Breaking News

Presiden Harus Merespon Kondisi Darurat Ini, Penyelesaiannya Ditunggu Rakyat

Aksi Buka Baju Ibu-Ibu dan Nenek-Nenek di Desa Sigapiton Tobasa Menolak Perampasan Tanah Wargadan melawan kekerasan aparat. Aksi Buka Baju Ibu-Ibu dan Nenek-Nenek di Desa Sigapiton Tobasa Menolak Perampasan Tanah Wargadan melawan kekerasan aparat.

Presiden Joko Widodo diminta segera melakukan respon yang positif terkait dua kondisi yang disebut sebagai kondisi darurat. Yakni, terkait penggusuran dan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan, di dua wilayah berbeda. Mengenai tanah, hak ulayat dan masyarakat adat.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyampaikan,  di hari yang berdeakat dan bersamaan, yakni Rabu-Kamis (11-12/9/2019), telah terjadi penggusuran yang diikuti kekerasan yang dilakukan aparat kemanan.

Pertama, penggusuran diikuti aksi kekerasan oleh aparat TNI AD terhadap warga Urut Sewu yang mempertahankan tanahnya di Desa Brencong, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

“Peristiwa ini mengakibatkan 16 orang terluka di bagian kepala, tangan badan hingga kaki. Kejadian ini terkait konflik agraria lama masyarakat dengan TNI AD di atas tanah warga seluas 1.150 hektar, yang diklaim sepihak TNI AD untuk kepentingan latihan militer dan uji coba alutista,” tutur Dewi Kartika, Sabtu (14/09/2019).

Kedua, penggusuran dan tindakan kekerasan yang terjadi di Desa Sigapiton, Toba Samosir, Sumatra Utara.

Peristiwa ini menyebabkan satu orang terluka dan seorang ibu pingsan. “Akibat didorong aparat polisi saat menghalangi penggusuran. Ibu-ibu terpaksa melakukan aksi telanjang karena aparat terus melakukan penggusuran paksa dengan alat backhoe,” ujarnya.

Peristiwa ini disebabkan penetapkan zona otoritatif seluas 386,5 hektar yang dikuasakan kepada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).  Seluas 120 hektar di dalamnya adalah tanah adat dari Marga Raja Na Opat, di Desa Sigapiton.

“Kasus Sigapiton ini pada Agustus lalu telah dilaporkan ke Kantor Staf Presiden (KSP), yang berjanji akan memanggil Bupati Toba Samosir. Termasuk warga melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Belum ada tindak lanjutnya, hingga terjadinya peristiwa tersebut,” tutur Dewi Kartika.

Dewi menegaskan, di tengah janji Presiden, yakni selain menyelesaikan konflik agraria dalam kerangka reforma agraria, dan berjanji melindungi petani serta masyarakat adat, tindakan kekerasan yang dilakukan aparat itu tidak dibenarkan.

“Kami sangat menyayangkan, dan mengutuk keras berulangnya tindakan kekerasan dan represifitas aparat terhadap masyarakat,” cetus Dewi.

Harusnya, kata dia, pemerintah mengedepankan dialog dengan warga. Bukan menurunkan aparat keamanan untuk merepresi dan merampas tanah masyarakat.

“Kami meminta pemerintah pusat dan daerah agar segera turun tangan untuk menghentikan penggusuran dan perampasan tanah rakyat. Hentikan pelibatan TNI, Polisi dan Satpol PP yang diposisikan  vis a vis dengan masyarakat,” bebernya.

Selanjutnya, Dewi menekankan, segera tuntaskan konflik agraria di Urut Sewu dan Toba Samosir. “Penuhi hak-hak rakyat atas tanah dan wilayah hidupnya secara utuh,” ujarnya.

Dewi menjelaskan, pihaknya sudah menyurati semua lembaga terkait, terutama  Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM RI), Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN RI), Menteri Pariwisata, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Jawa Tengah, dan Direktur Badan Pengelola Otoritas Danau Toba (BPODT).

“Kami menunggu para pihak terkait untuk segera melakukan langkah-langkah konkrit yang berkeadilan bagi masyarakat,” pungkas Dewi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*