Polemik Jakarta Tenggelam, Ini Tiga Langkah Menghentikannya

Polemik Jakarta Tenggelam, Ini Tiga Langkah Menghentikannya.

Polemik Jakarta Tenggelam sudah mulai membuat penduduk Ibukota dan sekitarnya resah. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) pun mengaku memiliki tiga tawaran langkah untuk menghentikan Tenggelamnya Jakarta.

Ketua Harian DPP KNTI Marthin Hadiwinata menyampaikan, Jakarta disebut-sebut akan tenggelam oleh salah satu kandidat Calon Presiden.

Pada tahun 2025, air di laut utara Jakarta diramal akan mencapai Bundaran Hotel Indonesia sebagai dampak dari perubahan iklim. Respon pemerintah maupun kandidat presiden terhadap prakiraan bencana banjir tersebut dalam satu suara, mempromosikan proyek infrastruktur bertajuk National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) alias Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) yang saat ini berganti nama menjadi Tanggul Laut.

Menurut Marthin, Proyek Tanggul Laut di Teluk Jakarta menjadi salah satu proyek strategis nasional yang telah dipaksakan sejak era Pemerintahan SBY melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

“Proyek tanggul laut ini adalah solusi yang salah untuk menghentikan tenggelamnya Jakarta,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Dikatakan Marthin, malah Pemerintah justru akan membuat masalah baru yaitu tergusurnya rumah hingga sumber kehidupan nelayan tradisional di Teluk Jakarta. Padahal, perlu ditegaskan, selama ini nelayan tradisional menggantungkan hidupnya dari laut.

“Reklamasi Teluk Jakarta sepatutnya menjadi bahan belajar bagi pemerintah karena telah secara nyata menggusur 579 keluarga nelayan,” ujarnya.

Sedangkan tanggul laut, sebagai megaproyek infrastruktur yang akan dibangun sepanjang 37-40 kilometer membentang dari Bekasi hingga Tangerang, dapat dipastikan akan menyebabkan lebih banyak lagi nelayan yang tergusur dan kehilangan mata pencahariannya dari laut. Sedikitnya 16.855 keluarga nelayan bakal terusir bila tanggul laut dibangun.

Sampai saat ini juga, pemerintah tidak memiliki perencanaan apapun mengenai nasib nelayan kecuali penggusuran dan relokasi.

Perencanaan proyek tanggul laut awalnya sebagai bantuan dari Kerajaan Belanda, namun berganti menjadi sarana untuk memfasilitasi perdagangan jasa korporasi multinasional asal Belanda untuk mendapatkan keuntungan dari jasa perencanaan, konstruksi, pengerukan hingga reklamasi.

Perubahan paradigma ini dikenal dengan istilah “shifting from aid to trade” yang menjadi polemik di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai prioritas perubahan paradigma tersebut.

“Perubahan paradigma tersebut, dengan dasar alasan yang menyatakan Indonesia telah menjadi ekonomi pendapatan ekonomi menengah atau middle income country,” ujar Marthin.

Seperti diketahui, Bappenas menyatakan bahwa amblesan tanah di Jakarta terjadi sekitar 7-10 centi meter per tahun. Sumber lain bahkan menyatakan bahwa amblesan tanah mencapai 10-12 cm/tahun.

Sementara, laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 2001 dan 2007 memproyeksikan peningkatan permukaan air laut setinggi satu meter pada tahun 2100 dengan tingkat perubahan sekitar 1,7 cm per tahun.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa penurunan muka tanah di Jakarta terjadi lebih signifikan dan cepat (baca: 7-12 cm per tahun) dibandingkan dengan kenaikan permukaan air laut (baca: kurang dari 1 cm per tahun).

“Hal ini berarti terdapat faktor lain yang menjadi penentu penurunan muka tanah yang terjadi di Jakarta,” katanya.

Kajian dan penelitian yang telah dilakukan di Jakarta terkait dengan penggunaan air tanah adalah yang mendorong penurunan tanah di Jakarta terjadi dengan cepat (Dircke, 2012; dan Brinkman, 2008).

Dijelaskan Marthin, selain perubahan iklim, persoalan penurunan muka tanah karena disebabkan praktik privatisasi air yang dilakukan pemerintah sehingga memaksa warga Jakarta menggunakan air tanah yang mengakibatkan terjadinya penurunan muka tanah.

“Sebab utama penurunan muka tanah bisa dihentikan dengan memastikan akses atas air minum dan air bersih dipenuhi oleh Pemerintah serta memberikan sanksi tegas bagi industri dan gedung bertingkat komersial yang masih menggunakan air tanah,” tuturnya.

Pemerintah juga dapat mempelajari cara menghentikan penurunan muka tanah dari pengalaman Tokyo dan Bangkok untuk mengatasi persoalan penurunan muka tanah.

Jepang memiliki pengalaman mengatasi penurunan permukaan tanah lebih dari 4 meter di Tokyo. Penurunan tanah sudah tercatat semenjak tahun1920-an dan baru dapat dihentikan sekitar tahun 1970.

“Langkah yang dilakukan Jepang saat itu adalah menerapkan peraturan tentang pengamanan sumber air alternatif untuk industri dan peraturan tentang penyedotan air tanah. Hingga kini penurunan tanah di Kota Tokyo nilainya mendekati nol,” terangnya.

Begitu pula di Kota Bangkok, dimana strategi utamanya adalah menghentikan penggunaaan air tanah.

Hingga detik ini, Pemerintah tidak memiliki strategi khusus yang memastikan berhentinya penggunaan air tanah bahkan tetap membiarkan prvatisasi pengelolaan air dan membangkang terhadap Putusan Mahkamah Agung No 31 K/Pdt/2017 yang memerintahkan penghentian privatisasi atau swastanisasi air minum.

Faktor lainnya adalah beban pembangunan gedung dalam jumlah besar. Jakarta merupakan kota yang tidak pernah berhenti dalam membangun. Padahal semakin banyak pembangunan juga berakibat lapisan tanah sebagai tumpuan bangunan mengalami pemampatan.

Pemampatan ini terjadi karena pengaruh deformasi pada lapisan dan partikel tanah. Relokasi partikel tersebut membawa serta keluarnya air dan udara yang ada di dalam pori tanah.

Maka, semakin besar massa beban bangunan yang ditumpukan kepada tanah, secara langsung dapat mengakibatkan penurunan muka tanah di wilayah tersebut semakin dalam.

“Tidak mengherankan jika di wilayah Jakarta yang memiliki banyak gedung tinggi dan besar sering terjadi banjir,” ujar Marthin.

Dia menekankan, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk meninjau ulang maupun melakukan moratorium pembangunan di Jakarta dan peninjauan daya dukung dan tampung (carrying capacity). Hal ini guna mempertimbangan kekuatan baik daya dukung dan daya tampung permukaan tanah.

“Terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan untuk menghentikan, yaitu moratorium pembangunan gedung bertingkat, penghentian pengambilan air tanah, serta memastikan akses air minum kepada publik. Dengan melaksanakan tiga langkah tersebut, pemerintah tidak perlu memaksakan proyek tanggul laut sebagai solusi palsu tenggelamnya Jakarta,” tutup Marthin.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan