PT Jakpro Bongkar Taman Ismail Marzuki, DPR Akan Panggil Anies Baswedan

Buntut Pembongkaran Pusat Seni Budaya Jakarta Taman Ismail Marzuki Komisi X DPR Akan Panggil Gubernur Anies dan DPRD

PT Jakpro Bongkar Taman Ismail Marzuki, DPR Akan Panggil Anies Baswedan. Buntut Pembongkaran Pusat Seni Budaya Jakarta Taman Ismail Marzuki Komisi X DPR Akan Panggil Gubernur Anies dan DPRD. Foto: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) Komisi X DPR RI dengan Forum Seniman Peduli TIM, di Gedung Nusantara I DPR RI Senayang, pada Senin 17 Februari 2020.
PT Jakpro Bongkar Taman Ismail Marzuki, DPR Akan Panggil Anies Baswedan. Buntut Pembongkaran Pusat Seni Budaya Jakarta Taman Ismail Marzuki Komisi X DPR Akan Panggil Gubernur Anies dan DPRD. Foto: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) Komisi X DPR RI dengan Forum Seniman Peduli TIM, di Gedung Nusantara I DPR RI Senayang, pada Senin 17 Februari 2020.

Komisi X DPR RI akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan DPRD Provinsi DKI untuk dimintai penjelasan terkait peralihan Pusat Kesenian dan Kebudayaan Taman Ismail Marzuki (TIM), yang akan dialihkan menjadi pasar dan hotel.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat menerima para seniman dan budayawan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Forum Seniman Peduli TIM, di Gedung Nusantara I DPR RI Senayang, pada Senin 17 Februari 2020.

Ketua Komisi X Syaiful Huda  menegaskan, pihaknya akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai pertanggungjawaban terkait proyek revitalisasi Taman Iskandar Marzuki (TIM). Pihak DPRD DKI dan PT Jakarta Propertindo sebagai pemegang proyek pun bakal dipanggil menemani Anies.

“Komisi X mendukung upaya moratorium revitalisasi tim, komisi X akan memanggil Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan PT Jakpro,” kata Ketua Komisi X Syaiful Huda.

Syaiful mengatakan pemanggilan dilakukan setelah adanya laporan dari Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki yang menyambangi DPR dan menyampaikan persoalan yang dihadapi mereka di TIM. Syaiful juga berencana menghentikan proyek revitalisasi hingga permasalahan ini menemukan diselesaikan semua pihak.

Syaiful mengatakan Anies salah langkah setelah menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 63 tahun 2019 untuk merevitalisasi TIM. Menurutnya, peraturan itu justru membuat gaduh masyarakat.

Senada dengan Ketua Komisi X, anggota Komisi X DPR Dede Yusuf menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tak boleh menjadikan TIM sebagai kawasan komersil dengan dalih revitalisasi. Proyek Revitaliasasi TIM itu dianggap telah mengorbankan pegiat dan pekerja seni.

“Tentu jangan juga dikomersialisasikan. Karena tanpa dukungan pemerintah, seniman, dan budayawan belum tentu bisa survive jika harus melawan arus budaya pop komersil,” tutur Dede Yusuf.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, Pemprov DKI jangan mengesampingkan nasib para seniman. Ia menyampaikan sejatinya Komisi X tak menolak proyek revitalisasi kawasan TIM. Dengan catatan sesuai aturan dan melibatkan seniman di dalamnya.

“Semua kan dilakukan dengan sesuai aturan, dan tata cara penyusunan kebijakan dengan melibatkan stakeholder, itu yang jadi concern,” ujar Dede.

Ia menjelaskan revitalisasi jangan menghilangkan fungsi TIM sebagai pusat ekspresi seni dan budaya. Revitalisasi bukan hanya untuk kepentingan bisnis.

“Ada tinjauan historis, sosiologis, dan fungsi sologis. Fungsi utama adalah untuk kegiatan seni budaya nasional, bukan untik hotel, dan lain-lain,” tutur Dede.

Sebelumnya, para seniman dan budayawan yang menamakan diri  Forum Seniman Peduli TIM menyampaikan permintaan dan tuntutan mereka kepada para legislator dalam RDPU dengan Komisi X DPR RI pada hari Senin, 17 Februari 2020, di Gedung Nusantara I DPR RI.

Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYAJhohannes Marbun atau disapa Joe alias Mas Marbun, yang menjadi salah seorang jurubicara Forum Seniman Peduli TIM menyampaikan, pada pertemuan RDPU dengan Komisi X DPR RI itu, mereka menyampaikan tuntutannya, agar dibatalkan proses pengalihan fungsi TIM dari Pusat Kesenian Budaya menjadi komersil.

“Itu kita tolak pembangunan atas nama revitaliasasi yang menjadi komersil. TIM itu pusat seni dan budaya, dan mestinya dikelola oleh para seniman dan budayawan, dengan tetap mengedepankan fungsi utamanya sebagai pusat seni dan kebuayaan,” tutur Joe.

Dalam pernyataan bersama Forum Seniman Peduli TIM, lanjut Joe, disampaikan ke DPR dan Gubernur DKI Jakarta maupun ke DPRD Provinsi DKI agar menghentikan proyek revitaliasi berbau bisnis semata itu.

Joe menerangkan, sudah berbulan-bulan lamanya para seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM melakukan aksi silent movement sebagai bentuk penolakan terhadap PT Jakpro yang akan mengelola Taman Ismail Marzuki (TIM) selama 28 tahun setelah revitalisasi menurut Pergub 63 tahun 2019.

Para seniman dan budayawan di beberapa daerah Indonesia bahkan WNI yang berada di luar negeri seperti Belanda, Belgia, Jerman, Austria, Canbera Australia, Portugal, Amerika, Inggris, Swedia, Malaysia dan Taiwan, turut memberikan dukungan terhadap gerakan #saveTIM dari Forum Seniman Peduli TIM untuk menolak rencana berdirinya hotel di Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki.

“Mereka mengirim video, foto-foto dengan slogan maupun foto menutup sebelah mata dengan tangan sebagai simbol perlawanan agar kesenian dan kebudayaan jangan dipandang sebelah mata. Ini menunjukkan bahwa Taman Ismail Marzuki bukan hanya milik seniman Jakarta, tapi sudah menjadi milik seluruh warga negara Indonesia yang patut dijaga kelestariannya sebagai situs cagar budaya,” jelasnya.

Beberapa kali pertemuan, diskusi dan mediasi oleh DPRD antara perwakilan Forum Seniman Peduli TIM dengan Pemprov DKI dan Jakpro sudah dilakukan. Namun hingga saat ini masih terus berlangsung pembongkaran seluruh area termasuk bangunan-bangunan utama di TIM oleh PT Jakpro.

Penghancuran ruang kebudayaan dan ruang kreatif bagi seniman semacam ini adalah Genosida Kebudayaan.

Salah satu aksi monumental yang telah dilakukan oleh Forum Seniman Peduli TIM adalah Pertunjukan Terakhir di atas puing reruntuhan bangunan bersejarah Gedung Teater Graha Bhakti Budaya pada Jumat, 14 Februari 2020.

“ Dan sebagai kelanjutan dari upaya mempertahankan marwah Taman Ismail Marzuki, Forum Seniman Peduli TIM akan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPR RI bertempat di Gedung Nusantara 1 pada hari Senin kemarin,” ungkap Joe.

Kedatangan Forum Seniman Peduli TIM ke DPR RI akan disertai performing art yang dikoordinir oleh Mogan Pasaribu dan Exan Zen.

Juru bicara yang mewakili adalah Radhar Panca Dahana, Noorca M Massardi, Tatan Daniel dan Jhohannes Marbun.

“Hal paling penting yang akan disampaikan adalah pembacaan dan penyerahan Tutuntutan Forum Seniman Peduli TIM ke Komisi X DPR RI,” ujar Joe.

Isi tuntutannya menyatakan, Kami Seniman, Budayawan dan Pekerja Budaya yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM, yang bekerja dan berkreasi di dalam kompleks Taman Ismail Marzuki sepanjang usianya, berdasar pada,satu, tetap dipaksakannya pelaksanaan pembongkaran/pembangunan TIM yang didasarkan pada desain Revitalisasi dari Pemda DKI Jakarta walau sudah ditolak dengan keras.

“Dua, tetap berlakunya ketentuan dalam Pergub 63 Tahun 2019 yang memberi wewenang pada Jakpro sebagai pengelola TIM selama 28 tahun mendatang,” lanjut Joe membacakan tuntutan Forum Seniman Peduli TIM.

Tiga, dinafikannya maksud dan misi dari (Alm) Ali Sadikin, Gubernur DKI sejak 28 April 1966-Juli 1977, pada saat mendirikan TIM sebagai Rumah Ekspresi Seniman/Budayawan.

Empat, dikhianatinya konstitusi kita, UUD ’45 Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Oleh karena itu, Forum Seniman Peduli TIM menuntut dengan keras, moratorium seluruh pembangunan/pembongkaran TIM oleh Pemda DKI yang dilaksanakan Jakpro atas nama program Revitalisasi TIM.

“Dua, mencabut segera ketentuan tentang pemberian wewenang pada Jakpro sebagai pengelola TIM berapapun kurun waktunya,” ujarnya.

Tiga, menghentikan segala bentuk revitalisasi, apapun terminologi yang digunakan, sebelum ada pembicaraan yang komprehensif dengan seniman/budayawan/pekerja budaya sebagai pemangku kepentingan.

Selanjutnya, para pejabat negara/publik, baik di Pusat maupun Daerah, terutama DKI Jakarta, mengubah cara pandang mereka yang keliru dan menyesatkan tentang makna, peran dan fungsi Seni dan Kebudayaan dalam sejarah bangsa ini.

“Dan terakhir, memosisikan kembali kebudayaan sebagai pondasi dari pembangunan bangsa dan negara di seluruh dimensinya dan membangun infrastruktur yang dibutuhkannya sebagai obligasi konstitusional sekaligus sebagai investor bangsa,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan