“Saya dan perusahaan saya menjadi salah satu korban. Selain itu, masih ada sejumlah perusahaan milik orang Indonesia, yang menjalankan usaha dengan PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia (Kobelco) mengalami nasib yang sama seperti yang saya alami. Kami butuh keadilan, kami seperti dikriminalisasi dengan sewenang-wenang oleh PT Kobelco,” ujar Timbul Ginting.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*