Presiden Buruh Dukung Aksi-Aksi Tolak Penyalahgunaan Kewenangan BUMN

Milik Negara Tapi Kok Langgengkan Outsourcing dan Union Busting

Milik Negara Tapi Kok Langgengkan Outsourcing dan Union Busting, Presiden Buruh Dukung Aksi-Aksi Tolak Penyalahgunaan Kewenangan BUMN.
Milik Negara Tapi Kok Langgengkan Outsourcing dan Union Busting, Presiden Buruh Dukung Aksi-Aksi Tolak Penyalahgunaan Kewenangan BUMN.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan mendukung aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh atau karyawan di Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) untuk menuntut hak-hak dasarnya.

Paling tidak, dikatakan Said Iqbal, hak buruh di perusahaan pelat merah untuk berserikat harusnya dipenuhi. Selain itu, tidak selayaknya BUMN melakukan out sourcing terhadap anak-anak bangsa Indonesia yang bekerja di perusahaan milik negaranya sendiri.

Said Iqbal menegaskan, out sourcing dan union busting atau pemberangusan serikat di perusahaan sangat diharamkan sejak dulu. Nah, kok anehnya, di perusahaan milik Negara atau BUMN malah terjadi out sourcing dan union busting.

“Karena itu, kami dari KSPI mendukung penuh aksi-aksi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita pekerja di BUMN untuk memperjuangkan hak-hak buruh,” tutur Said Iqbal, Jumat (28/02/2020).

Iqbal menegaskan, aksi yang dilakukan Aliansi Bekerja BUMN di Kementerian Negara BUMN pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 kemarin, harus didukung penuh.

“KSPI mendukung penuh aksi yang akan dilakukan Aliansi Bekerja BUMN di Kementerian Negara BUMN pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020,” tegasnya.

Aksi tersebut disebutkan diikuti 10 ribu pekerja BUMN. Aliansi Pekerja BUMN sendiri dibentuk untuk menyikapi maraknya penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara, pemberangusan serikat pekerja atau union busting,  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, penerapan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak sesuai undang-undang dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran di perusahaan BUMN.

“KSPI mendukung aksi ini, dan meminta Pemerintah khususnya Menteri BUMN untuk bersungguh-sungguh memenuhi tuntutan para pekerja,” ujar Said Iqbal.

Sebagai perusahaan milik negara, lanjut Iqbal, BUMN seharusnya menjadi contoh atau teladan bagi perusahaan swasta dalam hal membangun hubungan industrial.

“Maraknya pelanggaran di BUMN membuktikan lemahnya penegakan hukum. Dan jika di BUMN saja tidak menghargai hak-hak buruh, bagaimana dengan di perusahaan-perusahaan swasta? Tentu nasibnya akan lebih buruk lagi,” tegasnya.

Terpisah, Koordinator Aliansi Pekerja BUMN, Mirah Sumirat mengatakan, tuntutan dalam aksi kali ini adalah bersihkan dan benahi BUMN dan anak, cucu, cicit perusahaam BUMN dengan mengganti Direksi dan Komisaris  yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara, kriminalisasi, mutasi dan PHK pengurus serikat pekerja, melakukan PHK massal, dan menerapkan praktik outsourcing dan pekerja kontrak yang melanggar undang-undang.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan