Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menyarankan kepada petani agar menanam pohon durian saja, tidak usah menanam kelapa sawit lagi.
Pernyataan itu, mesti dimaknai sebagai kritikan bagi aparatur birokrasi yang getol menerbitkan izin tanpa memiliki peta komoditas dan tanpa adanya analisis pasar kelapa sawit.
Hal itu dikatakan Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto. Darto me-review, beberapa bulan lalu, Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Provinsi Riau juga pernah manyatakan agar petani sawit menanam jengkol.
Tidak lama berselang, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menyarankan lagi agar petani sawit menanam durian.
“Saya meluruskan pendapat para pihak yang seolah-olah mengkritik tapi tanpa mengenal situasi dan kondisi sawit indonesia dan petani sawit secara khusus. Pendapat Jokowi tersebut punya makna kritis dan sekaligus kritik terhadap tata kelola sawit selama masa reformasi,” tutur Mansuetus Darto, dalam keterangan persnya, Minggu (24/03/2019).
Darto menegaskan, pernyataan itu juga punya makna kritik untuk aparatur birokrasi daerah dan provinsi, yang suka memberi Ijin tapi tidak memiliki peta komoditas dan analisis pasar.
“Resiko ke depannya ketika ijin terus dibuka, kemampuan pengawasan untuk masalah deforestasi tidak bisa dilakukan dan serapan pasar terbatas dan tantangan pertarungan dagang, maka akan memukul kehidupan petani sawit,” ujarnya.
Darto membeberkan, saat ini, luas perkebunan rakyat adalah sebesar 43% dari total luas kebun sawit yang 14,3 juta hektar.
Kurang lebih, sebanyak 30% petani swadaya dari total luas kebun petani tersebut, hidup dalam kesusahan, seperti menjual lahan dan sawitnya ke tengkulak dengan harga yang sangat rendah.
“Luas kebun mereka rata-rata kurang dari 8 hektar. Petani plasma memiliki luas rata-rata lahan antara 1 sampai 2 hektar dengan jumlah totalnya sebanyak 13%,” ujarnya.
Untuk petani plasma, lanjutnya, jika harga sawit anjlok, kurang dari Rp 1000 per kilogram, maka mereka mengalami kesulitan hidup memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Akan susah payah membiayai kehidupan keluarganya apalagi harus membiayai sekolah anak. Petani plasma tidak lagi memiliki lahan pangan. Sudah dialihkan ke sawit oleh petani. Sehingga petani tidak memiliki income tambahan ketika alami krisis,” tutur Darto.
Dia melanjutkan, skema Perkebunan Inti Rakyat yang dikenal sebagai PIR-trans pada tahun 1980-an telah mengalokasikan 0,75 hektar untuk lahan pangan, namun saat ini sudah alihkan ke sawit semuanya.
“Sementara untuk kebutuhan pangan harus dibeli, mulai dari beras, sayur dan buah. Situasi ini sering dialami oleh petani sawit,” katanya.
Krisis tahun 2008 saat kolapsnya Lehman Brother, kata Darto, memukul Asia hingga pengaruhi komoditi ekspor sawit indonesia.
Tahun 2008 itu, harga sawit hingga Rp 80 per kilogram. Begitupun dengan perang dagang Amerika Serikat dan Cina yang berlangsung saat ini, dimana petani sawit tahun 2018, sejak Juni hingga Desember, harga sawit mereka turun drastis dari Rp 1900 per kilogram turun hingga 400 rupiah per kilogram.
Kemudian, lanjut Darto, kondisi pasar minyak sawit, di mana situasi saat ini, pasar energi biofuel Eropa tidak akan membeli minyak sawit Indonesia lagi. Itu sangat mempengaruhi kondisi persawitan di Tanah Air.
“Ini tentunya menjadi kondisi kritis bagi industri minyak sawit Indonesia. Terlepas dengan berbagai alasannya seperti masalah deforestasi dan masalah lainnya, ini memukul industri sawit,” ujarnya.
Darto mengatakan, bagi petani pangan, petani padi dan karet harus bersiap menghadapi berbagai kemungkinan. Kecendrungan setiap tahun, ketika harga sawit mulai membaik, petani pangan, padi dan karet sebagian kecil mengalihkan komoditasnya jadi kelapa sawit.
“Mereka rela karet dan sawahnya ditumbang jadi kebun-kebun sawit karena harganya sangat mendukung,” katanya.
Tapi, lanjutnya, petani-petani sawit dan pangan rata-rata pada umumnya tidak paham bahwa harga sawit itu akan membaik kalau didukung dengan kondisi-kondisi ekonomi politik dalam negeri dan negara AS, India, Cina dan Eropa sebagai negata orientasi ekspor sawit dalam iklim yang lebih baik.
“Jika tidak maka kondisinya akan buruk, sebab 85% minyak sawit indonesia adalah untuk ekspor,” imbuhnya.
Resiko ekonomi dan bisnisnya saling terkait antara negara. Karena itu, pernyataan Jokowi bagi Darto, sangat positif sebagai motivasi, agar petani tidak terjebak dengan harga sawit yang sedang membaik.
“Buktinya, beberapa petani karet, padi dan pangan tadi yang sudah hijrah ke sawit sebagian besar menyesal karena selain hilangnya sumber kebutuhan pokok seperti beras. Mereka juga dihadapkan dengan masalah baru, seperti harga yang tidak stabil dan mereka menjual ke tengkulak dengan harga yang lebih rendah,” ujarnya.(JR)
