Program JKN Jangan Asal Disamakan, Perlu Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan Loh..

Program JKN Jangan Asal Disamakan, Perlu Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan Loh..
Program JKN Jangan Asal Disamakan, Perlu Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan Loh..

Bagaimana pun, penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidaklah bisa diterapkan sama bagi semua orang. Khususnya bagi Kelompok Rentan. Kelompok ini memerlukan perlakuan khusus, dengan fasilitas khusus.

Oleh karena itu, tidak bermaksud untuk bertindak diskriminatif , kondisi kodrati Kelompok Rentan memang memerlukan perlakuan khusus.





Hal itu ditegaskan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyikapi Regulasi Operasional JKN yang tidak mempertimbangkan Kelompok Rentan.

“Saya menilai regulasi operasional JKN memperlakukan seluruh peserta dalam kondisi dan kemampuan yang sama tanpa mepertimbangkan bahwa dalam struktur masyarakat kita banyak kelompok rentan,” ujar Timboel Siregar, Rabu (26/06/2019).

Menurut Timboel, sudah seharusnya regulasi operasional JKN dikonstruksi ulang dengan mengadopsi Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No 39 Tahun 1999  dan  Pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 2009.





Dia menjelaskan, Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.

Kemudian, penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 memiliki 12 asas, yang salah satunya adalah asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.





“Membaca beberapa regulasi operasional Program JKN, saya menilai semangat yang dibangun Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No 39 Tahun 1999  dan  Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009 tidak diadopsi oleh regulasi operasional JKN tersebut,” ujarnya.

Timboel Siregar pun memberikan contoh kasus yang pernah diadvokasi BPJS Watch. Pasal 47 ayat 5 Perpres No 82 Tahun 2018 menyatakan pelayanan ambulans hanya digunakan antar-Faskes.

Pasien JKN miskin yang terbaring sakit di rumah tidak bisa mengakses pelayanan ambulans untuk membawanya dari rumah ke faskes karena Pasal 47 ayat 5 tersebut.





“Ketentuan 1 poli 1 hari yang diterapkan dalam Program JKN pun harus memaksa ibu miskin menggendong anaknya yang sakit dan baru beberapa bulan lahir, bolak balik ke RS setiap hari untuk mendapatkan pelayanan di beberapa poli,” bebernya.

Kemudian, pernah juga seorang Ibu tua harus pergi lebih jauh ke Rumah Sakit tipe C karena sistem rujukan online tidak membolehkan lagi si Ibu ke Rumah Sakit tipe B yang memang dekat dengan rumahnya.

“Jadi, berikanlah perlakuan khusus dan fasilitas khusus bagi Kelompok Rentan itu,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan