Proses Akreditasi Rumah Sakit Jangan Sampai Menghambat Pelayanan Kesehatan

Catatan Kepada Menteri Kesehatan, Proses Akreditasi Rumah Sakit Jangan Sampai Menghambat Pelayanan Kesehatan.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia diminta bertindak bijaksana selama melakukan proses akreditasi terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), sebab jika dalam masa proses akreditasi menyebabkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terhenti, maka itu akan sangat merugikan, dan malah menyalahi kewajiban pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Hal itu disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyikapi adanya sejumlah RUSD yang menghentikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dikarenakan sedang dalam proses akreditasi.

Timboel Siregar menuturkan, seperti yang terjadi pada RSUD Ibnu Sina di Gresik, Jawa Timur.

Pihak RSUD Ibnu Sina menghentikan kerja sama pelayanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan, karena sedang menjalani masa perpanjangan akreditasi rumah sakit.

Hal ini didasarkan pada pemberitahuan yang disampaikan RSUD Ibnu Sina, Gresik, bahwa untuk sementara RSUD Ibnu Sina tidak bisa melayani pasien BPJS Kesehatan, kecuali pasien hemodialisa dan gawat darurat.

“Pengumuman itu disampaikan sebagai tindak lanjut terputusnya kerjasama antara RSUD Ibnu Sina dengan BPJS Kesehatan, akibat RSUD Ibnu Sina belum selesai mengurus perpanjangan akreditasi. Pengumuman seperti itu akan berakibat langsung terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di sana,” tutur Timboel Siregar, Sabtu (04/05/2019).

Memang, masa akreditasi RSUD Ibnu Sina jatuh tempo bulan April lalu. Saat ini, rumah sakit itu sedang menunggu survei yang dilakukan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk proses perpanjangan akreditasinya.

“Kasus seperti ini juga terjadi di RSAD Udayana dan RSUD Karangasem Bali, namun RSAD Udayana dan RSUD Karangasem, saat ini sudah bekerjasama lagi dengan BPJS Kesehatan karena sudah mendapatkan perpanjangan akreditasi,” ungkap Timboel.

Memang, ditegaskan dia, fakta hukumnya saat ini akreditasi RSUD Ibnu Sina sudah jatuh tempo. Yang artinya RSUD Ibnu Sina belum memiliki akreditasi lagi. Dengan menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 Tahun 2013 junto Permenkes Nomor 99 Tahun 2015, Kementerian Kesehatan langsung menutup kesempatan RSUD tersebut bekerjasama lagi dengan BPJS Kesehatan.

“Karena dalam aturan tersebut, akreditasi dijadikan sebagai syarat untuk melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan,” terangnya.

Pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan seperti itu, tanpa menilai keberadaan RSUD tersebut yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Jadi, catatan saya kepada Ibu Menteri Kesehatan, Menkes langsung memutus kerja sama RSUD tersebut dengan BPJS Kesehatan. Ibu Menkes tidak memikirkan bagaimana bertambah sulitnya masyarakat peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan di RSUD tersebut,” ujarnya.

Timboel mengatakan, bukankah sudah menjadi rahasia umum bahwa peserta JKN pun terus mengalami persoalan mengakses pelayanan kesehatan di berbagai Rumah Sakit?

Nah, dengan adanya pemutusan kerjasama ini, maka peserta JKN akan semakin sulit mendapat layanan kesehatan. “Karena Rumah Sakit yang bisa melayaninya semakin berkurang jumlahnya,” ujarnya.

Memang, lanjutnya, sudah menjadi ketentuan wajib bagi Rumah Sakit untuk akreditasi. Hal itu dilakukan sebagai upayanya meningkatkan mutu pelayanan secara berkala.

Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit dan wajib dilakukan minimal 3 tahun sekali. Hal itu sesuai amanat Pasal, 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

“Apakah ketika RSUD tersebut masih dalam proses re-akreditasi maka dengan serta merta Pemerintah yang diwakili oleh Menkes tidak mengakui lagi kualitas pelayanan RSUD tersebut? Apakah lantas manajemen RSUD tersebut dinyatakan telah gagal melayani masyarakat dan merugikan masyarakat sehingga kerjasama harus diputus?” Tanya Timboel.

Dengan mempertimbangkan kondisi realitas seperti itu, Timboel meminta Menteri Kesehatan untuk bertindak bijak.

“Ibu Menkes harus bijak melihat proses ini. Jangan kaku melaksanakan ketentuan hukum positif yang ada,” ujarnya.

Menkes diminta me-review kembali, ketika pertama kali bagaimana kondisi riil masyarakat peserta JKN yang sangat membutuhkan RSUD tersebut.

Menkes juga hendaknya memperhatikan dampak bila RSUD tersebut tidak bisa diakses oleh peserta JKN, khususnya rakyat miskin.

Harusnya, lanjut Timboel, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 dan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 junto Permenkes Nomor 99 Tahun 2015, mesti dilihat sebagai regulasi yang hidup, yang berorientasi pada kesejahteraan dan keselamatan rakyat.

Timboel menyebut, Lawrence Meir Friedman yang ahli sosiologi hukum dari Stanford University itu, mengingatkan bahwa substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup atau living law, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau law books.

Bila Rumah Sakit yang belum memiliki akreditasi diberikan kesempatan untuk tetap bekerjasama dengan BPJS Kesehatan hingga 30 Juni 2019, mengapa RS yang sedang melakukan re-akreditasi, artinya RS tersebut sudah memiliki akreditasi sebelumnya, harus diputus kerjasamanya saat ini?

“Bila mau fair ya harusnya RS yang sedang re-akreditasi juga dikasih kesempatan hingga akhir Juni 2019. Aneh memang bila Menkes lebih percaya kepada Rumah Sakit yang belum memiliki akreditasi dibandingkan dengan Rumah Sakit yang sedang proses re-akreditasi,” ujar Timboel.

Dia mengatakan, persoalan akreditasi dan re-akreditasi, khususnya untuk RSUD, juga harus menjadi perhatian para Kepala Daerah, agar seluruh Direksi RSUD bisa segera mengajukan akreditasi atau melakukan re-akreditasi, sehingga pelayanan kepada peserta JKN tidak terkendala.

Bila ada Direksi RSUD yang lalai, kata Timbpel, maka Kepala Daerah harus menegurnya. “Dan bila perlu diganti. Saya menilai para Kepala Daerah mempunyai tanggungjawab atas pelayanan kesehatan yang baik bagi rakyatnya,” ujarnya.

Dikatakan Timboel, BPJS Watch meminta agar Menteri Kesehatan tetap membuka kerjasama RSUD Ibnu Sina di Gresik dan Rumah-Rumah Sakit lainnya yang sedang dalam proses re-akreditasi dengan BPJS Kesehatan. “Sehingga rakyat peserta JKN dapat terlayani,” tutupnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*