Politik Stafsus Milenial Adalah Politik Busuk

Direktur Politika Institute, Zainul Abidin Sukrin: Terjadi Pembusukan Politik Milenial Yang Dilakukan Oleh Stafsus Milenial. Politik Stafsus Milenial Adalah Politik Busuk.
Direktur Politika Institute, Zainul Abidin Sukrin: Terjadi Pembusukan Politik Milenial Yang Dilakukan Oleh Stafsus Milenial. Politik Stafsus Milenial Adalah Politik Busuk.

Berangkat dari skandal Staf Khusus Presiden Joko Widodo atau yang dikenal dengan Stafsus Milenial, dapat disusuri adanya pembusukan politik.

Pembusukan politik merupakan situasi dimana tindakan dan kegiatan politik sejak dari niat dan rencananya sudah jahat dan lalim.

Direktur Politika Institute, Zainul Abidin Sukrin menyampaikan, Presiden Joko Widodo selalu punya cara membangun politik simbolis dan citra.

Ingin dicitrakan dekat dengan milenial dan peduli dengan milenial, maka dia mengangkat beberapa menteri dan wakil menteri yang dinilai mewakili generasi milenial.

Tidak sampai disitu, Jokowi pun mengangkat staf khusus Presiden (Stafsus) dari kalangan anak-anak milenial.

Lewat cara itu, menurut mantan Fungsionaris PP Muhammadiyah ini, Jokowi ingin menunjukkan tidak hanya ada kesetaraan hak politik antara kelompok milenial (kaum muda) dengan kelompok tua.

Namun juga meretas wacana publik, terhadap keterpilihannya dengan KH. Ma’ruf Amin yang tidak merepresentasikan anak muda.

“Yang jelas, adanya kelompok milenial di kabinet dan atau di lingkaran kekuasaan seolah anti mainstream. Panggung politik nasional yang didominasi oleh kaum tua atau elite lama dengan budaya politik yang mensyaratkan transaksional politik, kolusi dan nepotisme runtuh,” tutur Zainul A Sukrin, Senin (04/05/2020).

Keberadaan anak muda juga dapat menyudahi pertikaian, atau saling sandera antara kelompok tua atau elite lama dalam berbagai kepentingan. Seperti dalam liga kasus korupsi. Kelompok milenial diharapkan dapat melumasi kelompok tua yang kaku, dan tidak bisa berinovasi dan berkolaborasi dalam kerja yang baik.

Kelompok milenial dalam lingkaran kekuasaan menciptakan atmosfer baru dalam panggung politik. Ruang politik atau publik memberikan syarat baru yaitu diperuntukkan untuk yang berprestasi, dan memiliki kompetensi atau dapat melakukan kerja-kerja kekinian yang syarat dengan literasi baru.

Tapi skandal kasus Stafsus Presiden Andi Taufan Garuda Putra dan Adamas Belva Syah Delvara seolah menumpahkan energi baru yang telah tercipta.

Kemenangan atas wacana publik dengan atmosfer baru hanya anomali. Antara kelompok milenial dan elite lama tidak memiliki perbedaan. Sama-sama memiliki itikad buruk, yaitu memperkaya diri sendiri, berskongkol untuk memeras uang rakyat saat berkuasa.

“Artinya dengan adanya skandal ini, kelompok milenial boleh berumur muda, namun dapat bermental lama atau tua, dan bisa juga bermental kolonial,” ujarnya.

Berangkat dari skandal Stafsus Presiden itu, lanjutnya, dapat menyusuri pembusukan politik yang ada. Pembusukan yang terjadi di Stafsus Presiden, harus direfleksikan sebagai pembusukan politisi milenial.

Namun Aristoteles telah mengingatkan terjadinya pembusukan politik, bahwa identitas antara manusia dan warga negara yang baik hanya terdapat apabila negara itu sendiri baik.

Jadi walaupun manusia bertanggung jawab sebagai warga negara, atau baik sebagian warga negara akan buruk dan dapat menjadi jahat jika berada di negara yang segala-galanya aturan negara buruk.

Negara atau aturan negara yang buruk yang disebut oleh Aristoteles, seolah menganulir diskursus contrac social yang diperdebatkan oleh Hobbes (1588-1679) dan Locke (1632-1704).

Negara manifestasi dari niat baik, untuk menertibkan berbagai tingkah laku baik, maupun buruk dari masyarakat. Tujuannya yang baik akan tetap menjadi baik, namun yang buruk diatur dan diterbitkan agar menjadi baik.

Oleh sebab itu, negara yang buruk yang dimaksud oleh Aristoteles dalam konteks yang dinamis. Negara yang buruk seolah simbol dari berbagai tindakan elite dan kekuasaannya. Baik di lembaga esekutif, legislatif, dan yudikatif, tindakan dan aktivitas politik tidak lagi sakral dan mulia.

“Kebaikan bersama atau kebaikan umum yang menjadi cita-cita etis diruntuhkan oleh kehendak pribadi yang culas dan rakus. Berkuasa atau berada di berbagai lembaga negara untuk memupuk harta dan memperkaya diri sendiri dan golongannya,” lanjut Zainul.

Maka, katanya, tanda dari negara yang buruk, yaitu banyaknya orang jahat, atau elitenya menjadi komparador.

Elite yang ada di negara, kerja-kerjanya dicurahkan bukan untuk kepentingan rakyat dan negara, melainkan di luar kepentingan tersebut.

Selain itu, kebijakan negara ditentukan oleh oligarki. Sedikit orang yang memiliki sumber daya politik yaitu uang, kekuasaan, dan Ilmu (bank data). Suburnya politik keluarga dan atau dinasti politik sebagai tanda dari negara yang buruk juga.

Jadi pembusukan politisi milenial ditarik dan dipengaruhi oleh situasi dan lingkaran kekuasaan yang sudah tercemar oleh berbagai kepentingan yang jahat. Ini menjadi tantangan utama. Karena arusnya begitu dasyat dan tidak bisa dibendung.

Termasuk oleh Andi Taufan Garuda Putra yang mengirim surat kepada semua camat di Indonesia dengan menggunakan kop resmi Sekretariat Kabinet RI untuk menyalurkan bantuan penanganan Covid-19 menggunakan perusahaannya.

Dan, Adamas Belva Syah Delvara yang memperoleh program pelatihan prakerja senilai Rp 5,6 triliun tanpa tender.

Sementara Stafsus Billy Garcia Mambrasar, saat ini menjadi perbincangan publik karena perusahaannya PT Papua Muda Inspiratif (PMI) sempat mengajukan dana ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kopersi dan UMKM (KUKM) melalui meknisme koperasi. Billy diketahui menjabat sebagai direktur utama di perusahaan tersebut.

“Stafsus-stafus Presiden tersebut sama- sama berniat dan berencana jahat. Jabatan dan kedudukan yang dimilikinya digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Kehendak pribadi dan kelompok (jaringan) jahat menanggalkan kepentingan dan kebaikan umum (rakyat),” ujar Zainul.

Berangkat dari alur inilah terjadi pembusukan politisi milenial. Modalitas politisi milenial tidak hanya bisa menjual ide, bisa berinovasi, berkolaborasi, dan memiliki keahlian atau skills kekinian.

Karena jika hanya bermodalkan itu, pembusukan politik sangat mudah terjadi. Akan tetapi, penggemblengan atau kristalisasi ideologi adalah yang utama.

Di tengah arus pembusukan politik, ideologi tidak hanya menguatkan perilaku etis dan bermoral, tetapi juga menentukan keperpihakan politik. “Politisi milenial dapat menentukan status politiknya, apakah di yang jahat atau yang baik,” tutupnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan