Breaking News

Profesi Likuidator Membutuhkan Undang-Undang Tersendiri

Profesi Likuidator Membutuhkan Undang-Undang Tersendiri.

Negara diminta menyediakan payung hukum tersendiri bagi profesi likuidator. Selama ini, profesi ini belum jelas menginduk ke mana.

Presiden Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI) M Achsin mengatakan, ada sembilan Undang-Undang yang menyebutkan mengenai likuidator, akan tetapi, tidak satu pun dari Undang-Undang itu yang secara spesifik mengatur mekanisme dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga yang ada.

“Jadi, selama ini likuidator itu belum jelas menginduk ke mana. Karena itulah, profesi likuidator ini juga perlu undang-undang tersendiri,” tutur M Achsin, di sela pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Profesional Likuidator Indonesia, di Jakarta, Jumat (08/09/2017).

Dia menyampaikan, selain sembilan Undang-Undang yang tidak sepesifik mengatur profesi itu, peraturan operasionalnya pun belum ada payung hukumnya.

Dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Profesional Likuidator Indonesia itu, Achsin juga menghadirkan mantan Presiden PPLI yang juga menjabat Ketua Dewan Sertifikasi Profesi Likuidator PPLI, Nasrullah Nawawi; Wakil Sekjen PPLI sekaligus Ketua Panitia Pendidikan dan Pelatihan Calon Profesional Likuidator Indonesia Anton Silalahi, dan Anggota Dewan Kerja Sama dan Public Campign PPLI, Maruli Tua Silaban, untuk membahas posisi likuidator dalam regulasi dan perundang-undangan Indonesia.

Ketua Dewan Sertifikasi Profesi Likuidator PPLI, Nasrullah Nawawi mengharapkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk membantu mempersiapkan perangkat peraturan dalam upaya memperjelas keberadaan status likuidator.

“Undang-Undang Likuidator itu target jangka panjang,” kata Nasrullah Nawawi.

Sedangkan untuk jangka pendek, menurut Nasrullah, adalah membuat peraturan pelaksana terhadap keberadaan likuidator sebagaimana disebutkan di beberapa undang-undang seperti UU Perseroan Terbatas, UU Perbankan, UU Asuransi, UU OJK, UU Yayasan, UU Perkoperasi, dan lain-lainnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Kerja Sama dan Public Campign PPLI, Maruli Tua Silaban menekankan pentingnya keberadaan likuidator, terutama yang berkaitan dengan segala urusan pembubaran perusahaan.

Terkait kegiatan pendidikan yang dilakukan, Presiden PPLI M Achsin menyampaikan, Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI) melaksanakan pendidikan dan Pelatihan Calon Profesional Likuidator Indonesia untuk mempersiapkan likuidator yang andal dan mumpuni.

“Pelatihan ini untuk mempersiapkan calon likuidator yang andal dan mumpuni,” katanya.

Wakil Sekjen PPLI sekaligus Ketua Panitia Pendidikan dan Pelatihan Calon Profesional Likuidator Indonesia, Anton Silalahi mengatakan PPLI bekerja sama dengan Jimly School of Law and Government (JSLG) menyelenggarakan Pendidikan Bagi Calon Likuidator Indonesia mulai Senin hingga Sabtu, 4-9 September 2017.

Kegiatan ini, menurut Anton bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan keterampilan terkait likuidasi dalam badan hukum.

Selain itu, pelatihan dan pendidikan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan keahlian khusus yang diperlukan untuk mengurus dan membereskan badan hukum yang dilikuidasi dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik.

Kegiatan selama seminggu ini dihadiri oleh narasumber seperti Jimly Asshiddiqie, Partomoan Pohan, M. Achsin, Nasrullah Nawawi, Herry Subagyo, Handoko Tomo dan Rachmat Wahyudi. Peserta yang mengikuti pendidikan ini antara lain advokat, kurator, sarjana hukum, akuntan publik, dan sarjana akuntansi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*