Proyek Reklamasi Dihentikan, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Sebut Ada 4 Pulau Yang Belum Dicabut Izinnya

Proyek Reklamasi Dihentikan, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Sebut Ada 4 Pulau Yang Belum Dicabut Izinnya.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) mengapresiasi langkah Gubernur Anies Baswedan yang menghentikan proyek reklamasi di wilayah pesisir Jakarta. Meski demikian, koalisi mencatat masih ada 4 pulau buatan yang belum dicabut izinnya.

Anggota KTSJ, Tigor Hutapea menerangkan, pulau-pulau reklamasi yang telah diberikan izin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjumlah 17 pulau, sedangkan izin yang dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta berjumlah 13 pulau.

“Jika Pemerintah Provinsi ingin menghentikan reklamasi, maka Gubernur Anies seharusnya mencabut izin 17 pulau tersebut tanpa terkecuali. Meskipun 4 pulau yang tidak dicabut izinnya telah terbangun, hal ini seharusnya bukan menjadi halangan untuk tidak mencabut izin pulau-pulau tersebut,” katanya dalam siaran persnya, Jumat (28/09/2018).

Meski, Gubernur DKI Jakarta melakukan pencabutan terhadap izin persetujuan prinsip dan pembatalan kerja sama, namun dalam catatan koalisi terdapat beberapa pulau yang sudah memiliki izin pelaksanaan reklamasi seperti Pulau F, Pulau I, Pulau K, dan Pulau G.

Pencabutan izin persetujuan prinsip dan pembatalan kerja sama dengan pengembang tidak serta merta secara hukum membatalkan izin pelaksanaan reklamasi. Perlu ada tindakan hukum lanjutan terhadap izin pelaksanaan reklamasi dengan melakukan pencabutan.

“Dengan demikian Pemerintah DKI Jakarta juga harus melakukan pencabutan atas izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan,” kata Tigor.

Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Simamora menambahkan, diperlukan transparansi terhadap pencabutan-pencabutan 13 izin reklamasi tersebut dengan melakukan publikasi surat pembatalan reklamasi dan juga rekomendasi Badan Pelaksana Pantura Jakarta yang menjadi dasar pencabutan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Pihaknya juga meminta keterbukaan informasi atas kelanjutan pulau yang sudah terbangun dan belum dicabut izinnya yaitu Pulau D, C, N, dan Pulau G. “Dibutuhkan kajian lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya untuk menentukan nasib 4 pulau tersebut. Pelibatan masyarakat luas juga diperlukan untuk ikut menentukan kelanjutan dari 4 pulau tersebut,” ujarnya.

KSTJ meminta pemerintah memastikan agar kegiatan pelaksanaan reklamasi tidak diatur lagi dalam peraturan perundang-perundangan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Pesisir dan Teluk Jakarta melalui penyusunan KLHS Tata Ruang.

“Harus dilakukan pemulihan atas ekosistem pesisir dan Teluk Jakarta yang diawali dengan menyusun rencana pemulihan oleh Pemerintah DKI Jakarta,” tambah Nelson.

Rencana pemulihan dibutuhkan karena setiap ekosistem menyediakan jasa ekosistem dengan kualitas dan nilai yang berbeda-beda sehingga membutuhkan upaya pemulihan yang berbeda-beda pula.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan penghentian segala proyek reklamasi di Teluk Jakarta. “Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebutsehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bisa saya umumkan hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan,” ujarnya.

Penghentian reklamasi itu diawali dengan menarik pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKS Pantura) bersama DPRD DKI pada Desember 2017.

Dua aturan itu kemudian menjadi alasan Anies menyegel proyek pembangunan pulau reklamasi pada 7 Juni 2018. Sebanyak 932 bangunan dan proyek di Pulau C dan D disegel. Selain itu, proyek lainnya pun dihentikan hingga dua raperda diatas selesai.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*