PSBB Transisi Jadi Ajang Pemerasan Oknum Satpol PP Kepada Pemilik Cafe, Gubernur Anies Harus Menindak Tegas

PSBB Transisi Jadi Ajang Pemerasan Oknum Satpol PP Kepada Pemilik Cafe, Gubernur Anies Harus Menindak Tegas

- in DAERAH, EKBIS, HUKUM, NASIONAL
95
0
PSBB Transisi Jadi Ajang Pemerasan Oknum Satpol Kepada Pemilik Cafe, Gubernur Anies Harus Menindak Tegas. – Foto: Satpol PP Kota Jakarta Pusat. (Net)PSBB Transisi Jadi Ajang Pemerasan Oknum Satpol Kepada Pemilik Cafe, Gubernur Anies Harus Menindak Tegas. – Foto: Satpol PP Kota Jakarta Pusat. (Net)

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan jajarannya diminta segera menindaktegas para oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lingkungan DKI Jakarta, yang diduga memanfaatkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Transisi (PSBB Transisi) di Ibukota Jakarta sebagai ajang pemerasan kepada cafe-cafe yang memulai membuka usahanya di masa sulit ini.

Salah seorang pengelola Cafe di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, mengaku sering didatangi sejumlah oknum Satpol PP dari Jakarta Pusat, dan meminta sejumlah uang agar usaha yang baru saja mulai beroperasi setelah sekian bulan berhenti karena pandemi Covid-19 itu bisa berjalan kembali.

Tidak tanggung-tanggung, menurut pria berkepala plontos yang enggan disebut namanya ini, oknum Satpol PP dari Jakarta Pusat itu rutin mendatangi cafe yang dikelolanya, dan selalu melakukan penyelesaian dengan meminta sejumlah uang.

“Lima juta diminta. Saya kan gak sanggup. Cafe belum ramai pengunjung karena masih sepi dengan pemberlakuan PSBB Covid ini,” ungkap pria yang belum lama mengelola Cafe inisial PLM di Menteng, Jakarta Pusat itu, Minggu (16/08/2020).

Dia juga mengeluhkan, para karyawannya yang akhirnya harus mengalami pemotongan upah. Selain karena cafe sepi pengunjung, para oknum Satpol PP dari Jakarta Pusat juga menyedot pendapatan cafe yang belum memadai di masa pandemi Covid-19 ini.

“Bagaimana saya mau bayar upah pekerja saya? Jadinya kemakan oleh mereka (oknum Satpol PP),” ujarnya.

Setiap kali mendatangi Cafe, lanjutnya, para oknum Satpol PP itu beralasan untuk mengecek pemberlakuan protokol kesehatan Covid-19 di tempat usahanya itu. Padahal, ijin dan juga ketentuan protokol kesehatan sudah diterapkannya di Cafe.

“Entahlah, ada saja alasan yang dibuat mereka. Entah terlihatnya di sekitar Cafe ada salah satu pengunjung yang kebetulan belum mengenakan maskerlah, entah apakah sudah di cek kesehatanlah. Padahal, kami selalu nurut dengan ketentuan. Dan menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.

Karena itu, dia berharap, pimpinan Satpol PP dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menindak para oknum petugas seperti itu.

“Kalau boleh, juga dikembalikan aja uang yang diambilin itu. Itu kan buat bayar karyawan saya yang bekerja loh,” harapnya.

Pria ini sempat menyodorkan sejumlah nama Satpol PP dari Jakarta Pusat yang sering beroperasi dan meminta uang padanya. Yakni oknum Satpol PP dengan inisial Brn, Gtr, Aj, Vr.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional (Kasie Dalops) Satpol PP Kota Jakarta Pusat, Gatra menepis dugaan tersebut. Menurutnya, semua uang atau denda langsung dikirimkan ke Bank DKI sesuai Pergub 51 Tahun 2020.

“Kami memberikan sanksi denda yang langsung dibayarkan ke Bank DKI. Dan kami tidak pernah menerima cash. Karena berdasarkan ketetapan Pergub 51 seluruh denda di setor ke Bank DKI,” ujar Gatra ketika dikonfirmasi wartawan Sinarkeadilan.com, Minggu (16/08/2020).

Gatra juga mengatakan siap membuktikan setoran ke Bank DKI. “Kami (siap) lihatkan BAP dan juga setoran ke Bank DKI-nya,” ujarnya.

Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jamaludin mengingatkan, jika ada oknum Satpol PP yang terbukti meminta uang atau diduga melakukan pemerasan, maka petugas seperti itu telah melanggar ketentuan peraturan dan Undang-Undang.

“Saya sangat tidak setuju. Dan itu pasti ulah oknum Satpol PP yang tidak mencerminkan Satpol PP secara keseluruhan,” ujar Jamal.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini juga meminta oknum Satpol PP seperti itu segera ditindaktegas oleh pimpinannya.

Untuk keempat kalinya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan telah memperpanjang status Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau yang dikenal PSBB Transisi di Ibukota Jakarta. Perpanjangan pemberlakuan PSBB Transisi ini terhitung 13 Agustus 2020 sampai 27 Agustus 2020.

“Kami memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB masa transisi di fase pertama ini, untuk keempat kalinya hingga tanggal 27 Agustus 2020,” ujar Gubernur Anies, Rabu (13/08/2020) lalu.(JTM)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like