Breaking News

Pola Kampanye Dua Kubu Pasangan Capres 2019 Dikritik, Tolong Turunkan Suhu Politik

Komunikasi Masyarakat Terpecah dan Penuh Tekanan

Komunikasi Masyarakat Terpecah dan Penuh Tekanan, Pola Kampanye Dua Kubu Pasangan Capres 2019 Dikritik, Tolong Turunkan Suhu Politik!

Pola kampanye dua kubu pasangan Capres-Cawapres 2019 dikritik. Bukan membuat suasana komunikasi publik semakin bersahabat dan penuh persaudaraan, malah menimbulkan tekanan bahkan ancaman, sehingga sangat potensial menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengkritisi pola komunikasi dan pola kampanye yang dilancarkan kedua kubu capres tersebut.

Menurut Emrus, suhu politik meningkat tajam, penuh tekanan dan tidak bersahabat lantaran model kampanye yang saling serang menyerang tidak berdasarkan visi misi dan program.

“Suhu politik kampanye Pilpres ini harus diturunkan. Belum genap dua bulan kampanye Pilpres berlangsung, sudah tampak indikasi menghangatnya suhu politik, utamanya di kalangan para elit politik nasional. Sementara upaya menurunkan suhu politik belum muncul dari kedua kubu Paslon Pilpres. Saat ini kedua kubu seolah berada di seberang yang berbeda,” tutur Emrus Sihombing, di Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner ini melanjutkan, indikasi meningkatnya suhu politik jelas terlihat dari lontaran pesan komunikasi politik dari kedua kubu.

Salah satu kubu, misalnya, menyampaikan rakyat Indonesia 99% hidup pas-pasan, harga-harga bahan pokok di pasar naik, tempe setipis ATM, chicken rice di Singapura lebih murah dibanding di Jakarta, dan janji pemerintah tidak ditepati disebut sebagai kebohongan.

Kubu lain seakan tidak mau ketinggalan menembakkan peluru  komunikasi politik ke ruang publik yang boleh jadi sebagai respon dari kubu kawan bersaing dalam kontestasi Pilpres dengan mengatakan Politik Sontoloyo dan Politik Genderuwo.

“Berbalas pantun politik yang sedang terjadi saat ini, menurut saya, tidak boleh kita biarkan. Sesungguhnya, kampanye semacam itu bila terus dipelihara oleh para elit politik sangat berpotensi menimbulkan polarisasi dan gesekan sosial. Bahkan bisa memicu konflik horizontal di tengah masyarakat,” ujar Emrus.

Untuk itu, dia menyarankan, semua pihak perlu sesegera mungkin memikirkan solusi, dan secepatnya pula implementasikan. “Saya menyarakan tiga pemikiran solutif mewujudkan Pemilu damai, bermutu yang diikat dengan kebersamaan kebangsaan Indonesia,” ujarnya.

Pertama, menawarkan program bukan adu program. Adu program belum saatnya bisa dilakukan dalam suatu kontestasi politik di tanah air.

“Sebab, menurut pengamatan saya, dalam kampanye Pilpres kali ini, dengan adu program masih cenderung para aktor politik berupaya keras melakukan pembenaran programnya, tanpa sedikitpun mengemukakan sisi kekurangan dari programnya itu. Padahal, tidak ada program sempurna,” ujarnya.

Di sisi lain, program yang ditawarkan oleh teman bersaing, selalu tidak benar. Upaya pembenaranpun dilakakan oleh aktor politik bahwa program kawan bersaing selalu salah.

“Padahal, sejelek apapun program, pasti ada sisi bagusnya,” kata Emrus.

Emrus melihat, belum munculnya kedewasaan berpolitik oleh beberapa elit di Indonesia, masih lebih baik menawarkan program kepada masyarakat daripada adu program.

Kedua, saling membela. Walaupun ini tampak sulit, jika ada kemauan pasti bisa diwujudkan. Ketika salah satu Paslon Pilpres diserang atau dirugikan oleh wacana hoax, ujaran kebencian, provokatif, eksploitasi politik identitas dan sejenisnya, maka paslon lain, yang boleh jadi diuntungkan dari wacana tersebut, maju ke depan membela paslon yang dirugikan, sembari mengatakan, “kami tidak mau menang di tengah munculnya politik hoax, ujaran kebencian, provokatif, eksploitasi politik identitas dan sejenisnya”. “Demikian sebaliknya,” ujarnya.

Bila saling membela dilakukan antara masing-masing Paslon Pilpres,  dia memastikan bahwa hoax, ujaran kebencian, provokatif, eksploitasi politik identitas akan layu sebelum berkembang.

Sebaliknya, jika upaya saling membela dikesampingkan demi semata-mata memperoleh kemenangan dalam kontestasi Pilpres yang sedang berlangsung maka sulit meredam hoax, ujaran kebencian, provokatif, eksploitasi politik identitas dan sejenisnya.

“Tentu dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Kampanye damai bisa sulit terwujud,” ujar Emrus.

Untuk itu, tindakan saling membela sejatinya dilakukan secara massif. Tidak boleh ada secuilpun pembiaran terhadap perilaku yang mengganggu keberadaban kampanye Pilpres yang sedang berlansung, hingga pasca penetapan pemenang Pilpres tahun depan.

Ketiga, melakukan pertemuan silaturahmi antar kedua Paslon Pilpres sekali sebulan. Pertemuan ini dilakukan di beberapa tempat secara bergantian di seluruh wilayah Indonesia.

Setting acara bisa saja bermusik dan bernyanyi bersama serta berseda gurau antar kedua Paslon Pilpres, yang juga dihadiri oleh semua lapisan masyarakat.

“Acara ini harus steril dari perbincangan politik dan saling menyindir,” tuturnya.

Lebih menarik lagi, lanjut dia, bila penyelenggaranya dari perkumpulan masyarakat biasa, yang juga steril dari kepentingan politik praktis seperti perkumpulan pengamen, pemulung, nelayan tradisional, petani penggarap, pedagang asongan, dan sebagainya.

Jika ide ini dirancang secara kreatif, menarik dengan nuansa budaya lokal setempat tanpa meninggalkan nilai kesederhanaan, maka acara ini pasti mengandung nilai berita menarik untuk diliput oleh berbagai media massa nasional dan bahkan media massa internasional.

Lanjutannya, berita tesebut dalam bentuk narasi, audio, audio video pasti bertebaran di sosial media, yang setiap saat bisa diakses oleh masyarakat.

“Bayangan saya, bila acara ini terwujud, Bapak Joko Widodo bermusik, Bapak Prabowo Subianto bersama masyarakat bernyanyi Tanah Airku Tidak Kulupakan. Pada saat itu, saya yakin, kita larut dalam kebersamaan kebangsaan Indonesia Raya,” tutup Emrus.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*