Politik Ideologi Agama Berbahaya Bagi Persatuan dan Kesatuan Indonesia

Diskusi Peran Gereja dan Ormas Kristen Pasca Pemilu 2019: Bagaimana Memperkuat Politik Pluralistik Untuk Keutuhan NKRI, di Graha Bethel Indonesia, Jakarta, Senin (12/8/2019). Tampak Koordinator TePI Jeirry Sumampouw (Dua dari kiri).

Politik ideologi agama atau politik identitas agama, berbahaya bagi persatuan dan kesatuan Indonesia.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jeirry Sumampouw mengatakan, pada proses Pemilu 2019, warga politik identitas agama cukup banyak mewarnai kontestasi.

Namun, dengan terbangunnya kembali komunikasi antara Prabowo Subianto ke kubu Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri, menjadi langkah positif yang harus disyukuri oleh masyarakat Indonesia.

Hal itu diungkapkan Jeirry dalam diskusi Peran Gereja dan Ormas Kristen Pasca Pemilu 2019: Bagaimana Memperkuat Politik Pluralistik Untuk Keutuhan NKRI, di Graha Bethel Indonesia, Jakarta, Senin (12/8/2019).

“Karena, setelah Pemilihan Presiden 2019 yang sangat tegang akhirnya  cair dengan sendirinya. Dan hal ini sangat memberikan langkah positif bagi perjalan bangsa ke depan,” ujar Jeirry Sumampow.

Dia mengakui, Pilpres 2019 ada politik ideologis agama yang bermain dan menunggangi Prabowo sebagai calon presiden dengan nomor urut 2. Jika hal ini dibiarkan maka akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kelompok ideologis agama itu makin kuat , dan ini harus diantisaipasi. Untungnya Prabowo sadar tidak mau ditunggangi kepentingan politik ideologis agama berlarut-larut,” kata Jeirry lagi.

Diakuinya, kelompok ideologis belakangan ini menghambat pembangunan Indonesia. “Bayangkan apa yang dilakukan Pak Jokowi selama menjabat presiden dengan berbagai prestasi hanya mendapat elektabilitas naik sekitar 3 persen. Bahkan target tidak tercapai mendapat elektabilitas 60 persen, ”tambah Jeirry.

Setelah Pemilu usai, lanjut Jeirry,  bukan berarti politik identitas agama berakhir dengan sendirinya.

Sebaliknya, belakangan eskalasinya politik identitas semakin meningkat. Jika hal ini tidak disikapi  dengan bijak, maka akan menimbulkan masalah tersendiri. Dan bukan tidak mungkin membawa ke arah perpecahan.

“Umat Kristen bukan melakukan politik identitas tapi politik kebangsaan dengan bersama-sama NU dan Muhammadiyah melawan intoleransi. Bukan hanya umat Kristen saja yang mengalami dilema, tetapi warga NU juga mengalami hal yang sama. Bayangkan, ratusan masjidnya direbut oleh para kaum intoleran,” ujar Jeirry.

Sementara itu, Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia  (GBI) Pdt Dr Japarlin Marbun megatakan, di tengah situasi menguatnya politik identitas, maka gereja harus berperan untuk berbuat yang lebih baik lagi.

“Karena itu dibutuhkan dirijen yang baik untuk mensyelaraskan persoalan yang terjadi. Dan gereja tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Japarlin.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*