Breaking News

Pro Kontra Revisi Undang Undang KPK, Tak Perlu Paranoid Keleus..!

Revisi Undang Undang KPK Tak Perlu Ditanggapi Dengan Sikap Paranoid

Memanasnya pro kontra mengenai revisi undang undang komisi pemberantasan korupsi (RUU KPK) tidak perlu ditanggapi dengan sikap paranoid atau kecurigaan yang berlebihan. Sejumlah pasal yang dioleh sejumlah pegiat anti korupsi mengalami penolakan wajar saja, namun tidak semua usulan revisi di UU KPK itu harus dianggap tidak benar.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI) Hulman Panjaitan menyampaikan, seperti pasal Dewan Pengawas KPK, tidak selamanya harus diartikan buruk.

“Saya kira, setiap lembaga ya patut dong ada pengawasan terhadap kinerjanya. Jadi tidak perlu terlalu paranoid menanggapi hal itu. Harus mengedepankan rasionalitas yang objektif dan terukur. Jadi, ya tak perlulah paranoid keleus,” ujar Hulman Panjaitan saat berbincang di ruang kerjanya, di Jakarta.

Sebagai Dewan Pengawas, jika nantinya tetap harus dilakukan, menurut Hulman, tentu ada batas-batas kewenangan dan kinerja yang harus dipatuhi. “Apakah Dewan Pengawas itu malah mempersulit KPK atau mendukung pemberantasan korupsi, itu yang perlu dibahas. Yang pasti, aneh juga jika ada lembaga penegak hukum tidak diawasi. Jaksa kana da pengawasnya yakni KKJRI (Komisi Kejaksaan Republik Indonesia), Polisi ada Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional). Demikian pula lembaga-lemabag pemerintahan dan lembaga Negara lainnya,” ujar Hulman.

Hanya saja, lanjut dia, selama ini, masyarakat mungkin tidak melihat efektivitas kehadiran pengawas. Menurut Hulman, ketidakefektifan lembaga-lembaga pengawas itu dikarenakan banyak faktor.

“Ada faktor kewenangan yang tak maksimal. Ada faktor sumber daya manusianya yang malah tidak siap melakukan pengawasan dan banyak faktor lainnya,” ujarnya.

Bagi dia, sejumlah pasal untuk penguatan lembaga KPK pun perlu dilakukan. Tentunya, untuk menambahkan kewenangan dan memperkuat KPK harus dilakukan lewat revisi undang undang yang akan dibahas di DPR.

“Amandemen atau revisi terhadap undang undang KPK dengan tujuan memperkuat lembaga itu pun kan ya harus lewat pembahasan di DPR juga. Jadi tidak semuanya urusan revisi undang undang KPK itu langsung disimpulkan untuk memperlemah KPK,” ujarnya.

Hulman setuju jika sejumlah pasal yang berisi kewenangan langsung KPK untuk melaksanakan pemberantasan korupsi tidak dikebiri. Tentu saja banyak mata dan telinga yang juga akan mengikuti proses itu.

“Penyadapan, atau soal SP3 ya itu kan apakah harus dilakukan atau tidak? Kalau diutak-atik jangan sampai membuat KPK tidak bisa bekerja dong. Juga bagaimana hubungannya dengan pembahasan KUHP yang sedang berlangsung juga di DPR, kan proses penyidikan, penuntutan hingga pengadilan pun nantinya mengacu kepada Undang Undang KUHP itu. KPK kan lembaga aparat penegak hukum yang juga mengacu pada KUHP,” terang dia.

Keberadaan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menimbulkan pro kontra diantara 10 fraksi DPR. Rancangan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur adanya Dewan Pengawas bagi pimpinan KPK. Pembentukan dewan pengawas diatur pada pasal 37 RUU KPK.

Dewan pengawas merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Nantinya, dewan pengawas akan beranggotakan lima orang, dan bertugas selama empat tahun. Ketuanya akan dipilih melalui rapat internal dewan pengawas.

Pasal 37B mengatur tugas dewan pengawas, seperti mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin penyadapan dan penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan KPK, memeriksa dan menyidang dugaan pelanggaran etik pimpinan KPK, mengevaluasi kinerja pimpinan KPK dan menerima laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran etika pimpinan. Sekali setahun, dewan pengawas akan membuat laporan kinerja dan menyerahkannya ke presiden.

Adapun kriteria yang harus dimiliki dewan pengawas adalah tidak pernah dipidana penjara yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahu, berusia paling rendah 50 tahun, memiliki dan memahami pengetahuan pemberantasan korupsi, bukan anggota partai politik, melepaskan jabatan strukturalnya dan mengumumkan harta kekayaannya.

Nantinya, anggota dewan pengawas akan dipilih dah diangkat presiden. Namun, presiden akan membentuk panitia seleksi terlebih dahulu yang sesuai dengan peraturan presiden.

Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengkhawatirkan dewan pengawas nantinya malah akan menghilangkan independensi lembaga anti korupsi.

“KPK harus tetap terjaga agar jangan sampai ada intervensi dari mana pun termasuk pemerintah dan Dewan Pengawas,” ujar Didik Mukrianto.

Hal itu dikarenakan dewan pengawas dipilih presiden. Penindakan seperti penyadapan dan penyitaan juga harus disetujui dewan pengawas terlebih dahulu. Menurutnya dua poin tersebut mendegradasi independensi KPK.

Anggota Baleg dari Fraksi Partai Amanat Nasional Ammy Amalia Fatma Surya berpendapat, Dewan Pengawas diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang KPK.

Anggota Baleg dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno pun mengingatkan untuk merincikan tugas wewenang Dewan Pengawas. Saran itu untuk menghindari abuse of power dari dewan pengawas.

“Dalam naskah yang diterima ada kewenangan dewan pengawas yang ditambahkan. Tapi jangan sampai (penyalahgunaan wewenang) bergeser ke dewan pengawas,” ujar Hendrawan Supratikno yang juga salah seorang Ketua DPP PDIP itu.

Fraksi Partai NasDem juga turut mendukung adanya pengawasan di internal KPK. Anggota Baleg dari Partai Nasdem Sulaiman Hamzah menyampaikan perlunya pengawasan kepada KPK.

“Perlu adanya lembaga pengawasan internal dalam catatan tidak dimaksudkan intervensi proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan,” ujar Sulaiman.(JR-1)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*