Presiden Jokowi Harus Berani Mencoret Capim KPK Bermasalah

Presiden Jokowi Harus Berani Mencoret Capim KPK Bermasalah.
Presiden Jokowi Harus Berani Mencoret Capim KPK Bermasalah.

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramdhana membuat petisi menolak Capim KPK 2019 yang bermasalah.

Petisi itu mengajak semua pihak untuk meminta Presiden Joko Widodo agar berani mencoret nama Capim KPK 2019 yang dianggap bermasalah.

Dikarenakan nama-nama Capim sudah diserahkan Pansel kepada Presiden, maka masyarakat berkewajiban mengingatkan Jokowi agar tidak meloloskan Capim yang bermasalah.

“Melalui petisi ini, kami meminta Presiden Joko Widodo segera perintahkan Pansel KPK untuk tidak meloloskan calon pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas,” tutur Kurnia Ramadhana, dalam petisinya, Rabu (04/09/2019).

Paling tidak, lanjutnya, para calon pimpinan KPK yang tidak melaporkan harta kekayaannya, punya konflik kepentingan, dan rekam jejak buruk di masa lalu, tidak diloloskan dalam seleksi.

“Kami ajak teman-teman semua yang peduli soal pemberantasan korupsi untuk tandatangani dan sebarkan petisi ini. Agar lembaga yang selama ini kita percaya, tetap bisa kuat dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas dan berintegritas,” ujarnya.

Untuk petisi ini, Kurnia Ramadhana hingga kemarin sudah memiliki 80.888 pendukung. “Sudah tahu kalau sekarang sedang berlangsung proses pemilihan Pimpinan KPK? Ini penting banget loh. Harus kita awasin bener-bener!” ujarnya.

Apa jadinya kalau orang yang punya rekam jejak buruk terpilih jadi pemimpin KPK? Dia mengatakan, nanti para koruptor tidak bisa lagi ditangkap KPK, karena pimpinannya bisa kongkalikong dengan koruptor itu.

Nggak cuma itu, kalau korupsi gagal diberantas KPK, yang rugi ya rakyat. Uang negara yang harusnya digunakan untuk bikin bagus pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan publik lainnya, bisa-bisa nggak bisa lagi dinikmati rakyat karena habis dikorupsi,” lanjutnya.

Namun sayangnya, proses pemilihan Pimpinan KPK kali ini menyisakan banyak persoalan serius. Mulai dari Panitia Seleksinya hingga para calon yang mendaftar.

Pertama, Pansel KPK tidak mempertimbangkan rekam jejak para calon pimpinan KPK. Ini dikarenakan dalam nama-nama yang masih dinyatakan lolos seleksi, masih terdapat nama-nama yang punya rekam jejak buruk di masa lalunya.

“Ada yang sempat dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik sampai ada yang diduga pernah menerima gratifikasi tapi tidak melaporkan pada KPK!” ungkapnya.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan, ada yang punya konflik kepentingan. Sehingga akan menyulitkan kerja-kerja pemberantasan korupsi ke depan.

Kalau para Pimpinan KPK punya rekam jejak buruk dan punya konflik kepentingan, tegas Kurnia, semakin lama publik enggak akan percaya KPK bisa bertindak secara objektif lagi. “Apa itu baik bagi KPK dan pemberantasan korupsi?” tanyanya.

Kedua, mayoritas calon pimpinan KPK yang berasal dari penyelenggara Negara, maupun penegak hukum, tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya pada KPK.

“Kalau calon Pimpinan KPK sendiri nggak patuh untuk melaporkan harta kekayaannya, apa kabar pejabat negara lainnya?” ujarnya lagi.

Oleh karena itulah, Kurnia dan kawan-kawannya mempertanyakan kinerja Pansel KPK yang meloloskan Capim yang tidak patuh pada pelaporan LHKPN.

Menurut dia, jika para calon pimpinan KPK dibiarkan dan diloloskan saat tidak taat aturan, maka mimpi Indonesia untuk memiliki seorang pimpinan KPK yang bersih dan berintegritas, tidak akan pernah terjadi.

Ketiga, salah seorang anggota Pansel bilang kalau calon pimpinan KPK harus berasal dari sebuah lembaga penegak hukum konvensional.

Padahal, lanjut Kurnia, dibentuknya KPK karena lembaga penegak hukum konvensional belum mampu memberantas korupsi secara maksimal.

“Jadi kenapa mesti dipaksakan untuk mengisi kursi pimpinan KPK?” tanyanya lagi.

Sekarang, nama-nama Capim ada di tangan Presiden. Komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bakal dilihat dari sikapnya soal seleksi calon pimpinan KPK sekarang.

“Kalau Presiden tetap membiarkan calon pimpinan KPK yang bermasalah lolos dalam seleksi, artinya Presiden membiarkan KPK dipimpin oleh orang-orang yang nggak berintegritas. Yang pada akhirnya akan bikin pemberantasan korupsi di Indonesia jadi mundur,” ujarnya.

Petisi itu dinamakan Petisi bersama yang tergabung dalam Koalisi Kawal Capim KPK. Saat ini, yang sudah menyatakan diri bergabung adalah Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan