Prof Burhanuddin Pacu Gerakan Modernisasi Kejaksaan

Prof Burhanuddin Pacu Gerakan Modernisasi Kejaksaan

- in DAERAH, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, PROFIL
47
0
Gelar Kunker Virtual Keenam Tahun 2021, Prof Burhanuddin Pacu Gerakan Modernisasi Kejaksaan. - Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr ST Burhanuddin menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) Virtual Keenam Tahun 2021 dari Ruang Kerja Jaksa Agung, di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru, Jakarta, pada Senin, 11 Oktober 2021.(Ist)Gelar Kunker Virtual Keenam Tahun 2021, Prof Burhanuddin Pacu Gerakan Modernisasi Kejaksaan. - Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr ST Burhanuddin menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) Virtual Keenam Tahun 2021 dari Ruang Kerja Jaksa Agung, di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru, Jakarta, pada Senin, 11 Oktober 2021.(Ist)

Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr ST Burhanuddin menggenjot dan memacu pelaksanaan modernisasi Kejaksaan Republik Indonesia, di semua bidang tugas dan kerja. 

Hal itu ditekankan pria yang akrab disapa Pak Burhanuddin ini, saat menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) Virtual Keenam Tahun 2021, pada Senin, 11 Oktober 2021. 

Dalam Kunker Virtual ini, Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan pengarahan dari Ruang Kerja Jaksa Agung di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta. 

Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan, Kejaksaan Republik Indonesia telah selesai melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pada setiap bidang. Setiap Rakernis, lanjutnya, memiliki tema yang sangat relevan untuk melaksanakan modernisasi di tubuh Korps Adhyaksa. 

“Melihat dari tema-tema tersebut, ada kesamaan frekuensi dan semangat bersama membangun Kejaksaan. Inti dari tema-tema tersebut kalau boleh saya rangkum menjadi Kerja Cerdas, profesional dan berintegritas untuk Kejaksaan modern,” ujar Jaksa Agung Burhanuddin. 

Poin yang dibangun dalam Rakernis tersebut, lanjut mantan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) ini, adalah di dalam frasa kerja cerdas terkandung nilai bekerja keras, tidak kenal lelah dalam mengemban tugas, namun dilaksanakan secara efisien dan efektif. 

“Di mana guna efektivitas dan efisiensi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus didukung dan mengoptimalkan sarana teknologi,. Ini merupakan tuntutan zaman, sehingga apabila kita tidak dapat beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi maka kita akan jauh tertinggal,” ujarnya. 

Kemudian, lanjutnya lagi, sedangkan jiwa yang tertanam dalam kerja cerdas adalah profesionalitas dan integritas, artinya profesionalitas dan integritas seharusnya sudah melekat tercermin dalam setiap tindakan dan perilaku seluruh insan Adhyaksa. 

“Profesional dan integritas harus sudah menjadi standar minimum yang harus dimiliki oleh setiap insan Adhyaksa,” tekannya. 

Kunker Virtual ini dihadiri para petinggi Kejaksaan Republik Indonesia. Seperti, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, para ara Jaksa Agung Muda JAM),  Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kabandiklat) Tony Tribagus Spontana. 

Kunker Virtual ini juga diikuti para Staf Ahli Jaksa Agung, para Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Kejaksaan Agung. 

Dan juga diikuti para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) di seluruh Indonesia beserta jajarannya. Serta para atase atau perwakilan Kejaksaan di luar negeri. Kunker virtual ini diikuti dari ruang kerja atau dari kantor masing-masing. 

Pada kesempatan Kunker Virtual itu, Jaksa Agung Burhanuddin selaku pimpinan menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh warga Adhyaksa di mana pun berada. Yang senantiasa bekerja dengan penuh integritas, profesional dan dedikasi tinggi memberikan yang terbaik bagi institusi. 

“Untuk itu mari kita bersama-sama saling mengingatkan dan saling meningkatkan profesionalisme dalam bertugas. Serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat, meskipun kita telah mendapatkan vaksinasi. Jadilah contoh bagi masyarakat, karena hanya dengan bersama-sama, kita bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujar Jaksa Agung Burhanuddi. 

Dalam kunjungan kerja virtual kali ini, Jaksa Agung Burhanuddin mengingatkan agar setiap arahannya dilaksanakan. 

“Setiap arahan yang telah saya sampaikan pada kunjungan kerja sebelumnya hendaknya telah Saudara-Saudara laksanakan. Dan tentunya tindak lanjut serta pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah kami terbitkan, baik dalam bentuk Surat Jaksa Agung, Surat Edaran, Instruksi, Keputusan, Peraturan Kejaksaan maupun Pedoman yang harus Saudara-Saudara perhatikan, cermati dan laksanakan,” jelasnya. 

Burhanuddin meminta agar setiap jajaran Kejaksaan mempergunakan kesempatan Kunker itu dengan sebaik-baiknya. 

“Pahami setiap hal yang disampaikan, tanyakan secara langsung hal-hal yang kurang jelas. Forum ini merupakan forum sambung rasa dan forum diskusi. Saya yakin, segala permasalahan yang mengemuka dapat kita pecahkan bersama. Karena di dalam acara ini turut dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan,” sebut Burhanuddin. 

Burhanuddin mengemukakan, meskipun pada saat ini perkembangan penyebaran dan penularan Covid-19 di Indonesia menunjukkan tren penurunan secara signifikan, namun janganlah menganggap pandemi ini telah berakhir.  

“Covid-19 saat ini masih eksis di sekitar kita, dan masih berpotensi terjadi ledakan gelombang penularan sebagaimana yang terjadi di beberapa Negara. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada. Taati protokol kesehatan secara ketat, jadikan protokol kesehatan sebagai budaya diri, keluarga dan masyarakat lingkungan kita,” imbuhnya. 

Kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Jaksa Agung Burhanuddin meminta agar lebih proaktif membantu program vaksinasi, dan memastikan ketersediaan vaksin di wilayah hukum masing-masing tercukupi. 

“Beberapa hari yang lalu kita telah berturut-turut melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di tiap-tiap bidang. Forum Rakernis tersebut menjadi wadah berdialektika untuk menghasilkan kesamaan pikiran, pemahaman, dan dapat menjadi metode problem solving yang dihadapi di tiap bidang,” sebut Burhanuddin. 

Dia menekankan, setelah mencermati tema-tema yang diangkat oleh bidang-bidang, Burhanuddin setuju bahwa tema tersebut adalah pokok masalah dalam rangka menjawab kebutuhan organisasi ke depan. 

Dalam hal ini Bidang Pembinaan mengangkat tema inovasi untuk prestasi, Bidang Pidana Umum yang mengangkat tema Berkarya untuk Indonesia Tangguh Mengedepankan Hati Nurani, Bidang Tindak Pidana Khusus yang mengangkat tema Pidsus Berdedikasi, Bidang Intelijen yang mengangkat tema Intelijen Digital, Kejaksaan Optimal, Bidang Datun yang mengangkat tema Peningkatan Profesionalitas Jaksa Pengacara Negara terkait penyelamatan Keuangan Negara, dan yang terakhir Bidang Pengawasan yang mengangkat tema Kerja Keras untuk Kejaksaan Hebat. 

Dengan modernisasi Kejaksaan seperti itu, lanjutnya, seharusnya dalam pelaksanaan tugas tidak lagi terjadi kegagalan atau kesalahan, sebagai akibat tidak pahamnya aparat Kejaksaan akan tugas dan fungsinya. 

“Di samping itu, dengan integritas sebagai standar yang harus dimiliki oleh setiap insan Adhyaksa maka seharusnya tidak ada lagi aparat Kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela,” sebut Burhanuddin. 

Oleh karena itu, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin meminta para Kajati dan Kajari, harus mampu menyerap semangat jajaran pimpinan Kejaksaan yang tercermin dalam tema Rakernis dimaksud. 

“Tolong untuk aplikasikan dan ditumbuh kembangkan semangat tersebut kepada seluruh warga Adhyaksa di wilayah hukum masing-masing,” lanjutnya. 

Burhanuddin menekankan, setiap anggota Korps Adhyaksa harus dipastikan bahwa mereka memahami hasil-hasil Rakernis itu dengan benar. 

“Sehingga semangat modernisasi kejaksaan, dan nilai-nilai integritas dan profesionalitas bisa menjadi satu gerakan yang berkesinambungan. Dari Satuan Kerja paling bawah sampai Satuan Kerja Pusat. Saya yakin dengan kebersamaan ini kita bisa mewujudkan harapan kita tentang Kejaksaan,” ujar Burhanuddin. 

Dia menegaskan, untuk itu setiap poin hasil rekomendasi Rakernis di tiap bidang tersebut, agar dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. 

“Sehingga apa yang menjadi goals dari Rakernis tersebut dapat dijalankan. Untuk meningkatkan kapabiltas dan kapasitas kita sebagai insan Adhyaksa yang dipercaya oleh masyarakat, dalam proses penegakan hukum di Indonesia,” tutur Burhanuddin. 

Oleh karena itu, ditegaskan Burhanuddin, untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang modern, maka harus didukung dengan tata kelola data yang baik. 

“Karena salah satu ciri organisasi modern adalah jika organisasi itu mampu mengelola sumber daya datanya dengan baik, dan menempatkan data sebagai dasar pijak mengambil suatu kebijakan,” ujarnya. 

Kebijakan yang berkualitas sangat tergantung oleh tersedianya data yang disajikan kepada pimpinan haruslah lengkap, cepat, akurat dan up to date 

Hal tersebut bisa diwujudkan dengan 2 hal, yaitu dukungan sarana dan prasarana teknologi, serta sumber daya manusia yang memadai. 

Untuk kebutuhan sarana prasarana teknologi, lanjutnya, saat ini Kejaksaan tengah berusaha maksimal untuk menyediakannya. 

Sedangkan untuk kebutuhan sumber daya manusia, Burhanuddin meminta agar para Kepala Satuan Kerja, para Kajati dan Kajari, untuk segera melakukan pendataan. 

“Lakukan pendataan, dan segera evaluasi tentang ketersediaan sumber daya manusia yang capable di satuan kerjanya. Sehingga sarana dan prasarana teknologi yang tersedia dapat dioperasionalkan secara maksimal,” terang Burhanuddin. 

Jaksa Agung Republik Indonesia Prof Dr ST Burhanuddin juga menekankan poin-poin yang menjadi atensinya dalam Kunker Virtual kali ini. 

Catatan-catatannya itu per bidang. Yakni, satu, untuk Bidang Pembinaan. 

Dalam hal pengembangan inovasi-inovasi yang baru, Burhanuddin meminta inovasi harus bersifat sustainable, khususnya dalam hal pengembangan teknologi. 

“Jangan berbasis pada ide spontan dan parsial. Buat inovasi-inovasi yang berkesinambungan.,” ujarnya. 

Oleh karena itu, Jaksa Agung Burhanuddin sangat berharap, Komite Teknologi Informasi yang telah dibentuk, kiranya segera membuat grand design dan blue print tentang arah pembangunan dan pengembangan teknologi yang menjunjung modernisasi kejaksaan. 

Sehingga terdapat rujukan yang harus dipedomani tentang ke mana arah pembangunan dan pengembangan teknologi kejaksaan. 

“Dengan adanya cetak biru tersebut, maka inovasi-inovasi yang dikembangkan pada masing-masing bidang dapat dikembangkan secara efisien dan efektif. Terutama terkait peranti yang dibutuhkan, dan juga bagaimana sistem pengamanannya. Serta mengenai maintenance peranti tersebut, sehingga pemanfaatan teknologi dapat optimal,” tuturnya. 

Kemudian, terkait dengan promosi pegawai, Jaksa Agung Burhanuddin menemukan adanya usulan promosi jabatan yang tidak sesuai prestasi. 

“Akhir-akhir ini, saya banyak sekali menerima surat usulan promosi dari para Kajati. Namun sayangnya, setelah saya cermati, banyak usulan yang tidak didasarkan pada prestasi dari pegawai yang diusulkan. Bahkan ada yang belum memenuhi syarat pun diusulkan,” ungkap Burhanuddin. 

Burhanuddin mengingatkan, pengusulan promosi haruslah berdasarkan dedikasi dan prestasi yang dilakukan. 

“Dalam kesempatan ini saya minta kepada para Kajati untuk lebih objektif dan selektif dalam hal pengusulan promosi. Pengusulan harus didasarkan pada prestasi dan dedikasi. Sehingga dengan dasar promosi berbasis prestasi dan dedikasi, diharapkan tercipta iklim sehat kompetisi para pegawai untuk berlomba lomba meningkatkan prestasinya,” terang Burhanuddin. 

Dua, Bidang Intelijen. 

Dalam Rakernis Bidang Intelijen yang lalu, Jaksa Agung Muda Intelijen telah mengajak para jajaran intelijen untuk mengubah pola kerja, mindset serta tata laku di bidang intelijen. Dari cara kerja konvensional menuju pola kerja yang berbasis teknologi. 

Hal tersebut saya pandang sangatlah relevan, di mana dimasa Revolusi Industri 4.0 ini segala aspek kehidupan telah bertansformasi menuju digital.  

Demikian juga dalam hal metode kejahatan yang telah meninggalkan cara-cara konvensioal yang bertransformasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. 

Di mana saat ini perang opini, framing issue dan pengkondisian situasi hampir semua dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. 

“Beberapa waktu lalu masyarakat kita sempat terpecah akibat masifnya informasi yang bersifat hoax yang diterima oleh mereka melalui media sosial. Hal ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua betapa mahal nilai yang harus dibeli apabila kita terlambat atau gagal dalam merespon perubahan,” ujar Jaksa Agung Burhanuddin. 

Kejaksaan, kata dia, sadar, selama ini pekerjaan intelijen erat kaitannya dengan proxy war, asymmetric war dan cyber crime. 

Namun pola proxy war dan asymmetric war dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini pola operasi telah bergeser dan berkembang pesat dengan mengandalkan kecanggihan dan berbasis teknologi. 

Kegagalan intelijen yang beradaptasi dengan kecanggihan teknologi akan berdampak pada lumpuhnya indera Adhyaksa dalam hal mendeteksi dan menghilangkan potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) dalam bidang penegakan hukum. 

“Intelijen digital jangan hanya dimaknai sekedar digitalisasi dalam ranah administrasi saja. Namun juga dalam rangka operasi intelijen. Untuk itu, saya harap para insan intelijen harus akrab dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Dan memahami sistem digital forensik sebagai supporting unit yang bertanggung jawab memastikan seluruh kebijakan penegakan hukum Kejaksaan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang lainnya dapat terlaksana dengan maksimal,” terangnya. 

Menurut Burhanuddin, hampir seluruh data yang dibutuhkan, baik dari sektor fiskal, perbankan, data kriminal, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, saat ini telah dialihmediakan dan tersaji dalam sistem digital. 

“Sehingga, apabila kita tidak mampu melaksanakan operasi digital, maka saya yakin fungsi intelijen kita tidak akan bisa bekerja,” sebutnya. 

Oleh karena itu, Jaksa Agung Burhanuddin harap, seluruh jajaran intelijen dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk pola kerja dan pola operasi digital. 

“Berdasarkan hal tersebut, saya minta seluruh jajaran intelijen baik di Pusat maupun di Daerah, harus mampu beradaptasi dan menjalankan pola kerja berbasis teknologi. Sehingga tidak ada ketidakseimbangan antara kemajuan teknologi dengan kemampuan sumber daya manusia kita,” ujarnya. 

Kemudian, Burhanuddin melanjutkan, sebagaimana diketahui bersama, imbas dari pandemi Covid-19 yang terasa signifikan adalah di sektor ekonomi. 

Di mana pandemi tersebut menghambat pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Nasional maupun memukul perekonomian masyarakat. 

“Untuk itu, saya minta seluruh jajaran intelijen untuk mengoptimalkan fungsi pengamanan pembangunan strategis guna menyukseskan jalannya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Lakukan tindakan preventif terhadap masalah-masalah hukum yang telah terdeteksi sejak dini. Jangan menunggu masalah yang ada mengemuka ke permukaan, lalu menimbulkan kegaduhan,” ujar Buruhanuddin. 

Tiga, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). 

Kepada jajaran Datun, Jaksa Agung Burhanuddin meminta, agar Bidang Datun memiliki dan meningkatkan kompetensi yang mumpuni, untuk mendampingi setiap Program Pemerintah, termasuk program PEN. 

“Serta mengoptimalkan upaya pemulihan, pengembalian, dan penyelamatan Keuangan Negara. Hal ini dikarenakan sejak pandemi melanda Indonesia, banyak kebijakan strategis yang bersifat darurat harus diambil oleh Pemerintah dalam rangka memulihkan ekonomi dan kesehatan. Tentunya dalam pelaksanaannya membutuhkan pertimbangan serta pendampingan Bidang Datun,” terangnya. 

Selain itu, Jaksa Agung Burhanuddin juga meminta kepada jajaran Datun untuk lebih mengoptimalisasi tugas dan fungsi Datun yang lainnya, seperti memaksimalkan kewenangan dalam hal pembubaran Perseroan Terbatas dan/atau Yayasan. 

“Kita semua tahu bahwa di masyarakat marak modus operandi dalam hal pelanggaran hukum yang menggunakan Perseroan Terbatas (PT) ataupun yayasan,” bebernya. 

Misalnya, kata dia, yayasan yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, di mana dana tersebut ternyata digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. 

“Sehingga saya harap, jajaran Datun dapat proaktif dalam melihat dan menyikapi hal tersebut, ambil tindakan tegas terhadap badan usaha PT ataupun yayasan yang terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan,” ujar Burhanuddin. 

Empat, Bidang Pengawasan. 

Untuk Bidang Pengawasan, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin menyebut telah mengeluarkan memorandum Nomor B-211 tanggal 06 Agustus 2020. 

“Saya minta kepada seluruh Asisten Pengawasan atau Aswas, untuk memedomani surat tersebut. Jan jangan menunda-nunda dalam menyampaikan pelaksanaan putusan penjatuhan hukuman kepada pegawai,” ujarnya. 

Kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Burhanuddin menyampaikan, agar mengingatkan kepada seluruh Kajati dan Asisten Pengawasan (Aswas) agar segera menindaklanjuti pelaksanaan putusan tersebut, sebagaimana ketentuan jangka waktu yang telah tertuang dalam ketentuan. 

“Dan apabila masih terdapat temuan adanya pengusulan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang di luar jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, kepada Jamwas segera melakukan pemeriksaan terhadap satuan kerja terkait,” sebutnya. 

Terkait dengan masih ditemukannya fakta tersebut, maka Jaksa Agung Burhanuddin menilai Aswas telah lalai dalam menjalankan tugas. Ini dikarenakan, seharusnya para Aswas mesti memahami aturan-aturan yang berkenaan dengan penjatuhan hukuman disiplin pegawai. 

“Dampak yang akan diakibatkan karena kelalaian tersebut adalah penjatuhan hukuman disiplin tersebut tidak dapat dilaksanakan. Ini dikarenakan telah melampaui batas waktu. Terkait hal ini saya minta kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk lebih memberikan stressing kepada para Aswas dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” terang Burhanuddin. 

Jaksa Agung Burhanuddin menyebut, beberapa saat yang lalu dirinya juga masih menemukan oknum-oknum, baik itu Jaksa maupun pegawai Kejaksaan, yang mencoba melakukan perbuatan tercela. 

“Kepada mereka telah kita ambil tindakan tegas atas perbuatannya. Tindakan tegas ini terpaksa kami ambil, karena menurut saya, jajaran pimpinan Kejaksaan sudah cukup banyak memberikan peringatan. Dan supaya Saudara tahu, tindakan tegas tersebut terbukti efektif dan mampu mencegah para pegawai lain untuk ikut-ikutan melakukan perbuatan tercela,” tegasnya. 

Hal ini dapat dilihat dari data laporan pengaduan yang masuk ke Pengawasan yang cenderung menurun. 

 “Oleh karena itu, saya nilai kebijakan ini telah tepat dan akan saya teruskan,” tegas Burhanuddin. 

Kepada para jajaran insan Adhyaksa, lanjutnya, tolong diingat, Pimpinan tidak ingin melihat anak buahnya bermasalah. 

“Akan tetapi, apabila Perintah dan himbauan Pimpinan tersebut tidak Saudara indahkan, dan tetap mencoba mencari celah untuk melakukan perbuatan tercela, maka kami tidak akan ragu untuk menindak,” ujar Burhanuddin. 

Burhanuddin juga memberikan penekanan kepada setiap Jaksa dan Pegawai Kejaksaan yang aktif menggunakan media sosial agar dipantau dan diperingatkan untuk tidak kebablasan. 

“Saya ingatkan para Kajati dan Kajari, agar mengawasi dan membimbing para pegawainya yang aktif dan eksis di dunia maya untuk pandai dan bijaksana. Kita sering tidak sadar bahwa aktivitas kita di dunia maya termonitor dan terekam dengan baik,” sebutnya. 

Perlu diketahui, lanjut Burhanuddin, jejak digital tidak akan bisa terhapus. Artinya, semakin aktif bermedia sosial, maka sesungguhnya Jaksa sedang mengiklankan diri ke publik tentang siapa Jaksa itu. 

“Ingat, kita tidak akan pernah tahu akan ditempatkan di mana dan akan menangani kasus apa. Terkait hal tersebut, apabila kita menangani kasus yang sensitif, pihak yang berseberangan dengan kita akan mencari segala macam informasi dari diri kita bahkan keluarga kita,” ujar Burhanuddin memperingatkan. 

Media sosial merupakan instrumen yang paling mudah untuk mencari informasi diri maupun kehidupan pribadi, sehingga dari media sosial tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berseberangan untuk mem-framing atau membuat opini miring tentang diri pribadi maupun institusi.  

“Oleh karena itu bijaksanalah dalam bermedia sosial.,” ucapnya. 

Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung Burhanuddin juga meminta Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) untuk memonitor aktivitas media sosial pegawai Kejaksaan. 

“Monitoring ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pegawai, melainkan untuk memastikan sikap perilaku pegawai di media sosial sesuai dengan norma-norma etika dan doktrin Tri Krama Adhyaksa,” tandas Burhanuddin. 

Lima, Bidang Pidana Umum. 

Kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Jaksa Agung Burhanuddin meminta agar dilakukan evaluasi ketaatan tiap satuan kerja dalam hal ketaatan pengisian Case Management System atau CMS. 

“Tegur apabila ada satuan kerja yang abai dan lalai. Hal ini dikarenakan dengan tertibnya pengisian CMS tersebut maka akan meningkatkan keakurasian data yang dibutuhkan instansi dan pimpinan dalam membuat suatu kebijakan,” ujar Burhanuddin. 

Selain itu, kepada seluruh jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum), Burhanuddin meminta agar dipastikan bahwa kebijakan Restorative Justice dilaksanakan dengan baik dan benar, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Enam, Bidang Pidana Khusus. 

Kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Burhanuddin juga menyampaikan, agar mengevaluasi ketaatan tiap satuan kerja dalam hal ketaatan pengisian CMS. 

Tegur apabila ada satuan kerja yang abai dan lalai. Hal ini dikarenakan dengan tertibnya pengisian CMS tersebut maka akan meningkatkan keakurasian data yang dibutuhkan instansi dan pimpinan dalam membuat suatu kebijakan. 

Selanjutnya, terkait penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus, agar Satuan Kerja di Daerah dapat mengimbangi torehan jajaran Pidsus Kejaksaan Agung. Sebab, Pidsus Kejagung sejauh ini telah membuktikan dengan mengangkat kasus-kasus besar. 

“Sehingga masyarakat dapat melihat bahwa Kejaksaan sangat serius, konsisten dan secara intensif menjalankan tugas dan fungsi sebagai Aparat Penegak Hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Burhanuddin. 

Burhanuddin mengingatkan, penanganan perkara janganlah dikarenakan karena takut dievaluasi, dan bukan juga untuk sekedar mencari-cari nama karena tangani kasus. 

Ingat, ini bukan targeting tapi optimalisasi fungsi pemberantasan korupsi. Tolong digarisbawahi, saya tidak menghendaki Saudara mengangkat kasus secara serampangan dan asal-asalan. Serta saya juga tekankan kepada Saudara sekalian agar jangan menangani perkara hanya dikarenakan takut dievaluasi. Tetapi tanganilah perkara korupsi sebagai bentuk dedikasi Saudara kepada masyarakat,” terangnya. 

Selain itu, lanjutnya,  guna meningkatkan public trust dalam penanganan tindak pidana khusus, baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana khusus lainnya, Jaksa Agung Burhanuddin minta kepada seluruh jajaran Pidsus untuk tetap mengedepankan dedikasi dan integritas diri dalam setiap pelaksanaan tugas. 

“Sehingga, penanganan tindak pidana khusus dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, yang dapat mengoptimalisasi pemulihan kerugian Keuangan Negara,” imbuhnya. 

Tujuh, Badan Pendidikan dan Pelatihan. 

Saat ini sedang berlangsung Diklat Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa atau PPPJ yang digelar di beberapa sentra di beberapa Kejati. 

“Sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan Diklat PPPJ yang diselenggarakan secara virtual ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk itu, saya minta kepada para Kejati yang wilayah hukumnya ditunjuk sebagai sentra pelaksanaan Diklat tersebut, agar lebih memberikan perhatian khusus dengan cara ikut memantau dan memastikan bahwa penyelenggaraan diklat tersebut berjalan dengan baik dan lancar,”  tutur Jaksa Agung Burhanuddin. 

Dalam Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Badan Diklat yang diterima, Jaksa Agung, lanjutnya, terdapat laporan di beberapa Kejaksaan Tinggi yang kurang peduli dengan penyelenggaraan Diklat tersebut. 

“Untuk itu, saya perintahkan agar para Kajati yang wilayah hukumnya menjadi tempat penyelenggaraan diklat PPPJ untuk lebih memberikan perhatian khusus. Datangi mereka, sapa mereka, pastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai harapan,” ujarnya. 

Dia menambahkan, dampak dari berhasil atau tidaknya penyelenggaraan Diklat PPPJ akan sangat panjang. 

“Ingat, yang kita didik adalah calon pemimpin masa depan Kejaksaan. Pastikan para calon jaksa tersebut menjadi pribadi yang disiplin, memiliki jiwa korsa dan menjadi pribadi yang berlandaskan Tri Krama Adhyaksa, sehingga kelak menjadi jaksa yang profesional, berkompetensi dan berintegritas,” ujar Jaksa Agung Burhanuddin. 

Delapan, Bidang Pidana Militer. 

Untuk Bidang Pidana Militer, Jaksa Agung Burhanuddin meminta agar para Kajati yang di wilayah hukumnya terdapat Pengadilan Militer, untuk segera menyiapkan sarana, prasarana maupun ketersediaan personil untuk ditempatkan di Bidang Pidana Militer. 

Mengakhiri arahannya, Jaksa Agung Republik Indonesia Prof Dr ST Burhanuddin meminta kepada para Pimpinan Satuan Kerja untuk melaporkan segera pelaksanaan arahan ini secara berkala dan berjenjang melalui Jaksa Agung Muda terkait. 

“Begitu juga jika terdapat hambatan dalam menangani suatu perkara, agar segera berkoordinasi secara berjenjang. Serta berharap para Jaksa Agung Muda dapat sekaligus memonitor pelaksanaannya,” tandas Burhanuddin.(J-RO) 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Hukum Jangan Hanya Tajam ke Bawah, Kunker ke Kejati Sumsel, Jaksa Agung Burhanuddin Sempatkan Ikuti Proses Restorative Justice

Dalam Kunjungan Kerja (Kunker), Jaksa Agung Republik Indonesia,