Presiden Joko Widodo disebut telah melakukan pelecehan dan bahkan penipuan kepada Nahdatul Ulama (NU).
Pernyataan itu dikeluarkan oleh Wakil Sekretaris Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Djoko Edhi Abdurrahman.
Menurut Djoko Edhi, Presiden Jokowi telah menipu NU dengan sangat bulat-bulat. Dia mengatakan, reshuffle kabinet yang telah dilakukan Jokowi sudah mengambil dua posisi strategik politik PBNU dan hal itu akan mengubah politik PBNU.
“Reshuffle itu yang terakhir di kekuasaan Presiden Jokowi yang berakhir 2019. Tak ada lagi kue kekuasaan ke depan. Kalau kau tak kebagian di reshuffle itu, ya tak kebagian,” tutur Djoko Edhi dalam siaran persnya, Minggu (28/01/2018).
Menurut Anggota Komisi III DPR RI Periode 2004-2009 ini, tadinya, salah satu personil Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ialah KH Hasyim Muzadi. Pada rezim SBY, kursi ini ditempati KH Makruf Amin yang kini Rois Aam PBNU.
“Beberapa bulan lalu, Mbah Hasyim mangkat, kursi itu kosong. Maka PBNU mengajukan KH Achmad Bagja untuk menggantikan Mbah Hasyim. Sudah diacc oleh Presiden Jokowi, sudah fixed, tapi nama Achmad Bagja raib. Saya lihat direplace dengan Agum Gumelar. Itu satu,” ujarnya.
Kedua, lanjut Djoko Edhi, Ketua Umum Muslimat NU yang menjabat Mensos, Khofifah Indar Parawansa dan jadi Cagub Jatim, diganti Idrus Markham. Sekalipun Khofifah naik karena ia Timses Pilpres Jokowi, namun ia adalah struktur Banom PBNU.
“Ketika digantikan Idrus Markham yang pernah jadi pengurus IPNU dan PMII, tapi jauh beda. Idrus tak memiliki hubungan apapun dengan PBNU, melainkan dengan Golkar. Pertukaran Khofifah dengan Idrus bagi PBNU adalah menukar marmud dengan tikus,” ujarnya.
Perlu juga diketahui, tegas Djoko Edhi, posisi politik Wantimpres sangat penting bagi PBNU. “Saya adalah anggota Pansus RUU DPP (Dewan Pertimbangan Presiden) tahun 2004. UU DPP kemudian lebih populer dengan nama Wantimpres yang pada Orde Baru adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA),” katanya.
Menurut dia, Wantimpres ini adalah badan eksekutif garis ke samping, yang memberikan masukan kepada presiden. Dewan Pertimbangan Presiden adalah badan yang menampung masalah strategis masyarakat yang disampaikan langsung kepada presiden. Itu memastikan bahwa masalah masyarakat beroleh penanganan langsung dari Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan.
Oleh karena itulah, Djoko Edhi tegas menyebut Jokowi sebagai penipu bagi PBNU. “Itu reasonnya, betapa PBNU merasa ditipu dan dimalingi ketika ia digusur dari Dewan Pertimbangan Presiden. PBNU kalah dengan Jan Darmadi yang mewakili komunitas gambler (penjudi),” katanya.
Dia mengatakan, ke depan, adalah sebuah keniscahyaan bahwa PBNU mereposisi dirinya terhadap rezim Jokowi, dengan alsan; pertama, kepentingan strategis PBNU tak mampu dilindungi oleh Presiden Jokowi.
Kedua, komitmen PBNU dengan Presiden Jokowi wanprestasi yang mestinya take and give.
“Minimal tidak ditipu seperti itu. Selama ini PBNU telah bersedia menjadi bumper ketika Jokowi diserang 17 ormas Islam, baik di 411 maupun 212, sehingga PBNU dimusuhi. Jokowi membalas susu dengan tuba,” ujar Djoko Edhi.
Ketiga, dengan digusurnya PBNU dari Wantimpres untuk mewakili dan menyampaikan aspirasi 92 juta umat nahdliyin, menunjukkan PBNU di rezim Jokowi hanya pelengkap penderita yang sebelumnya penafsir dan penyampai wahyu rakyat.
Keempat, PBNU dilecehkan. Rois Aam dan Ketum PBNU hanya disuruh menjaga Pancasila versi Rezim Jokowi, disuruh berkelahi dengan 17 Ormas Islam, dikandangin di UKP PIP yang derajatnya hanya unit di pemerintahan. “Itu pelecehan luar biasa!”Djoko Edhi.(JR)
