Nelayan meminta kaum elit politik Indonesia menghentikan klaim-klaim sepihak yang menyebabkan berbagai keributan dunia politik di Indonesia.
Masyarakat bawah, seperti kaum nelayan, terusik berat dengan dagelan politik yang dipertontonkan kaum elit di Jakarta.
Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Siswaryudi Heru mengatakan, nelayan tidak mau diseret-seret pada kisruh perdebatan politik yang kian tidak produktif.
Seharusnya, proses pemilihan di tingkat elit politik mampu diredam agar masyarakat bawah seperti nelayan tidak menjadi korban.
“Nelayan tak mau diusik-usik dengan keributan politik elit Jakarta. Nelayan serahkan kepada proses konstitusional yang masih berjalan di KPU. Jadi, hentikanlah tarik menarik dan silang sengketa yang malah memecah komunikasi yang baik di akar rumput,” tutur Siswaryudi, di Jakarta, Jumat (17/05/2019).
Di bulan puasa ini, lanjut Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini, hendaknya para elit politik di Jakarta menjalin tali silaturahmi kepada sesama anak bangsa. Sehingga, masyarakat di akar rumput, seperti di basis nelayan, bisa khusuk menjalankan ibadah puasa, dan fokus membenahi kehidupannya yang masih banyak yang morat-marit.
Siswaryudi Heru yang juga Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini berharap, para elit politik tidak melupakan kebutuhan dasar nelayan, meskipun situasi politik sedang mengalami ketegangan yang kian tajam.
“Menjelang pengumuman di KPU, elit politik mestinya memberikan teladan kepada masyarakat nelayan, agar tetap menjalani hari-harinya yang tidak mudah. Kebutuhan-kebutuhan nelayan yang kian banyak menjelang hari raya lebaran sudah cukup menyita energi dan potensi mereka,” ujar Siswaryudi.
Menurut dia, klaim-klaim kemenangan jika ternyata kontra-produktif dengan kondisi riil masyarakat akar rumput, hendaknya dihentikan.
Demikian juga gerakan-gerakan atau upaya-upaya yang disinyalir inkonstitusional, hendaknya dihindarkan, sehingga masyarakat akar rumput juga tidak diliputi kecemasan, dan bisa fokus memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya.
“Kalau memang sudah ditakdirkan menang, ya tunggu sajalah pengumuman KPU,” ujarnya.
Terkait posisi calon anggota kabinet yang layak duduk di sektor Kelautan dan Perikanan ke depan, Siswaryudi menyampaikan, tetap harus konsisten dengan kepentingan nelayan Indonesia.
Menteri itu mesti yang tidak arogan, yang mau melaksanakan program-program yang bersentuhan langsung dengan nelayan, guna mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan nelayan.
“Terutama sosok yang mau mendengar dan melakukan aspirasi nelayan. Juga mau bersusah-susah untuk nelayan. Figur seperti itu yang dinantikan nelayan untuk duduk di kursi menteri,” tutupnya.(JR)
