Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp 13,7 Triliun di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Jaksa Agung ST Burhanuddin Kawal Pengusutan Korupsi di BUMN

Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam jumpa pers khusus penanganan Kasus Korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ditaksir menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 13,7 Triliun, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).
Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam jumpa pers khusus penanganan Kasus Korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ditaksir menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 13,7 Triliun, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).

Kejaksaan mengungkap dugaan tindak korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang gila-gilaan. Puluhan triliun rupiah ditaksir lenyap.

Jaksa pun tengah melakukan proses penyidikan terhadap dugaan korupsi yang terjadi di perusahaan pelat merah itu.

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin melakukan pengawalan pengusutannya secara langsung. Kerugian yang ditaksir dalam kasus ini mencapai Rp 13,7 Triliun.

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) itu mengungkapkan, prosesnya sudah di tahap penyidikan.

Hal itu disampaikan Burhanuddin secara khusus dalam jumpa pers penanganan Kasus Korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) itu, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).

Burhanuddin menegaskan, laporan dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) itu telah ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khsusus dengan menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor: PRINT-33/F.2/Fd/2/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Laporan itu diketahui berasal dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era pemerintah pertama  Presiden Joko Widodo, Rini M Soemarno, dengan Nomor: SR – 789/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019, perihal Laporan Dugaan Fraud di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Burhanuddin mengatakan, penyidikan telah dilakukan untuk memperoleh fakta adanya kegiatan investasi yang melibatkan grup-grup tertentu, yakni oleh sebanyak 13 perusahaan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.

“Sebagai akibat transaksi-transaki tersebut, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2019 menanggung  potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun,” ungkap ST Burhanuddin.

Menurutnya, potensi kerugian tersebut timbul karena adanya tindakan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui Program Asuransi JS Saving Plan.

“Jadi asuransi JS Saving Plan telah mengalami gagal bayar terhadap klaim yang telah jatuh tempo dan sudah terprediksi oleh BPK RI, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan dan biaya operasional,” bebernya.

Selain itu, juga terlihat pada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan high risk atau resiko tinggi untuk mengejar high return atau keuntungan tinggi.

Pertama, penempatan saham sebanyak 22,4% senilai Rp 5,7 triliun dari Aset Finansia. Dari jumlah tersebut, 5% dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik (LQ 45) dan sebanyak 95% nya dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk.

Kedua, penempatan Reksadana sebanyak 59,1% senilai Rp 14,9 triliun dari Aset Finansia. Dari jumlah tersebut, 2% nya yang dikelola oleh ManagerIinvestasi Indonesia dengan kinerja baik (Top Tier Management) dan 98% nya dikelola oleh manager investasi dengan kinerja buruk.

“Masih sampai bulan Agustus 2019, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah menanggung potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 13,7 triliun. Terus didalami lagi,” ujar Burhanuddin.(Richard)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan