Breaking News

Proses Persidangan Tidak Fair, Perjuangkan Anaknya Yang Jadi Buta di Lapas, Ibu Napi Pingsan di Pengadilan

Proses Persidangan Tidak Fair, Perjuangkan Anaknya Yang Jadi Buta di Lapas, Ibu Napi Pingsan di Pengadilan.

Rabu, 13 Maret 2019, adalah persidangan pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oknum sipir kepada salah seorang warga binaan atau narapidana (napi) Lembaga Pemayasrakatan (Lapas) Bukit Semut, Sungailiat, Bangka Belitung.

Setelah ditunda sepekan dari jadwal sebelumnya, sidang pembacaan vonis pun digelar oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Oloan Exodus Hutabarat, dengan hakim anggota Joni dan Andini, dilakukan di Pengadilan Negeri Sungailiat (PN Sungailiat).

Ernita Simanjuntak, yakni ibundanya Renhad Huhataean, napi yang mengalami penganiayaan berat hingga mengalami kebutaan permanen di kedua bola matanya, tak dapat menahan gejolak emosinya begitu Majelis Hakim membacakan vonis kepada oknum sipir sipelaku penganiayaan itu hanya 3 tahun penjara.

Belum sempat menyampaikan seluruh protesnya atas keputusan yang dianggapnya tidak adil bagi putra pertamanya itu, Ernita Simanjuntak jatuh pingsan di ruang persidangan.

Setelah dibawa ke Rumah Sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan dan siuman, Ernita menuturkan, sejak pagi harinya dirinya sudah merasakan sesuatu yang tidak nyaman di hatinya.

Untuk ukuran Kabupaten Sungailiat di Bangka Belitung, ruang persidangan di PN Sungailiat itu penuh sesak dengan pengunjung sidang. Para pengunjung mayoritas adalah pengawai dan sipir dari Lapas Bukitsemut, Sungailiat.

“Saya juga mengajak sanak saudaraku yang berkenan menghadiri persidangan pembacaan vonis terhadap pelaku penganiayaan berat kepada anakku itu. Supaya mereka juga tahu betapa kejamnya perlakuan sipir yang membuat anakku Renhad itu buta total di penjara,” tutur Ernita Simanjuntak.

Melihat ruang sidang disesaki para sipir, Ernita merasa kalah jumlah. Bibirnya terkatup membisu, dan perlahan mengikuti pembacaan vonis oleh Majelis Hakim.

Dari beberapa poin pertimbangan yang dibacakan hakim, sangat jelas dipaparkan pengakuan oknum sipir yang menganiaya Renhad Hutahaean hingga menyebabkan kedua bola matanya buta permanen.

Selain itu, berdasarkan visum dan hasil operasi dokter ahli mata yang dihadirkan di persidangan, juga dijelaskan pada pertimbangan vonis itu bahwa Renhad telah mengalami buta permanen karena penganiayaan.

“Dari empat tahun tuntutan yang diajukan jaksa, hakimnya mengatakan supaya tidak berat sebelah, akhirnya diputuskan tiga tahun vonis buat si sipir yang menganiaya anak saya hingga buta. Itu yang membuat saya protes. Saya berdiri dan tidak terima dengan vonis yang tidak maksimal itu. Itu vonis kategori kekerasan ringan, atau biasa. Padahal itu anakku sudah buta. Maksimal 5 tahun ancamannya,” tutur Ernita menahan sesak.

Yang masih teringat Ernita sebelum tak sadarkan diri karena pingsan di ruang persidangan, dirinya terus menerus hiteris meminta keadilan.

“Saya teriak ke Hakimnya tolong berikan keadilan bagi anak saya. Saya teriak ke Presiden Jokowi, tolong berikan keadilan kepada anak saya. Saya teriak ke Menteri Hukum dan HAM tolong lepaskan anak saya dari penjara. Anakku sudah buta, tidak bisa berbuat apa-apa di penjara,” tuturnya lagi.

Dua jam lebih setelah pingsan dan dibawa ke rumah sakit, Ernita Simanjuntak masih tak bisa menerima vonis yang begitu rendah yang dijatuhkan kepada sipir penjara si penganiaya berat anaknya, yang kini menjadi buta.

“Ada pertimbangan yang saya dengar dibacakan Hakim, ada kejadian seorang anggota Polisi membunuh seseorang, menembak dan yang ditembaknya itu mati. Namun divonis dengan hukuman penjara ringan, sama seperti yang didapat Si Sipir itu. Saya tidak bisa terima itu,” beber Ernita.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ary Pratama yang membacakan tuntutan empat tahun penjara kepada si pelaku, menerima saja vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim itu. JPU tidak mengajukan banding. Sedangkan Tim Kuasa Hukum Pelaku Penganiayaan yakni si sipir, pada saat itu juga menyatakan mengajukan banding atas vonis 3 tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut.

“Ya memang si sipir mengakui dan terbukti dia menganiaya anak saya dan menyebabkan Renhad buta. Tetapi kok 3 tahun? Kami meminta divonis dengan maksimal, malah tiga tahun yang dibacakan,” sesalnya.

Wanita berusia 57 tahun ini berharap masih ada langkah terbaik yang bisa dilakukan, supaya anaknya Renhad Hutahaean dikeluarkan dari penjara.

“Biarlah dia ku rawat di rumah saja. Dia sudah buta, tidak tahu lagi nanti bagaimana dia menjalani hari-harinya di dalam penjara. Setiap kali saya besuk, selalu rawut kesedihan dan kehancuran yang tergambar di wajah anakku. Tolong Pak Presiden, Pak Jokowi, lepaskan anak saya dari penjara,” pintanya.

Sudah Ada SOP, Sipir Tidak Boleh Emosi, Hukuman Internal Akan Dijatuhkan

Kabag Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto mengingatkan, bagaimana pun kondisi yang ada di dalam Laaps, petugas Lapas seharusnya tidak boleh mengedepankan emosionalnya. Sekalipun menghadapi karakter narapidana yang terkadang memancing emosional petugas, petugas tidak boleh emosional,” tutur Ade Kusmanto.

Dia menegaskan, dalam melakukan pembinaan kepada napi atau warga binaan, para petugas wajib melakukan pendekatan pembinaan yang mengayomi. “Itu merupakan asas yang harus dikedepankan,” katanya.

Nah, untuk peristiwa dan proses hukum yang sudah menimpa Renhad Hutahaean, lanjut Ade Kusmanto, harus menjadi cermin bagi petugas pemasyarakatan lainnya, agar bekerja tidak dengan emosional, tetapi harus berdasarkan Standar Operasonal Prosedur (SOP).

Mengenai putusan yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan kepada sipir, menurut dia, pihaknya tidak berwenang mengomentarinya.

Namun, dari internal Ditjen PAS, akan dilakukan sanksi. “Mengenai putusan pengadilan menjadi ranah dari pengadilan. Kalau dari Ditjen PAS, tentunya sanksi kepegawaian,” tuturnya.

Ade mengatakan, ada sejumlah tingkatan sanksi yang bisa diterapkan kepada petugas yang terbukti melakukan pelanggaran. Dari tingkat yang paling ringan sampai berat. “Seperti turun pangkat, dan non-job jabatan, dan paling berat ya pemecatan dari pegawai,” ujarnya.

Ditjen PAS juga belum bisa menetapkan sanksi kepada sipir yang terbukti memukuli Renhad. Sebab, masih dilakukan proses hukum lanjutan.

“Menunggu putusan akhir pidananya. Menunggu hasil pemeriksaan kepegawaian dari inspektorat juga,” ujarnya.

Kepala Bidang Pembimbingan dan Penghentasan Anak dan Infokom Kantor Wilayah Bangka Belitung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ida Bagus Ardana menyampaikan, untuk menakar rasa keadilan memang tidaklah mudah. Satu sisi merasa adil, di sisi lain ada juga yang merasa tidak adil.

“Saya Cuma bisa berkomentar bahwa semua terjadi atas kehendak-NYA, dan kita hanya bisa introspeksi diri masing-masing, dan bersyukur atas segala yang telah Tuhan berikan ke kita. Semoga ada khikmahnya,” tuturnya.

Ida Bagus melanjutkan, selama ini, sepengetahuannya, belum pernah ada napi yang buta dalam menjalani hukumannya di Lapas diserahkan ke pihak keluarganya untuk diurus.

“Sesuai ketentuan dan putusan pengadilan tidak dimungkinkan. Tidak ada, kecuali ada keputusan lain yang menyatakan lain, misalnya upaya PK (Peninjauan Kembali),” ujarnya.

Sipir yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, lanjutnya, harus mengikuti proses hukum yang diputuskan kepadanya. Berbeda dengan Ade Kusmanto, Ida Bagus menyatakan, sipir yang melanggar secara pidana pun sulit dijatuhi sanksi secara internal. “Proses hukum adalah bentuk ketentuan tertinggi. Karena tidak mungkin dikenakan dua hukuman,” ujarnya.

Belum Pernah Ada Yang Dipukuli Sampai Buta, Napi Ditampung Di Poliklinik Lapas

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjen PAS) Liberti Sitinjak mengaku mengikuti persoalan yang dihadapi oleh Renhad Hutahaean itu.

Liberti Sitinjak yang baru dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kakanwil Kemenkumham) Jawa Barat pada Kamis, 21 Februari 2019 lalu, juga mengaku dua kali turun langsung untuk mengecek dan memeriksa kondisi sebenarnya.

“Kami sudah melakukan tugas dan kewajiban kami. Kami mengobati, dan melaksanakan kesepakatan yang dilakukan dengan Komnas HAM, agar memindahkan ke Lapas yang dianggap lebih baik. Itu sudah kami lakukan,” tutur Liberti Sitinjak, belum lama ini.

Untuk permintaan agar Renhad Hutahaean dipulangkan ke rumah ibunya agar bisa dirawat oleh keluarga, menurut Liberti, hal itu tidak pernah dilakukan dan belum pernah terjadi.

“Soalnya, belum ada juga aturan dan regulasi mengenai soal-soal seperti ini. Kami tidak mau dipersalakan. Dia harus tetap menjalankan hukumannya di dalam Lapas,” ujarnya.

Pihak Dirjen PAS juga mengaku telah melakukan investigasiatas kejadian pemukulan yang menyebabkan kebutaan terhadap Renhad itu.

Melalui sambungan whatsapp, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv PAS) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Maulidi Hilal, membenarkan dan menyampaikan kejadian tersebut merupakan kado selamat datang saat dirinya baru satu bulan menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv PAS).

“Betul, itu ‘kado selamat datang’ untuk saya saat bulan pertama di Bangka Belitung. Ternyata kejadiannya sebelum saya dilantik. Sebulan kemudian muncul ke permukaan,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Hilal ini telah memberikan imbauan kepada jajarannya agar menghentikan tindakan kekerasan dalam menghadapi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berulah.

“Ini pelajaran bagi kita semua. Tolong kawan-kawan yang saat ini menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis agar jangan pernah capek, jangan bosan. Kendalikan emosi yang bisa berakibat fatal terhadap diri kita dan organisasi,” imbaunya.

Senada dengan Hilal, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Kepatuhan Kode Etik Direktorat Kemanan dan Ketertiban, Kelik Sulistiyanto, membenarkan peristiwa tersebut setelah dilakukan investigasi lebih lanjut.

“Benar, ada peristiwa penamparan di pipi kanan dan kiri serta jidat sebanyak 1 kali yang dilakukan oleh petugas Lapas Sungai Liat atas nama Sudarman terhadap narapidana atas nama Renhad.  Sudah kami lakukan investigasi ke lapas, kejadian tersebut terjadi tanggal 23 April 2018 dipicu kekesalan petugas Sudarman terhadap narapidana Renhad yang telah melakukan fitnah kepada teman sesama narapidana atas nama Kholik,” ungkapnya.

Akibat perbuatannya, Sudarman telah diproses secara hukum dan mendapat vonis 3 tahun penjara oleh Kejaksaan Negeri Sungai Liat dan pihak Lapas Sungai Liat pun telah memberikan pengobatan terhadap Renhad.

“Saat ini narapidana Renhad ditempatkan di Lapas Pangkal Pinang dan menghuni poliklinik lapas,” ujar Kelik.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*