Polri Berpolitik, Surat Telegram Kapolri Tuai Polemik, Kompolnas Sebut Bukan Pengekangan Kebebasan Berekspresi

Polri Berpolitik, Surat Telegram Kapolri Tuai Polemik, Kompolnas Sebut Bukan Pengekangan Kebebasan Berekspresi. – Foto: Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.(Net)
Polri Berpolitik, Surat Telegram Kapolri Tuai Polemik, Kompolnas Sebut Bukan Pengekangan Kebebasan Berekspresi. – Foto: Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.(Net)

Beredarnya Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020, menjadi polemik di tengah pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Surat Telegram itu terbit 3 hari sebelum DPR RI mengesahkan RUU Cipta kerja (05/10/2020), yang dinilai sangat menyengsarakan buruh.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti menyebut, isi Surat Telegram Kapolri itu hal biasa. Karena diperuntukkan dalam menekan penyebaran Pandemi Covid-19 melalui keramaian.

“Kami membaca STR (Surat Telegram) ini sebagai panduan internal dalam rangka upaya Polri untuk mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat. Dari adanya kerumunan massa yang tidak menjaga jarak. Kalau unjuk rasa kan tidak mungkin orang akan mengingat untuk jaga jarak toh. Sehingga berbagai macam kegiatan yang melibatkan kerumunan atau pengerahan massa harus dilarang,” ujar Poengky kepada Sinarkeadilan.com, Rabu (07/10/2020).

Kompolnas, lanjut Poengky, juga menilai bahwa isi Surat Telegram tersebut bukan bentuk pengekangan kebebasan berekspresi, melainkan karena adanya Pandemi Covid-19.

Poengky meminta, jika Serikat Buruh ingin menggunakan haknya, maka dapat disalurkan melalui virtual atau secara online. Dan jika Serikat Buruh belum puas dengan Undang-Undang tersebut dapat melakukan upaya-upaya hukum lainnya.

“Oleh karena itu, jika kawan-kawan Serikat Buruh ingin menggunakan hak untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat terkait Undang-Undang Cipta Kerja, maka usulan kawan-kawan buruh dapat disalurkan melalui DPR ataupun pada Pemerintah melalui cara-cara virtual atau online. Dan jika masih keberatan dengan UU Ciptaker, Serikat Buruh dapat melakukan upaya-upaya hukum lain,” pinta Poengky.

 Tepis Dugaan

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menepis dugaan adanya penyebaran Covid-19 dalam aksi unjuk rasa Serikat Buruh.

“Soal aksi, sebelum ini sudah berkali-kali aksi tolak Omnibus Law RUU Ciptaker di masa Pandemi covid-19. Kami pakai protokol kesehatan dan tidak ada klaster baru,” tegas Asfinawati kepada Sinarkeadilan.com, Rabu (07/10/2020).

Asfinawati justru bertanya kepada Kompolnas, soal kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap massa aksi.

“Kok kompolnas tidak berkomentar atas kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap massa aksi?” ucap Asfinawati.

Polri, lanjut Asfinawati dalam konteks ini sudah bukan melaksanakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibnas), melainkan telah ikut berpolitik mendukung Omnibus Law UU Ciptaker.

“Yang dilakukan polisi sudah bukan kamtibnas lagi, tapi berpolitik mendukung Omnibus Law UU Ciptaker dengan memproduksi narasi-narasi. Polisi adalah alat negara, bukan alat pemerintah,” tutup Asfinawati.(JTM)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan