Pimpinan Serikat Pekerja di Perusahaan Pelat Merah Dipecat, Buruh Minta Menteri BUMN Erick Thohir Turun Tangan

Pimpinan Serikat Pekerja di Perusahaan Pelat Merah Dipecat, Buruh Minta Menteri BUMN Erick Thohir Turun Tangan.
Pimpinan Serikat Pekerja di Perusahaan Pelat Merah Dipecat, Buruh Minta Menteri BUMN Erick Thohir Turun Tangan.

Para buruh atau pekerja yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) bersama Serikat Karyawan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (SK JLJ) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Menteri BUMN Erick Thohir turun tangan untuk segera membersihkan anak perusahaan pelat merah PT Jasa Marga (Persero) yakni PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ) dari perilaku menyimpang dan korup.

Hal itu disuarakan para pekerja, lantaran PT JLJ menduga adanya permainan kotor dalam pemecatan atau tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada Mirah Sumirat, yang merupakan Presiden Serikat Karyawan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (SK JLJ), sekaligus Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia).

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) Sabda Pranawa Djati mengatakan, Mirah Sumirat mendapat perlakuan sewenang-wenang dari jajaran Direksi dan manajemen PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ) anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero).

Sabda meminta Menteri BUMN Erick Thohir turun tangan untuk mencopot Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT JLJ yang melanggar Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan.

“Karena telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang benar terhadap Mirah Sumirat,” tutur Sabda Pranawa Djati, Jumat (10/01/2020).

Sabda menyebutkan pelanggaran hukum yang dilakukan secara arogan oleh Direksi PT JLJ, yaitu, pertama, UU Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat 3, yang berbunyi, Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Kedua, UU Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat 1 dan 2, yang berbunyi, 1. Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat 3 batal demi hukum. Dan, 2 Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

Sabda menambahkan, sedangkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT JLJ  dan Serikat Karyawan  JLJ, pada Bab XII Pasal 80 ayat 2, berbunyi, Dalam hal PHK tidak terhindarkan, maka PHK hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

“Itulah alasannya kenapa Aspek Indonesia bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan berbagai organisasi serikat pekerja lainnya, perlu menyatakan sikap tegas mendukung perjuangan Mirah Sumirat menuntut pencabutan Keputusan PHK sepihak yang melanggar hukum ketenagakerjaan,” tegasnya.

Dia melanjutkan, pihaknya menduga, Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT JLJ gerah dengan sepak terjang Mirah Sumirat selama ini. Terutama dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di PT JLJ dan di perusahaan jalan tol lainnya.

“Tahun 2015, Mirah Sumirat bersama SK JLJ, Aspek Indonesia dan KSPI secara tegas menolak rencana kebijakan Direksi PT Jasa Marga yang akan membentuk anak perusahaan baru PT Jasa Layanan Operasi (PT JLO). Dan menolak pengalihan pekerja PT JLJ yang saat itu seharusnya diangkat menjadi pekerja tetap di PT JLJ ke anak perusahaan baru tersebut,” jelas Sabda.

Dasar penolakan Mirah Sumirat saat itu adalah karena adanya Pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Direktur SDM dan Umum PT Jasa Marga dengan Direktur Utama PT JLJ tertanggal 13 Juni 2014, perihal pengangkatan sebagai pekerja tetap di PT JLJ dimaksud.

Pemberitahuan tertulis tersebut secara arogan diabaikan sendiri oleh Direksi PT Jasa Marga dan PT JLJ.

Hasilnya sekitar 2.700 orang terpaksa menerima beralih ke PT JLO dan 317 orang yang tetap berjuang, berhasil diangkat menjadi pekerja tetap di PT JLJ.

“Terkait pengangkatan 317 orang menjadi pekerja tetap di PT JLJ, sampai saat ini Mirah Sumirat juga masih memperjuangkan agar tidak ada diskriminasi kesejahteraan antara pekerja tetap PT JLJ yang lama dengan 317 pekerja tetap yang baru,” terang Sabda.

Tahun 2016-2017, Mirah Sumirat bersama Aspek Indonesia dan KSPI juga melakukan penolakan atas kebijakan Pemerintah yang akan memberlakukan 100% Gardu Tol Otomatis di jalan tol. Karena berpotensi terjadinya PHK massal puluhan ribu pekerja di sektor jalan tol.

“Aspek Indonesia tidak anti pada teknologi, tapi menuntut Pemerintah, PT Jasa Marga dan PT JLJ untuk tidak menerapkan 100% kebijakannya untuk menghindari PHK massal. Hasilnya saat ini puluhan ribu pekerja di sektor jalan tol telah di-PHK,” tutur Sabda.

Tahun 2019 sampai saat ini, lanjutnya, Mirah Sumirat kembali mengkritisi kebijakan dan tata kelola PT JLJ yang tidak memberikan perlindungan kepada pekerja dan melanggar PKB yang berlaku.

Perjuangan SK JLJ tersebut kini menjadi tuntutan yang diperjuangkan juga oleh Aspek Indonesia dan KSPI, yaitu, pertama, menolak program penugasan paksa kepada pekerja tetap PT JLJ untuk bekerja di perusahaan lain, yakni PT Hutama Karya, dan lain-lain.

“Yang dilakukan oleh manajemen PT JLJ secara perintah lisan dan tanpa adanya surat tugas, tanpa kepastian jangka waktu penugasan dan tanpa jaminan keberlanjutan pekerjaan di PT JLJ,” jelasnya.

Kedua, menolak program pensiun khusus yang dilakukan secara sepihak oleh PT JLJ, yang tidak ada dalam PKB, dan tidak pernah dirundingkan atau disepakati bersama serikat pekerja.

“Program pensiun khusus ini sangat merugikan pekerja. Meminta Direksi PT JLJ tetap memberlakukan pensiun dini sesuai PKB yang berlaku,” lanjut Sabda.

Ketiga, menolak adanya perlakuan diskriminasi upah dan hak atas kesejahteraan terhadap + 300 pekerja tetap, berupa pembayaran bonus, uang makan, uang transport.

“Seharusnya kesejahteraan pekerja diberikan sesuai PKB yang berlaku,” tegasnya.

Empat, menolak dugaan tindakan union busting atau penghalangan aktivitas berserikat yang dilakukan oleh manajemen PT JLJ. Antara lain dalam bentuk PHK sepihak terhadap Mirah Sumirat, dugaan pemaksaan terhadap pekerja untuk mengundurkan diri dari SKJLJ, dan dugaan penghasutan dan ujaran kebencian terhadap SKJLJ.

Atas persoalan ini, lanjutnya lagi,  Aspek Indonesia bersama KSPI dan berbagai organisasi serikat pekerja, menggelar aksi unjuk rasa solidaritas untuk Mirah Sumirat pada hari Kamis, 9 Januari 2020, di kantor pusat PT JLJ, di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat.

“Aspek Indonesia dan KSPI menyatakan terbuka untuk berunding dengan Direksi PT Jasa Marga dan PT JLJ, sepanjang koridornya adalah hukum yang berlaku,” tutup Sabda.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan