Pribumi Minta DPR Tolak Rencana Pemindahan Ibukota Negara

Pribumi Minta DPR Tolak Rencana Pemindahan Ibukota Negara

Pribumi Minta DPR Tolak Rencana Pemindahan Ibukota Negara.
Pribumi Minta DPR Tolak Rencana Pemindahan Ibukota Negara.

DPR RI diminta segera rapat dan menolak rencana pemindahan Ibukota Negara. Sebab, rencana pemindahan Ibukota itu sangat terkesan terburu-buru, tidak transparan dan menandakan banyak hal yang disembunyi-sembunyikan.

Hal itu ditegaskan Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak. Menurut dia, Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) tidak begitu saja mempercayai, alasan pemindahan Ibukota dikarenakan Jakarta terbebani dengan menumpuknya banyak sektor di DKI Jakarta seperti bisnis, pemerintahan, keuangan. Itu alasan seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

“Menurut saya  tidak semudah itu menarik kesimpulan untuk memindahkan ibukota. Harus ada kajian yang mendalam dan kajian ini di inisiasikan oleh stakeholder DKI Jakarta. Karena itu, kami meminta DPR menolak rencana pemindahan Ibukota itu,” tutur Bastian P Simanjuntak, di Jakarta, Selasa 27 Agustus 2019.

Dia mengatakan, Jakarta saat ini sudah tidak terlalu macet, banjir sudah berkurang, infrastuktur Jakarta juga semakin lengkap dengan dibangunnya MRT, LRT, Jalan Tol, Kereta Jakarta-Bandung, dan lain sebagainya.

“Jadi sebenarnya segala permasalahan atau beban yang ada di Jakarta sudah mulai ditangani dengan baik dan didukung dengan teknologi,” ujarnya.

Dia pun menekankan, agar DPR RI dan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang baru saja dilantik, segera menolak rencana pemindahan Ibukota itu.

Dikatakan Bastian, sebagai pihak yang mewakili Kedaulatan Rakyat, DPR dan DPRD harus bersuara. “Dan secara politik menolak rencana Presiden. Karena ini menyangkut harkat hidup orang banyak. Presiden tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan sebelum mendapatkan kesepakatan semua pihak,” tuturnya.

Dia menjelaskan, insiasi pemindahan Ibukota harusnya berawal dari Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI dan warga Jakarta sebagai stakeholders.

“Jika memang stakeholders setuju Ibukota pindah, barulah rencana tersebut direalisasikan dengan melibatkan DPR sebagai perwakilan Rakyat seluruh Indonesia,” pungkas Bastian.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan