Politisi Millennial PDIP Tina Toon Kaget Belum Ada Perda Bantuan Hukum di Jakarta

Jaringan Advokasi Perda Bantuan Hukum yang terdiri dari Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jalan Kebonsirih, Jakarta Pusat, terdiri dari yakni LBH APIK Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH GP Ansor, MaPPI FH UI, ILRC, Bandung Wangi, OPSI, Suara Kita, Parinama Astha, dan LKBH UNKRIS, beraudiensi dengan Fraksi PDI Perjuangan, di Lantai 8, Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kebonsirih, Jakarta Pusat, Selasa (01/10/2019).
Jaringan Advokasi Perda Bantuan Hukum yang terdiri dari Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jalan Kebonsirih, Jakarta Pusat, terdiri dari yakni LBH APIK Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH GP Ansor, MaPPI FH UI, ILRC, Bandung Wangi, OPSI, Suara Kita, Parinama Astha, dan LKBH UNKRIS, beraudiensi dengan Fraksi PDI Perjuangan, di Lantai 8, Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kebonsirih, Jakarta Pusat, Selasa (01/10/2019).

Politisi PDIP yang baru duduk sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Agustina Hermanto atau yang dikenal dengan nama Tina Toon kaget dengan belum adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum di Jakarta.

Rasa kagetnya itu tercetus saat sejumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Perda Bantuan Hukum beraudiensi dengan Fraksi PDI Perjuangan di Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kebonsirih, Jakarta Pusat, Selasa (01/10/2019).

Tina Toon yang disebut sebagai Politisi Millennial PDIP itu mengaku, Perda Bantuan Hukum sangat diperlukan untuk menolong warga yang membutuhkan bantuan hukum, apalagi warga yang kurang mampu.

“Masa Jakarta enggak punya Perda Bantuan Hukum?” cetus Tina Toon.

Menurut mantan artis penyanyi cilik ini, Jakarta sebagai baro meter, dan sebagai Ibu Kota Indonesia, seharusnya sudah memiliki Perda seperti itu sejak lama.

Jaringan Advokasi Perda Bantuan Hukum DKI Jakarta yang diterima di lantai 8, Fraksi PDI Perjuangan,  Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jalan Kebonsirih, Jakarta Pusat, terdiri dari yakni LBH APIK Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH GP Ansor, MaPPI FH UI, ILRC, Bandung Wangi, OPSI, Suara Kita, Parinama Astha, dan LKBH UNKRIS.

Lebih lanjut, Tina menuturkan, tidak semua masyarakat Jakarta mampu membayar jasa pengacara bila menghadapi persoalan hukum. Menurutnya, masih banyak masyarakat di Jakarta kehidupannya jauh dari sejahtera.

“Kalau masyarakat Kelapa Gading sih taruhlah mereka mampu membayar pengacara bila menghadapi masalah, tapi masyarakat Jakarta yang kehidupannya masih UMR (gaji Rp 3,9 juta) apa bisa. Apalagi konstituen kita bisa terbantu bila ada Perda Bantuan Hukum,” tuturnya.

Di tempat yang sama, anggota DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mengapresiasi langkah yang dilakukan para aktivis LBH yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Perda Bantuan Hukum DKI Jakarta.

Dia mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan sangat mendorong lahirnya Perda Bantuan Hukum. Karena, lanjut Jhonny, di masyarakat mayoritas pemilih adalah dari fraksi PDI Perjuangan yang rentan terjerat akan persoalan hukum dapat membantu bila ada Perda tersebut.

Dian Novita, dari LBH APIK mengemukakan, dengan adanya Perda Bantuan Hukum sangat membantu sekali bagi masyarakat yang terkendala dengan persoalan hukum.

“Indikator miskin berdasarkan Biro Pusat Statistik (BPS) dengan upah Rp 600 ribu. Tapi dengan UMR sebesar Rp 3,9 juta, masyarakat tidak mampu membayar jasa bantuan hukum. Padahal skema bantuan hukum kisaran Rp 5-7 juta. Karenanya butuh Perda Bantuan Hukum,” bebernya.

Dian berharap, Fraksi PDI Perjuangan dapat menggolkan Perda Bantuan Hukum sehingga dapat meringankan masyarakat bila mengatasi persoalan hukum yang melilit dirinya.

Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 Prasetio Edi Marsudi meminta agar usulan para aktivis LBH dapat diperjuangkan legislator PDI Perjuangan.

“Ini harus jadi prioritas karena menyangkut kepentingan masyarakat,” ujar Bendara DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

Dalam pertemuan itu, juga hadir anggota DPRD lainnya, yakni Gilbert Simanjuntak, Merry Hotma, WA Ode Herlina, Dwi Rio Sambodo, Pandapotan Sinaga, Manuara Siahaan, Rasyidi, Hj Ida Mahmuda dan Hardiyanto Kenneth.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*