Presiden Perlu Diingatkan, Jaminan Sosial Non-ASN Dikelola BPJS Ketenagakerjaan

Presiden Perlu Diingatkan, Jaminan Sosial Non-ASN Dikelola BPJS Ketenagakerjaan

- in DAERAH, EKBIS, NASIONAL, PROFIL
20
0
Presiden Perlu Diingatkan, Jaminan Sosial Non-ASN Dikelola BPJS Ketenagakerjaan. - Foto: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).(Net)Presiden Perlu Diingatkan, Jaminan Sosial Non-ASN Dikelola BPJS Ketenagakerjaan. - Foto: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).(Net)

Saat ini sedang dilakukan pembuatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Non Aparatur Sipil Negara atau Non-ASN. 

Salah satu isi Permen RB yang akan diatur adalah institusi pengelola jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Non-ASN. 

“Menurut saya, seharusnya pengelolaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Non-ASN diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan, bukan dikelola oleh Taspen,” tutur Timboel Siregar, Senin (22/11/2021). 

Timboel Siregar menyebut, adapun beberapa alasan yang menjadi dasar argumen saya tersebut adalah, pertama, Penyelenggara Jaminan Sosial harus memenuhi 9 Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 

Yaitu seperti nirlaba. Sedangkan Taspen berorientasi laba. Kemudian Gotong Royong. Taspen hanya mengelola Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, yang jumlahnya sekitar 4 juta orang. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mengelola 30 juta pekerja. 

Kemudian, hasil investasi dikembalikan ke peserta (kalau hasil investasi taspen dijadikan bonus, dividen sementara hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan kembali ke peserta). 

Faktanya, BPJS Ketenagakerjaan memenuhi 9 prinsip SJSN tersebut, sementara Taspen tidak sesuai dengan prinsip-prinsip SJSN. 

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terakhir menyatakan bahwa pengelola Jamsos harus dibentuk Undang-Undang, sementara Taspen dibentuk oleh Peraturan Pemerintah. 

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 72/PUU-XVII/2019 dan nomor 6/PUU-XVIII/2020 dinyatakan, lembaga atau badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial harus dibentuk oleh UU. BPJS Ketenagakerjaan dibentuk UU BPJS, tetapi Taspen dibentuk oleh PP. 

Ketiga, Iuran Jaminan Kematian (JKm) di Taspen 0,72 persen. Sementara di BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,3 persen. 

Ada kelebihan bayar 0,42 persen iuran Jaminan Kematian (JKm). Hal ini sudah di-warning Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Kalau Non-ASN diserahkan ke Taspen, maka akan tambah inefisiensi APBN. Dn ini artinya inefisiensi yang dilegalisasi Permenpan RB,” ujar Timboel Siregar. 

Sebagai contoh, untuk 1 juta Non-ASN saja bila diserahkan ke Taspen, maka APBN akan kelebihan bayar Rp 151,2 miliar per tahun. (= 12 bulan x 0,42 persen x rata-rata upah Rp 3 juta x 1 juta peserta). 

“Bila dana Rp 151,2 miliar ini dialihkan untuk pekerja miskin dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), maka bisa meng-cover 750 ribu orang pekerja miskin kita,” sebut Timboel Siregar. 

Keempat, Perpres No. 109 Tahun 2013 dengan sangat eksplisit menyatakan PNS, TNI, Polri dan ASN lainnya, didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, bukan ke Taspen. 

Kelima, dalam pelaksanaannya, peserta lebih mudah mendapat akses manfaat di BPJS Ketenagakerjaan dibandingkan di Taspen. 

Seperti contoh, salah satunya, ketentuan di Taspen, peserta yang berangkat dari rumah ke kantor dengan jalan yang sudah ditentukan bila terjadi kecelakaan akan dijamin, tetapi bila dari jalan yang berbeda tidak dijamin. 

Sedangkan di BPJS Ketenagakerjaan, dari mana pun asal tujuannya ke kantor tetap dijamin. 

Keenam, dana iuran yang dibayarkan APBN untuk menjamin Non-ASN nanti akan ditempatkan minimal 50 persen di Surat Berharga Negara (SBN) yang akan membantu APBN. 

Walaupun ketentuan 50 persen, faktanya bisa mencapai 65 persen yang ditaruh BPJS Ketenagakerjaan di SBN. 

“Kalau di Taspen, maka hanya 30 persen dan ini tidak signifikan membantu APBN,” jelasnya. 

Ketujuh, kalau nanti dikemudian hari ada lagi relaksasi pembayaran iuran JKK-JKm dengan diskon 99 persen, seperti yang dilakukan di tahun 2020, maka APBN akan bayar iuran hanya 1 persen. 

Dan diskon iuran 99 persennya bisa dialokasikan untuk membiayai kebutuhan rakyat lainnya.  

“Dengan relaksasi tidak ada manfaat JKK-JKm yang berkurang, saya mendorong Pemerintah lebih obyektif dalam membuat Permenpan RB yang mengatur jaminan sosial Non-ASN, yaitu dengan menyerahkan pengelolaannya ke BPJS Ketenagakerjaan, bukan Ke Taspen,” jelas Timboel. 

Karena itu, tambahnya, Presiden harus mengetahui berbagai persoalan yang terjadi, bila jaminan sosial ketenagakerjaan Non-ASN diserahkan ke Taspen. 

Yaitu persoalan yuridis, persoalan anggaran, dan persoalan sosiologis terkait penerapan manfaat. 

“Presiden harus memastikan Permenpan RB mengatur pengelolaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Non-ASN dikelola BPJS Ketenagakerjaan,” tandas Timboel.(J-RO) 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like