Pembentukan Pusat Legislasi Nasional merupakan kerja pertama yang prioritas bagi Pemerintahan Baru Jokowi-Ma’aruf Amin.
Soalnya, hingga saat ini, kebijakan diskriminatif kian menjamur di berbagai daerah Indonesia. Paling tidak, Peraturan daerah (Perda) diskriminatif yang terjadi di sejumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tanah Air masih terus terjadi.
Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani menyampaikan, Pusat Legislasi Nasional merupakan salah satu solusi untuk menghentikan kian amburadulnya kebijakan diskriminatif.
Menurut dia, sejumlah kebijakan diskriminatif itu sangat berpotensi menciptakan dan meningkatnya praktik intoleransi, diskriminasi, bahkan kekerasan terhadap kelompok yang berbeda.
“Jokowi-Ma’ruf juga berjanji akan segera membentuk Pusat Legislasi Nasional, untuk merespons produk hukum daerah bermasalah. Ayo kita periksa dan gagas bersama rancangan penyikapan holistik atas produk hukum daerah intoleran dan diskriminatif ini,” tutur Ismail Hasani, saat menggelar Seminar Mendorong dan Memperkuat Kebijakan Toleran dan Antidiskriminatif di Indonesia, di Hotel Ashley, Jalan KH Wahid Hasyim 73-75, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Agustus 2019.
Ismail Hasani membeberkan, reputasi buruk Provinsi Jawa Barat, Yogyakarta, dan juga Kota Bogor dalam mengelola kemajemukan.
Dia mengatakan, sebanyak 421 Kebijakan Diskriminatif telah terjadi sepanjang 2016. Itu sesuai data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan pada 2016. Sedangkan sebanyak 17 produk hukum daerah, juga diskriminatif. Itu disampaikan Setara Institute pada 2017.
“Anda juga tahu bagaimana sebanyak 421 kebijakan diskriminatif menjadi instrumen pelembagaan diskriminasi? Lalu, sebanyak 71 produk hukum daerah telah mengakselerasi intoleransi dan diskriminasi,” tutur Ismail Hasani.
Dia juga memaparkan, kajian terbaru Setara Institute pada 2019 ini, mencatat, terdapat 91 produk hukum daerah di Jawa Barat yang menjadi instrumen potensial meningkatkan praktik intoleransi, diskriminasi, bahkan kekerasan terhadap kelompok yang berbeda.
“Di Yogyakarta terdapat 24 produk hukum daerah dengan karakter yang sama berpotensi diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama, kepercayaan dan kelompok rentan-marginal lainnya,” ujarnya.
Kabar baiknya, lanjut dia, Jawa Barat, Yogyakarta, dan juga Bogor mulai berbenah. Karena itulah, pembentukan Pusat Legislasi Nasional sebagaimana dijanjikan Jokowi-Ma’aruf perlu segera diwujudkan.
“Itu untuk merespons ihwal produk hukum daerah bermasalah,” ujarnya.
Seminar Mendorong dan Memperkuat Kebijakan Toleran dan Antidiskriminatif di Indonesia yang diinisiasi Setara Institute ini juga menghadirkan para pembicara dari Perwakilan Pemprov Jawa Barat, Perwakilan Pemprov Yogyakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kemenkum HAM, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu.(JR)
