Kondisi Indonesia dengan serangan virus corona atau Covid-19 kian mencemaskan. Tiap hari korban baru berjatuhan. Pemerintah diminta segera mengambil langkah me-lockdown Indonesia. Dan polisi jangan lebay atau melakukan tindakan berlebihan.
Hal itu ditegaskan Posko Corona Crisis Centre Pemuda Indonesia, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta), Jhon Roy P Siregar dengan mengamati kian merebaknya pandemic virus corona atau Covid-19 di berbagai wilayah di Indonesia.
“Usul kita, segera saja pemerintah melakukan lockdown. Jangan membuat situasi dan keadaan kian runyam,” tutur Jhon Roy P Siregar, di Jakarta, Senin (30/03/2020).
Siregar menyarankan, selain sudah melakukan lockdown, Pemerintah dan aparatur Negara dengan dibantu pihak-pihak yang selama ini menjadi relawan melawan virus corona, melakukan upaya terorganisir untuk memobilisir Para Penguasa Bahan Pokok atau kebutuhan dasar masyarakat.
“Mereka harus dimobilisir untuk turut segera menyediakan bahan-bahan pangan, obat-obatan dan perlengkapan-perlengkapan yang sangat dibutuhkan warga. Dan membagikannya ke masyarakat. Hindari keributan,” tutur Jhon Roy P Siregar.
Selain itu, para orang-orang yang memiki kekayaan lebih bahkan berlebihan, bisa dimobilisir, secara sukarela atau juga dengan paksaan Negara, untuk membantu Negara dan masyarakat Indonesia, menangani pandemic virus corona di Indonesia.
“Termasuk, selama ini kita tahu, para pengusaha, mafia pangan, mafia peralatan dan sebagainya, sangat perlu mereka membantu dan memikirkan persoalan ini,” jelasnya.
Lebih lanjut mantan fungsionaris Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) juga mengingatkan aparatur Negara dan aparatur pemerintah, termasuk Kepolisian, agar tidak melakukan langkah-langkah yang berebihan. Yang malah kontraproduktid dengan upaya menyelamatkan Rakyat dan Negara Indonesia.
Jhon Roy P Siregar yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Politik Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (DPP Serindo) ini menilai, seruan dan seruan-seruan Polisi yang tersebar dimana-mana bahwa akan menindaktegas kerumunan, dengan menerapkan pasal-pasal pidana, sangat tidak relevan.
“Bukan itu yang dibutuhkan masyarakat. Ingat, tak sedikit masyarakat kita yang terpaksa juga harus keluar rumah dan berkumpul dengan teman-temannya, karena kebutuhan dasarnya. Maka, tidak boleh serta merta Polisi membubar-bubarkan dan mempidanakan mereka,” jelasnya.
Siregar menyatakan, dalam kondisi tertentu, jika rakyat tidak memperoleh makanan, minuman, kebutuhan-kebutuhan dasarnya, maka semua himbauan itu tidak ada gunanya. Tidak ada artinya.
“Malah masyarakat akan mendatangi saja kantor polisi, kantor bupati, kantor camat, kantor desa, kantor gubernur, kantor-kantor pemerintahan, untuk berlindung dan meminta makan dan minum dan kebutuhan yang sangat mereka butuhkan. Biarkan saja warga di sana, karena akan lebih terjamin,” beber Jhon Roy P Siregar.
Demikian juga, pernyataan Pemerintah Pusat atau sejumlah informasi yang juga mengancam daerah-daerah yang melakukan langkah-langkah strategis bagi daerahnya. Seperti Papua, yang menyatakan lockdown. Hal itu tak perlu diancam-ancam dengan akan dipidanakan.
“Mengapa? Sebab, saat ini, yang paling tahu kemampuan dan kondisi daerahnya ya mereka sendiri. Dan, mungkin takkan siap juga menunggu lama, arahan dari Pusat, yang membuat rakyat semakin banyak menjadi korban. Jadi, tak perlu diancam-ancamlah,” jelas Siregar.
Sedangkan, untuk Negara-Negara yang memiliki aset dan investasi di Indonesia, dikatakan Siregar, Pemerintah juga wajib meminta Negara-negara itu untuk membantu Indonesia. Sebab, jika kondisi sedang parah pun, investasi malah akan amburadul.
“Sangat banyak Negara yang berinvestasi di Indonesia. Negara-negara itu juga harus dimintai dan wajib membantu menangani kondisi Covid-19 di Indonesia. Jika tak mau, ya sudah, bilang aja kita selesai saja sampai di sini,” tegas Jhon Roy P Siregar.
Jika langkah-langkah itu dilakukan, lanjutnya, dia yakin Indonesia bisa melalui persoalan ini. “Pemerintah harus segera bertindak,” ujarnya.
Sementara itu, Komandan Posko Corona Crisis Centre Pemuda Indonesia, Antoni Yudha Benusu mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih terus berupaya melakukan upaya-upaya penyadaran dan kampanye bagi warga, untuk mau menghindari berbagai potensi penyebaran virus corona.
“Sampai kini terus kita kampanye. Juga melalukan penyemprotan disinfektan,” ujarnya.
Sampai kini, mereka melakukannya dengan swadaya. “Jika memang ada pihak-pihak yang membantu dan bersama-sama, ayo. Mari sama-sama, “ tutur Antoni Yudha Benusu.
Posko Corona Crisis Centre Pemuda Indonesia sendiri digagas dan dibentuk oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (GMKI Jakarta), Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta) dan Barisan Serbaguna Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Brisena DPP GAMKI).(Nando)
Contact Person Corona Crisis Centre Pemuda Indonesia:
Komandan Posko Corona Crisis Centre Pemuda Indonesia (CCC PI) Antoni Yudha Benusu: 0857-1182-4600
Ketua Barisan Serbaguna Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Brisena DPP GAMKI) Martin Laurel Siahaan: +62 812-7645-135
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (GMKI Jakarta) Donni Gorga Manurung: +62 812-9608-0349
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta) Jhon Roy P Siregar: +62 812-1821-2734
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta) Richard Manahan Saragi: +62 813-7644-8509
