Breaking News

Program-Program Nelayan Jangan Diganggu, KPK dan Kejaksaan Agung Tolong Usut Tuntas Dugaan Korupsi di KKP

Program-Program Nelayan Jangan Diganggu, KPK dan Kejaksaan Agung Tolong Usut Tuntas Dugaan Korupsi di KKP. Program-Program Nelayan Jangan Diganggu, KPK dan Kejaksaan Agung Tolong Usut Tuntas Dugaan Korupsi di KKP.

Nelayan protes dengan berbagai program yang seharusnya mereka rasakan, namun terkendala dengan munculnya dugaan tindak pidana korupsi di sektor perikanan dan kelautan.

Program-program pro nelayan, mestinya mensejahterakan, bukan malah dibelit dengan urusan segelintir orang yang hendak mencari keuntungan pribadi dari pelaksanaan program-program itu.




Ketua DPP Kesatun Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata menyampaikan, adanya dugaan korupsi pengadaan Kapal Patroli Perikanan yang sedang diusut oleh aparat penegak hukum, hendaknya sebagai pintu masuk untuk memastikan kesejahteraan nelayan, agar permasalahan bantuan pemerintah lainnya kepada nelayan tidak dikorupsi.

“Program-program untuk kesejahteraan nelayan kita, jangan diganggu-ganggu dong. Jangan dikorupsi,” tutur Marthin Hadiwinata, di Jakarta, Jumat (24/05/2019).

Menurut dia, penyidikan korupsi pengadaan kapal patroli di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harusnya menjadi pintu masuk untuk berbagai program lain di sektor kelautan dan perikanan.




Salah satunya program bantuan kapal, dari bergulir hingga saat ini masih ditemui berbagai permasalahan yang terjadi dari mulai proses yang tidak partisipatif, model kapal yang tidak sesuai dengan yang diminta penerima, hingga bahan baku pembuatan kapal yang tidak layak dan tidak sesuai spesifikasi.

Kasus korupsi ini, sedang disidik KPK. Penyidikan dilakukan berkaitan dengan pengadaan kapal patroli cepat dan kapal untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) yang berasal dari tahun anggaran 2012-2016.  Kasus ini diduga telah merugikan negara hingga Rp179 miliar lebih.

Marthin Hadiwinata menyatakan, kejadian ini menunjukkan lemahnya managemen dan administrasi pengelolaan program pemerintah, setelah sebelumnya KKP juga mendapat predikat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK) berturut selama dua tahun antara tahun 2017 dan tahun 2018.




Dia menjelaskan, pada 2018, Kejaksaan Agung menindaklanjuti opini BPK dengan melakukan pengusutan dugaan korupsi dalam pengadaan kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2016.

“Informasi terakhir kasus ini masih ditingkatkan ke penyidikan,” ujarnya.

Ketua KNTI Basis Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Thamrin menuturkan, pihaknya mendorong kepada KPK untuk tidak berhenti melakukan penyelidikan yang terbatas  pada kasus korupsi kapal tersebut.

“Tetapi juga dapat mengembangkan pada program pengadaan kapal untuk nelayan yang pernah dicanangkan pada tahun 2016,” katanya.




Oleh karena itu, lanjut Thamrin, KPK dan Kejaksaan Agung harusnya bekerja sama untuk kembali mengusut kasus-kasus pengadaan kapal yang lainnya.

Sebagai Informasi, predikat TMP atau Disclaimer juga muncul setelah kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti mengalokasikan dana menca¬pai Rp 4 triliun untuk pengadaan kapal berbagai ukuran Pada tahun 2016.

Untuk pembuatan 1.365 kapal ukuran 3 GT (gross tonage) disediakan anggaran Rp 291,19 miliar. Pembuatan 1.020 kapal 5 GT Rp 435,19 miliar. Anggaran yang sama dialokasikan untuk membuat 720 kapal 10 GT. Anggaran pembuatan 210 kapal 20 GT Rp 863,04 miliar. Sedangkan anggaran itemized 30 kapal ukuran 30 GT Rp 49,38 miliar.




Thamrin juga meminta KPK agar turut membantu pelaksanaan program bank mikro nelayan yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Diterangkan Thamrin, program  ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Hal ini karena LPMUKP mendapatkan alokasi dana kelolaan sebesar Rp 500 Miliar di Tahun 2017 dan direncanakan mendapatkan alokasi tambahan dalam APBN 2018 sebesar Rp 850 Miliar.




“Untuk itu, kami meminta kepada KPK dan masyarakat secara luas, agar mendorong akses yang lebih luas dan turut mengawasi proses pemberian pinjaman bantuan permodalan tersebut,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*