Proyek Cetak Sawah Baru di Kementan Bermasalah

Kedaulatan Beras Masih Jauh

Peternakan Unggas Dikuasai Segelintir Pemain Besar, Pemerintah Gagal, Ya Menteri Amran Gagal.

Pemerintah disarankan segera merealisasikan proyek cetak sawah untuk target terpenuhinya produksi beras dalam negeri.

Realisasi Cetak Sawah itu perlu segera dilakukan, agar impor beras bisa ditekan sekecil mungkin, bahkan impor beras pun bisa ditiadakan nantinya.

Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA), Yeka Hendra Fatika menuturkan, sampai saat ini, persoalan-persoalan teknis masih mendera pencetakan sawah baru itu.

Urusan luasan sawah yang akan dicetak, komposisi anggaran pencetakan sawah baru, hingga urusan teknis yang lain sering dibuat menjadi kendala, yang pada akhirnya produksi beras dalam negeri anjlok, kedaulatan beras pun tidak terjadi, dan selanjutnya impor pun menjadi pilihan.

“Data yang dipakai Kementerian Pertanian untuk pencetakan lahan baru dari tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan, Cetak Sawah baru itu dilakukan dengan kegiatan optimalisasi lahan rawa seluas 1 juta hektar, dan ditambah 200 ribu sawah baru yang dicetak. Jadi totalnya mencapai 1,2 juta hektar,” tutur Yeka Hendra Fatika, Kamis (24/01/2019).

Lebih lanjut, pria yang juga peneliti di Agriwatch Foundation itu mengatakan, biaya cetak untuk satu hektar sawah baru mencapai Rp 16 juta. “Jadi, bukan Rp 16,9 juta per hektar. Masih diangka Rp 16 juta kok,” ujarnya.

Menurut dia, mandegnya pencetakan sawah baru mengakibatkan minimnya produksi beras di Indonesia. Kebijakan lanjutan yang diambil pemerintah dalam kondisi seperti itu adalah impor beras.

“Sebaiknya, kedaulatan beras Indonesia ini dimulai dari proses planning. Perencanaan yang matang terkait pencetakan sawah baru. Yang terjadi saat ini, sepertinya tidak terjadi planning yang matang,” ujarnya.

Pegiat Pertanian lainnya, Cucun mengatakan, biaya cetak sawah baru tidak sampai Rp 16,9 juta per hektar. Anehnya, dalam sejumlah pencetakan sawah baru yang dilakukan, harga cetak sawah baru dengan membeli lahan bekas kok sama biayanya.

“Ibaratnya, beli baju. Masa beli baju baru sama harganya dengan beli baju bekas?” ujarnya.

Cucun menyarankan, sebaiknya proyek Cetak Sawah yang dikomandoi Kementerian Pertanian itu diaudit terlebih dahulu, sebelum melanjutkannya lagi. “Soalnya, kalau urusan harga saja sudah mencurigakan, ya ada kemungkinan celah korupsi telah terjadi di sana,” ujarnya.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mempertanyakan data dan juga pernyataan-pernyataan pemerintah dalam proyek Cetak Sawah Baru itu.

Menurut dia, pemerintah tidak transparan, tidak logis dan hanya sering bermain kata-kata yang jauh dari faktual.

Jika mengikuti data Kementan, lanjut Salamuddin Daeng, pada 2017, Kementan menargetkan cetak sawah baru seluas 80.000 hektar. Adapun, pada tahun sebelumnya, dari target yang dicanangkan 134.000 hektar, dan hanya terealisasi seluas 129.000 hektar.

Berdasarkan data Kementan juga, lanjutnya, saat ini terdapat 11,68 juta hektar lahan tidur yang masih dapat dioptimalkan, baik untuk cetak sawah baru maupun untuk pembukaan lahan pertanian lainnya. Hingga saat ini, luas lahan sawah mencapai 8,11 juta hektar dengan kemampuan produksi padi mencapai 75 juta ton.

“Kalau saya melihat, itu adalah manuver sana sini. Logikanya, kalau baca statemen Kementan itu, itu statemen orang aneh. Nah, sekarang, pertanyaan mengapa target tahun berikutnya lebih rendah? Kenapa dia membahasakan data rencana tahun sebelumnya tidak tercapai? Kenapa dia membekukan data potensi lahan yang sangat bombastis 7 juta hektar lebih? Ini tidak transparan,” tutur Salamuddin Daeng.

Proyek Cetak Sawah Baru Kok Berubah Jadi Optimalisasi Rawa

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengkritisi tata cara pengelolaan proyek Cetak Sawah Baru yang dicanangkan pemerintah.

Dari sejumlah laporan yang dipublikasi oleh Kementan, terjadi upaya pebiasan terkait kinerja dan juga capaiannya dalam pencetakan Sawah Baru.

Seperti, pengakuan Kementan yang menyebut adanya optimalisasi rawa seluas 1 juta hektar yang dimasukkan dalam urusan proyek Cetak Sawah Baru. Sangat bias.

“Kementan tidak transparan di titik mana saja yang diklaim sebagai pencetakan sawah baru dan bagaimana produktivitasnya. Bagaimana bisa kegiatan optimalisasi rawa seluas 1 juta hektar diklaim sebagai program Cetak Sawah Baru? Optimalisasi ya optimalisasi, rawa ya rawa. Cetak Sawah ya cetak sawah, sawah baru ya sawah baru. Itu aja pun mau dipermainkan dalam kata-kata,” bebernya, Kamis (24/01/2019).

Harus ditegaskan, lanjut Salamuddin Daeng, optimalisasi rawa bukanlah program Cetak Sawah Baru. Jika rawa yang dianggap sebagai cetak sawah baru, katanya, berarti sisanya adalah optimalisasi, dan bukan cetak sawah baru.

“Jangan pula semua rawa yang ada di Indonesia diklaim sebagai cetak sawah baru atau optimalisasi sawah. Optimalisasi ya bukan sawah baru dong,”ujarnya.

Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA), Yeka Hendra Fatika mengatakan, defenisi optimalisasi adalah dalam rangka peningkatan  sawah  yang existing. Bukan cetak sawah baru.

Biasanya, lanjut dia, optimalisasi  itu ditujukan untuk  pembenahan  sawah  terlantar. “Ya sawah yang sudah ada, dibersihkan kembali, siapkan  air, rapikan bedengan, lalu tanam. Begitu sederhananya,” ujar Yeka.

Nah, kalau optimalisasi rawa untuk dijadikan sawah, menurut Yeka, belum ada hitung-hitungannya yang pasti. Apakah biaya optimalisasi rawa sama dengan biaya optimalisasi sawah atau sama dengan anggaran Cetak Sawah baru? “Biaya optimalisasi rawa saya enggak tahu,” katanya.

Dia menegaskan, jika pun pemerintah hendak membuat program baru, misalnya program Optimalisasi Rawa Untuk Pertanian, Program Optimalisasi Sawah untuk produksi padi, maka itu menjadi proyek terpisah dari proyek Cetak Sawah Baru.

“Yang kita pertanyakan kan sudah sejauh mana kini proyek Cetak Sawah Baru, yang katanya bisa dipergunakan untuk meningkatkan produksi beras, supaya tidak impor melulu,” ujarnya.

Masih Banyak Rawa, Kementan Geser Proyek Cetak Sawah Baru Menjadi Optimalisasi Rawa

Sepanjang 2014 sampai 2018, luas area cetak sawah secara keseluruhan mencapai 215.811 hektare. Namun ada penurunan selama beberapa tahun terakhir.

Kementerian Pertanian akan mengalihkan program cetak sawah baru menjadi optimalisasi lahan rawa. Proses pergeseran perluasan lahan tanam itu dilakukan karena minimnya anggaran dan sejumkah kendala dalam proses verifikasi lahan.

Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana, Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana mengatakan, masih banyak masyarakat miskin yang memiliki lahan rawa.

“Sementara cetak sawah itu daerahnya harus clean and clear, tetapi Area Penggunaan Lain (APL) semakin terbatas,” tuturnya.

Pergeseran itu terlihat dari capaian cetak sawah baru oleh Kementerian Pertanian. Sepanjang 2014 sampai 2018, luas area cetak sawah  secara keseluruhan mencapai 215.811 hektar.

Namun, jika dilihat beberapa tahun terakhir, kegiatan cetak sawah terus menurun. Pada 2015, realisasi program cetak sawah mencapai sekitar 20.070 hektar,  kemudian meningkat jadi 129.096 hektar pada  2016.

Pada 2017,  jumlahnya turun menjadi separuhnya atau hanya sekitar 60.243 hektare.  Adapun realisasi 2018,  hingga saat ini capaiannya baru mencapai 6.402 hektar.

Sementara itu, optimasi lahan rawa yang mulai 2016 dengan luas 3.999 hektaretumbuh melambat pada 2017 yang capaiannya 3.529 hektare. Namun, tahun ini, perkembangannya justru melesat menjadi 16.400 hektare. Alhasil, secara keseluruhan capaian sudah sebanyak 23.928 hektar.

Pending menjelaskan tahun ini  pemerintah menargetkan optimalisasi lahan rawa bisa  mencapai 41 ribu hektare.

“Kami beralih fokus menjadi lahan rawa, targetnya tak tercapai karena anggarannya hanya cukup untuk 16.400 hektar,” ujarnya.

Kementerian Pertanian masih melakukan koordinasi untuk peningkatan lahan rawa baru yang akan dikembangkan untuk tanaman pangan. Survei investigasi dan lahan akan difokus di bebrapa wilayah seperti di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Lampung.

Menurutnya, lahan rawa Indonesia merupakan lahan pertanian produktif yang luas dengan  potensi produktivitasnya yang bisa mencapai 7,4 ton per hektar, jauh lebih tinggi dibandingkan produktivitas varietas lokal yang hanya 2,5 sampai 3 ton per hektar.

Meski begitu, pengubahan rawa menjadi sawah masih harus  melalalui beberapa tahapan dan memerlukan waktu supaya lahan bisa berproduksi. Tanah mesti melewati 3 tahapan untuk proses pengerasan agar bisa ditanami tumbuhan.

“Selama 3 tahun kami melakukan rekayasa sosial, kemudian ada pemantapan kegiatan budidaya, dan mulai produksi,” katanya.

Mentan Klaim Indonesia Surplus Beras

Menteri PertanianAmran Sulaiman mengaku tak ingin ada polemik dan perdebatan data produksi pertanian.

Hal itu disampaikannya usai membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Pertanian di Hotel Bidakara, Senin (14/1/2019).

“Data pertanian, kami kerja sama dan minta tanda tangan BPS (Badan Pusat Statistik),” ujar Amran.

Menurut dia, tugas pokok dan fungsi Kementan berkaitan dengan produksi, teknologi, dan penyiapan sarana serta prasarana pertanian.

Amran mengklaim, Indonesia sebenarnya sudah mencapai swasembada beras pada tahun lalu. Dia mengacu pada data produksi beras terbaru BPS yang dirilis pada September yang menunjukkan Indonesia surplus 2,85 juta ton sepanjang 2018.

“Padi kita surplus kan, data BPS 2,85 juta ton. Jagung, kita sudah ekspor. Gula, satu-satu kita bereskan. Kedelai berikutnya,” ujarnya.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso menegaskan pentingnya sinkronisasi data pangan antar kementerian/lembaga supaya tidak menimbulkan kegaduhan terkait kebijakan impor seperti yang selama ini terjadi.

“Apa kita perlu impor atau tidak, kalau kita memang perlu impor, berapa sih sebenarnya yang dibutuhkan. Intinya itu,” ujar pria yang akrab disebut Buwas.

Buwas mencontohkan, komoditas jagung. Kementan memperkirakan produksi jagung tahun 2018 mencapai 30 juta pipilan kering (PK). Namun demikian, pemerintah memutuskan impor jagung untuk pakan ternak sebesar 100 ribu ton lantaran kekurangan pasokan kepada peternak.

Jumlah itu kemudian diputuskan ditambah sebesar 30 ribu ton yang akan direalisasikan di bulan Februari.

“Pasti ada yang salah. Apakah salah datanya, salah petaninya atau salah pendistribusiannya. Ini nanti kita akan kaji sehingga ke depan tidak ada lagi kesalahan seperti itu,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan