Pro Ahok, KPK Dianggap Sudah Tak Independen Lagi

Pekerja Cina merangsek ke Indonesia, Dimana Nasionalisme Jokowi?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga sudah tidak independen lagi dalam menjalankan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Lembaga yang kini dipimpin oleh Agus Rahardjo itu pun dianggap sudah sangat pro terhadap penguasa. Hal itu terlihat dari sepak terjang lembaga anti rasuah yang kini sudah sangat terlihat berat sebelah dalam mengusut kasus korupsi.

Pengamat Sosial Politik Ferdinand Hutahaean mengatakan KPK kini sudah makin lihai dan secara terang-terangan bermain drama hukum. Menurut Ferdinand, KPK sudah menciderai penegakan hukum di Indonesia.

“Melihat perseteruan semu KPK versus BPK ini justru menghilangkan kasus pidana korupsi yang patut diduga terjadi atas pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Ahok sebagai gubernur. Penyelamatan Ahok dari jerat pidana berjalan mulus, karena Ahok punya lembaga pembela sekelas KPK. Selamat kepada Ahok. Anda bebas dari tuduhan korupsi. Langkah selamat Ahok yang pertama terpenuhi oleh KPK,” papar Ferdinand, di Jakarta, Selasa (21/06/2016).

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) ini mengatakan, selanjutnya, setelah langkah penyelamatan Ahok yang pertama sukses dalam operasi KPK, maka tentu Ahok harus memikirkan penyelamatan teman-temannya yang tergabung dalam Teman Ahok.

“Sebagaimana laporan Tempo bahwa ada dana Rp 30 miliar yang mengalir dari reklamasi ke Teman Ahok, tentu akan menjadi pidana bila itu tersangkut dengan Ahok. Maka untuk melepas Ahok dari reklamasi dan menyelamatkan Teman Ahok, maka Ahok dan Teman Ahok harus diputus benang rajutnya,” ungkap Ferdinand.

Upaya penyelamatan versi KPK itu, lanjut Ferdinand, menunjukkan bahwa penegakan hukum di bawah pimpinan Agus Raharjo di KPK sudah pro kepada kepentingan penguasa saja.

Menurut Ferdinand, dengan terselamatkannya Ahok dan Teman Ahok, yang hanya merupakan kumpulan orang per orang, yang tidak tercatat sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang sah saja menerima dana dari pengusaha reklamasi.

Selanjutnya, kata Ferdinand, partai politik yang menjadi sekocinya Ahok pun sudah siap dan disiapkan, karena Ahok harus meninggalkan Teman Ahok, dan terlebih memang Ahok tidak pernah buat surat mandat kepada Teman Ahok untuk mengumpulkan KTP.

“Ahok pergi, Ahok loncat ke partai sekoci yang kemudian jadi perahu Ahok maju sebagai Calon Gubernur DKI. Dengan demikian, pasal mana yang mau kita tuduhkan kepada Ahok dan Teman Ahok? Tentu tidak ada, karena Ahok maju tidak pakai KTP Teman Ahok tapi pakai rekomendasi partai sekoci. Dengan demikian, mudah bagi Ahok untuk keluar dari masalah, terlebih Ahok punya pembela sebesar KPK,” ungkap dia.

Dengan pola seperti itu, lanjut dia, Ahok akan menjadi pemenang di Pilgub dan menjadi pengabdi keinginan para olirgaki.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif tidak terima jika lembaganya disebut tidak independen. Laode menyebut bahwa KPK selama ini sudah bekerja independen, dan jauh dari intervensi Istana ataupun pihak lainnya.

“Kami ini kan lembaga independen, saya pikir itu lebihnya. Bahwa kami tidak merasa tertekan, baik dari pemerintah parpol maupun masyarakat itu sendiri,” katanya di Jakarta.

Menurut dia, KPK tetap memegang teguh asas pembuktian, jika memang ditemukan bukti kuat, maka tak seorang pun akan bisa lolos dari jeratan hukum.

“Kami mau bekerja berdasarkan fakta dan bukti. Kalau fakta dan bukti cukup maka akan kami lanjutkan, kalau tidak cukup maka kami tidak akan lanjutkan,” ujarnya.(JR)