Proyek Keramba Jaring Apung Dikorup, KPK dan Jaksa Harus Usut Tuntas Semua

Ketua Divisi Humas Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBH Nelayan) Aris Munandar.
Ketua Divisi Humas Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBH Nelayan) Aris Munandar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan menuntaskan dugaan korupsi proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ketua Divisi Humas Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBH Nelayan) Aris Munandar menyampaikan, pihaknya menyambut baik progres penanganan kasus KJA di Sabang, Aceh. Bahkan, niat Kejaksaan Tinggi Aceh (Kejati Aceh) yang akan segera menetap tersangka, patut diacungi jempol.

“Ya, kami mendukung, sebentar lagi akan ada tersangka baru kasus Keramba Jaring Apung yang di Sabang. Ini kasus di KKP. Tapi jangan sampai kasus Keramba yang di Pangandaran dan Karimunjawa dilupakan ya. Kami berharap kepada KPK, Kejati Jabar dan Kejati Jawa Tengah agar bekerja maksimal mengungkap kasus yang di Pangandaran dan Karimunjawa,” tutur Juru Bicara LBH Nelayan Indonesia, Aris Munandar, di Jakarta, Selasa (06/08/2019).

Dalam kasus tersebut,menurutnya, KPK dan Kejaksaan sudah sangat luas kajiannya dan bukti proyek itupun gagal sudah melebihi dua alat bukti yang ada.

Jadi, ketika dua alat bukti sudah terpenuhi, maka mestinya secepatnya semua menjadi tersangka. Baik proyek Keramba yang di Sabang, maupun di Pangandaran dan Karimunjawa.

“Bayangkan Rp 100 miliar lebih kerugian negara atas proyek di tiga tempat itu,” ungkap Aris.

Lebih jauh, Aris menyebut, apalagi pejabat KKP diduga terlibat, sehingga bisa memudahkan penegak hukum menuntaskan masalah tersebut.

Dia mengatakan, aparat penegak hukum harus juga menjerat para pelaku dengan adanya gratifikasi.

“Bahkan, ataukah ada muncul dugaan pembiayaan beberapa kegiatan KKP dari keuntungan atau fee proyek KJA itu. Ini yang harus diteliti kembali oleh KPK dan Kejaksaan,” ujarnya.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Aceh T Rahmatsyah menyebutkan, tim penyidik sudah mengantongi nama-nama calon tersangka korupsi proyek pengadaan keramba jaring apung di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

Yang pasti calon tersangka lebih dari seorang. Namun, belum bisa disebutkan siapa saja nama tersangka proyek KJA yang bertempat di Pulau Weh, Kota Sabang, Provinsi Aceh, tersebut. Karena belum ditetapkan. Penetapan tersangka setelah kasus itu diekspos di internal Kejaksaan Tinggi Aceh.

Dalam penanganan kasus korupsi KKP tersebut, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh sudah menyita delapan keramba apung beserta jaringnya dan satu unit tongkang pakan ikan.

Kemudian, satu paket sistem distribusi pakan, pipa pakan, satu set sistem kamera pemantau, serta satu unit kapal beserta perangkatnya. Semua barang yang disita tersebut berlokasi di Pulau Weh, Kota Sabang.

Selain menyita aset, tim penyidik juga menyita uang tunai Rp 36,2 miliar. Uang tersebut diserahkan langsung dalam bentuk tunai oleh PT Perikanan Nusantara kepada Kejaksaan Tinggi Aceh.

Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBH Nelayan) mendorong Kejati Aceh untuk memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti.

“Karena kasus korupsi KJA ini harus ada pertanggungjawaban pemberi kuasa anggaran yakni Menteri KKP RI,” ujar Aris.

Lagi pula, proses penyelidiki dugaan korupsi pengadaan proyek percontohan budi daya ikan lepas pantai pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Direktorat Pakan dan Obat Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sejak 2018 itu, merupakan satu kesatuan antara pejabat menteri dengan para anak buahnya. “Pastinya ada dugaan modus pengaturan proyek,” ucapnya.

Proyek tersebut dilaksanakan pada 2017 dengan anggaran Rp 50 miliar. Proyek pengadaan tersebut dimenangkan PT Perikanan Nusantara dengan nilai kontrak Rp 45,58 miliar.

“Proses penunjukkan PT Perinus itu kita ragukan. Bisa jadi tanpa melalui tender. Karena perusahaan lainnya sebelum tender kemungkinan disingkirkan,” ujar Aris.

Dia mengingatkan, temuan penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh bisa menjadi acuan pokok perkara tindak pidana korupsi untuk mengungkap proyek Keramba yang berada di Pangandaran dan Karimunjawa.

Karena, semua 3 tempat pekerjaan proyek tersebut, dikerjakan tidak sesuai spesifikasi. Perusahaan juga tidak bisa menyelesaikan pekerjaan 100 persen.

“Pekerjaan diselesaikan pada Januari 2018, sedangkan pencairan sudah dibayarkan pada 29 Desember 2017,” ungkap Aris lagi.

Menurut dia, ketiga tempat proyek ini, baik di Sabang, Pangandaran dan Karimunjawa, terdapat indikasi kelebihan bayar.

Kalau yang di Sabang, pihak KKP membayar 89 persen dari seharusnya 75 persen pekerjaan. Total yang dibayarkan Rp40,8 lebih dari nilai kontrak Rp45,58 miliar.

“Belum lagi yang di Pangandaran dan Karimunjawa. Sehingga kalau di hitung sangat besar kerugian Negara,” ucapnya.

Dia berharap, KPK bersama kejaksaan di wilayah ketiga proyek KJA bermasalah itu berkoordinasi dan bersegera mengungkap serta mengusut tuntas dugaan korupsi KJA tersebut. “Karena sudah jelas muncul kerugian negara yang sangat besar disana,” tutupnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan